BREAKING NEWS :
Akhir Agustus, Jokowi Bakal Bubarkan 13 Lembaga
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

09:47 - Paripurn HUT ke-63 Riau Ha...
22:18 - Sapi Kurban PTPN V Tak Sam...
17:04 - Terapkan Protokol Kesehata...
20:37 - Anggota Legislatif Riau In...
10:45 - Jumlah Hewan Kurban DPRD R...
06:56 - Masih Pandemi, Anggaran Pe...
18:53 - DPRD Riau Geser Anggaran h...
17:26 - Dugaan Penyimpangan Anggar...
21:44 - Banyak Aset Bermasalah Dik...
07:21 - Diundang Tak Hadir, DPRD R...
10:48 - DPRD Riau Minta BRK Ambil ...
08:55 - Hasil Reses DPRD Riau, Pem...
14:59 - BLT Pemprov Dipotong Rp50 ...
14:37 - Di Tengah Pandemi Covid-19...
08:58 - Pemprov Kembali Raih WTP, ...
16:56 - Temukan Pemalsuan Data Suk...
20:23 - Ada Kejanggalan Sistem Zon...
11:20 - DPRD Riau Jajal Tol Pekanb...
16:46 - Dibuka Awal Juli, Tarif To...
12:30 - Resmi Jabat Sekretaris DPR...
10:34 - Sekap Karyawan 2 Bulan, DP...
15:23 - Komisi III DPRD Riau Sebut...
20:14 - Masyarakat Keluhkan Lonjak...
08:22 - Pengunjung Mal Bebas Tapi ...
21:36 - Anggota DPRD Riau Pertanya...
15:29 - Legislatif Riau Ini Minta ...
13:24 - Kampar Hanya Dapat Rp6,2 M...
12:46 - Komisi III Desak Pusat Bay...
13:12 - DPRD Riau Soal THR: Kalau ...
06:21 - Dukung PSBB Provinsi Riau,...
11:48 - Jika Sudah Diizinkan, DPRD...
18:29 - Komisi V DPRD Minta Disdik...
17:23 - DPRD Riau Gelar Paripuran ...
22:06 - DPRD Riau Desak Pemprov Ca...
09:07 - Anggota Legislatif Riau Kr...
09:36 - Ini Saran DPRD Riau Terkai...
08:47 - Ketua DPRD Riau Tak Setuju...
07:43 - Walikota dan Bupati Dimint...
15:25 - DPRD Riau Setuju Anggaran ...
10:58 - Ketua DPRD Riau: Masa Masj...
08:38 - Cara DPRD Riau Sikapi Waba...
20:01 - Konsultasi Berbagai Persoa...
17:32 - DPRD Riau akan Audit Dana ...
11:56 - Terkait Mobdin Jeep Pimpin...
10:49 - Muflihun Ditunjuk Sebagai ...
18:16 - Komisi V DPRD Riau RDP den...
06:30 - FITRA Riau Soroti Pengadaa...
20:30 - Dianggarkan di APBD-P, DPR...
12:48 - Legislatif Riau Turut Krit...
19:03 - Gedung DPRD Riau Akan Diba...
19:08 - Dewan akan Terus Awasi Per...
14:41 - Jalan Tol Pekanbaru-Rengat...
10:34 - DPRD Riau Temukan 1,4 Juta...
18:02 - DPRD Riau akan Kawal Prose...
15:30 - Dewan Tuding Dugaan Korups...
17:58 - Pemprov Riau Akhiri Kontra...
09:07 - Tagih Keseriusan Pemprov A...
06:08 - Pelemparan Bom Molotov Sat...
08:06 - Mutasi Belum Tuntas, Para ...
06:19 - DPRD Riau Temukan Puluhan ...
07:00 - Investor Bakal Kelola Stad...
16:46 - Hubungi Kepala BNN Riau, K...
12:01 - Siapkan APBD Pro Rakyat, D...
12:25 - Pegawai Positif Narkoba Te...
10:07 - DPRD Riau Tegaskan Jika Pe...
18:54 - Tak Masalahkan Kerabat Gub...
07:02 - Usai Pelantikan Pejabat Ba...
06:00 - Pajak PLTA Koto Panjang Ba...
22:47 - 58 Ribu Hektare Lahan Ileg...
22:01 - Legislator Setuju Penutupa...
13:06 - Perbatasan Riau-Sumbar Raw...
18:18 - DPRD Riau Kritik 'Kembang ...
10:50 - Agar Target Pembangunan Te...
17:39 - Eet akan Sampaikan ke Pemp...
07:24 - Dewan Ingatkan Pemprov Ria...
13:12 - Legislator Riau Janji di 2...
19:48 - Minta Bangunkan Rumah Lay...
17:43 - Minta Gubri Profesional, D...
20:34 - Ketua PKB Riau Tolak Wacan...
18:56 - Pilih Kadis, Syamsuar Diin...
15:52 - Ada Isu Eksodus Pejabat, L...
20:48 - Rentan Aksi Kriminalitas, ...
11:34 - 1,6 Juta Kendaraan di Riau...
08:31 - Tahun 2020, POKIR Dewan da...
17:38 - APBD Riau Disahkan Lusa, Z...
17:49 - Yan Prana Jadi Sekda, Dewa...
16:00 - Anggota Dewan Ini Ungkap P...
06:47 - Masa Tugas Nyaris Berakhir...
06:15 - Dewan Kritisi Pemprov Riau...
06:05 - Dewan Ingatkan Pendaftar C...
17:41 - Riau Peringkat 10 Pengangg...
07:09 - BPJS Kesehatan Nunggak Rp4...
14:35 - BRK Tak Capai Target, Husa...
07:56 - Pendapatan Daerah Turun di...
10:38 - Dewan Sorot Kinerja Disnak...
06:33 - Dewan Minta OPD Pemprov Ri...
11:17 - Sesuai Janji Presiden, Tol...
16:07 - Masih Ada Pungli, DPRD Ria...
15:59 - Tahun Depan, Penerima RLH ...
07:13 - Ketua DPRD Dukung Provinsi...
 
