PEKANBARU - Untuk revisi ketiga Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, DPRD Riau harus berkunjung ke Provinsi Banten untuk melihat bagaimana daerah itu berinovasi soal pajak daerah.

Karmila Sari, anggota tim panitia khusus rancangan peraturan daerah mengatakan tujuan mereka memilih Banten sebagai tujuan karena Banten sudah lebih dulu melakukan inovasi terkait dengan pembayaran pajak kendaraan. Seperti memanfaatkan drive thru di atas jam tiga sore. Selain itu juga KTP bukan syarat utama untuk perpanjangan pajak di atas satu tahun dan samsat keliling.

"Pembarayan dapat dilakukan di minimarket dan tokopedia," kata Karmila Sari mencontohkan hasil dari kunjungan ke Banten, Senin (21/6/2021).

Tapi sebelum melangkah lebih jauh, menurut Karmila pertama-tama harus ada penyeragaman data lebih dahulu di Badan Pendapatan Daerah Riau dengan Polda Riau terkait jumlah kendaraan bermotor. "Inilah yang harus dicarikan solusi melalui peraturan daerah perubahan pajak ini," katanya.

Untuk proses pembayaran drive thru Karmila sebut banyak Polres di Riau yang ingin inovasi ini diterapkan di Riau. "DPRD Riau lebih menyarankan supaya pembayaran pajak tidak mewajibkan KTP kecuali pajak lima tahunan," ujarnya.

Penulis : Wahid
Editor : Fauzia  

BERITA LAINNYA
Perkenalkan NETA V-II di PEVS 2024, Kombinasi Antara Kecanggihan dan Gaya Pj Walikota dan Pj Gubernur Wajib Mundur Sebagai ASN Jika Ingin Maju Pilkada 2024 Jasad Marvel Korban Tenggelam di Sungai Kuantan Ditemukan 7 Km dari Lokasi Hanyut Pelatihan Operator Ekskavator Wanita RAPP Upaya Nyata Mendukung Kemajuan Inklusif Harga Masih Tinggi, Begini Tren Penjualan Emas Perhiasan di Pekanbaru		Ade Hartati Blak-blakan Dukung Abdul Wahid, Sebut Perlunya Alih Generasi dan Rasional Berpolitik Hadapi Musim Pancaroba, Masyarakat Pekanbaru Diingatkan untuk Tingkatkan Imunitas Maju di Pilwako, TAF Wakilkan Agung Nugroho Ambil Formulir Pendaftaran ke PDI-P Triwulan I 2024, DJPb: Realisasi Penerimaan Negara di Riau Rp4,89 T Satpol PP Kota Pekanbaru Siap Tambah Personel untuk Tingkatkan Penegakan Perda