PEKANBARU - Komisi II DPRD Provinsi Riau mendesak Pemprov Riau memperketat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan yang masih memanfaatkan kawasan sempadan sungai untuk penanaman kelapa sawit.
Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga fungsi ekologis sungai sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana.
Pimpinan Komisi II DPRD Riau, Androy meminta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Riau bersama Dinas Perkebunan (Disbun) segera melakukan pendataan dan inspeksi langsung terhadap seluruh perusahaan yang memiliki areal perkebunan berbatasan dengan aliran sungai.
Menurutnya, kawasan sempadan sungai merupakan zona perlindungan yang memiliki peran strategis sebagai penyangga ekosistem, daerah resapan air, pengendali erosi, serta penjaga kualitas air sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami meminta DKLH bersama Disbun menyisir seluruh perusahaan perkebunan yang masih menanam sawit di tepian sungai," kata Androy, Selasa (14/7/2026).
"Apabila ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus segera ditertibkan," sambungnya.
Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya melalui pemeriksaan dokumen administrasi maupun perizinan.
Pemerintah daerah juga perlu melakukan verifikasi di lapangan agar kondisi sebenarnya pada kawasan sempadan sungai dapat diketahui secara menyeluruh.
Menurut Androy, setiap perusahaan perkebunan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan sempadan sungai sebagai pelindung ekosistem.
"Jangan sampai seluruh tepian sungai ditanami sawit. Kawasan sempadan sungai harus dikembalikan sesuai fungsinya sebagai pelindung ekosistem dan daerah resapan air. Ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko bencana," ujarnya.
Selain melakukan inspeksi lapangan, Komisi II DPRD Riau juga mendorong pemerintah mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap dokumen persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, hingga kewajiban menjaga kawasan sempadan sungai sesuai regulasi yang berlaku.
Androy menegaskan proses penertiban harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan tanpa perlakuan berbeda terhadap perusahaan mana pun.
Dengan demikian, penegakan aturan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga memastikan upaya pelestarian lingkungan berjalan secara konsisten.
Komisi II DPRD Riau, lanjutnya, akan terus mengawasi langkah pemerintah daerah dalam menjaga keberadaan kawasan sempadan sungai agar tetap berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat.
"Perlindungan lingkungan harus menjadi komitmen bersama agar sungai tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan," tutupnya.