Datangi DPRD, Mahasiswa UR Minta Kaji Ulang Kenaikan Pertalite
Kamis, 25 Januari 2018 - 17:00:20 WIB

PEKANBARU - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite menuai kritikan dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangam mahasiswa di Riau. Sebab itu, mahasiswa Universitas Riau (UR) minta agar kebijakan itu dikaji ulang.

Untuk menindaklanjuti kebijakan Pemrov Riau yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat itu, puluhan mahasiswa Universitas Riau (UR), Kamis (25/1/2018) sore mendatangi Komisi III DPRD Provinsi Riau.

Menurut Presiden UR Rinaldi, banyak dampak negatif yang harus ditanggung masyarakat akibat kenaikan Pertalite tersebut, maka kebijakan Pemrov tersebut harus dikaji bahka harus dievaluasi kembali.

Bahkan jika alasan dinaikkan harga BBM non subsidi tersebut untuk menggenjot pendapatan daerah, maka kebijakan tersebut kurang adil pasalnya banyak sektor lain yang bisa digali dan tidak harus mengorbankan masyarakat.

"Kita lihat mahalnya harga pertalite ini karena pajak PBBKB yang mencapai 10 persen untuk BBM non subsidi hal ini mencekik masyarakat kecil, bahkan atas kenaikan pertalite ini banyak dampak yang harus masyarakat rasakan, seperti kenaikan harga barang karena ongkos transportasi ikut naik," ungkap Rinal saat hearing dengan Komisi III yang diterima Muhammad Arpah dan beberapa anggota lainnya.

Untuk diketahui, kenaikan harga Pertalite tersebut karena pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerapkan Perda nomor 4 tahun 2015 perubahan perda nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Khusus penerapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), artinya pemerintah sengaja menaikkan harga pertalite sesuai dengan Perda yang ada untuk mengenjot sektor pendapatan asli daerah.

Menurut Rinaldi lagi, dengan menaikkan harga BBM non subsidi ini, pemerintah dianggap melakukan pemaksaan kepada maayarakat untuk membeli petralite tersebut, mengingat saat ini BBM jenis premium mulai langka di pasaran.

"Sebab itu kami mempertanyakan seperti apa kebijakan pemerintah saat ini, yang tidak pernah memihak kepada masyarakat karena ketika BBM subsidi yang notabene-nya untuk masyarakat menengah ke bawah sudah sulit dicari, pemerintah mulai menaikkan harga Pertalite (non subsidi) dan masyarakat menengah ke bawah dengan terpaksa menggunakan pertalite," keluhnya mempertanyakan.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Budy


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Akhir Agustus, Jokowi Bakal Bubarkan 13 Lembaga
  • Selain Karyawan Swasta, Ini Kategori Pekerja Terima Rp600 Ribu dari Pemerintah
  • Pengertian Riba, dan Mengapa Allah SWT Mengharamkan Riba
  • Empat Tim Berikut Lolos Semifinal Liga Europa
  • 50 Warga Pekanbaru Positif Corona OTG Jalani Isolasi Mandiri
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved