PEKANBARU - Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadi perhatian DPRD Riau dalam pembahasan penyusunan APBD 2027. Salah satu yang disoroti adalah kenaikan target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari sekitar Rp1,3 triliun menjadi Rp3 triliun.
Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis mengatakan, peningkatan target tersebut tidak seluruhnya menjadi pendapatan yang dapat digunakan Pemprov Riau. Sebab, penerimaan PBBKB dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Budiman, sekitar 30 persen dari penerimaan PBBKB menjadi bagian provinsi, sementara 70 persen dialokasikan kepada kabupaten/kota.
“Dari kenaikan itu, 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten dan kota. Kalau pajak air permukaan, itu memang murni untuk kita,” kata Budiman, Jumat (25/9/2026).
Dengan target PBBKB Rp3 triliun, bagian yang diperkirakan diterima Pemprov Riau mencapai sekitar Rp900 miliar. Sementara sekitar Rp2,1 triliun menjadi bagian kabupaten/kota.
Budiman menyebut, setelah memperhitungkan bantuan keuangan dan hibah, pendapatan yang menjadi ruang fiskal murni Pemprov Riau berada di kisaran Rp7,5 triliun.
Ia memperkirakan total bantuan keuangan dan hibah mencapai sekitar Rp2,5 triliun.
“Ditambah lagi bantuan keuangan dan hibah lainnya, totalnya saya lihat Rp2,5 triliun. Jadi pendapatan murni kita di APBD hanya di angka Rp7,5 triliun,” ujarnya.
Di sisi belanja, kebutuhan daerah masih cukup besar. Budiman menyebut anggaran untuk sektor pendidikan sekitar Rp2,8 triliun. Sementara belanja pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), mencapai sekitar Rp3,9 triliun.
Selain itu, pemerintah daerah masih harus memenuhi kebutuhan anggaran kesehatan serta berbagai belanja lainnya.
Kondisi tersebut, menurut Budiman, membuat ruang fiskal Pemprov Riau untuk membiayai berbagai program menjadi terbatas.
“Kalau saya menilai, pesimis juga dengan keadaan APBD 2027 ini. Tapi kita tetap berusaha,” katanya.
Budiman juga menyoroti adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat yang disebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Di tengah kondisi tersebut, belanja pegawai dinilai tidak mudah dikurangi. Jumlah ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Riau disebut mencapai sekitar 30 ribu orang.
Menurut Budiman, komponen TPP juga sulit dikurangi karena sudah cukup lama tidak mengalami kenaikan.
“Soal TPP pegawai, tak bisa kita geser banyak karena sudah lama tidak naik. Tidak mungkin TPP mereka dipotong, Pak Gubernur juga tidak mau,” ujarnya.
Ia mengatakan kenaikan target PBBKB tetap memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah provinsi. Jika dari target PBBKB Rp1,3 triliun sebelumnya bagian provinsi sekitar Rp400 miliar, maka dengan target Rp3 triliun penerimaan provinsi diproyeksikan menjadi sekitar Rp900 miliar.
“Ya kita sih naik. Mudah-mudahan tercapai. Tapi ini tidak mengangkat betul kondisi kita. Kita berharap ada kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru,” katanya.
Terkait kewajiban alokasi anggaran pendidikan atau mandatory spending, Budiman menjelaskan bahwa angka sekitar Rp2,8 triliun tidak seluruhnya merupakan anggaran yang berada di Dinas Pendidikan.
Menurut dia, terdapat komponen TPP pegawai yang ikut diperhitungkan dalam struktur anggaran tersebut.
“Nanti akan kita pilah. Kalau dikurangi, ya ratusan juga. Tapi masih ada 38 badan lain yang juga butuh anggaran,” pungkasnya.
Pembahasan APBD 2027 selanjutnya akan menjadi bagian dari proses penyesuaian antara kemampuan pendapatan daerah dengan kebutuhan belanja pemerintah provinsi. Pernyataan mengenai kondisi fiskal tersebut merupakan pandangan Budiman dalam pembahasan anggaran, sementara APBD 2027 masih dalam proses penyusunan.(*)
