PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati, ungkap segudang Pekerjaan Rumah (PR) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau yang membuat kacaunya sistem pendidikan dan mempengaruhi proses pembelajaran anak-anak.

Mulai dari sengkarut zonasi, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring namun ternyata banyak sekolah tetap membuka jalur pendaftaran luring, pembelajaran yang masih dilakukan via daring meski pandemi telah berakhir, jumlah murid yang melebihi kapasitas hingga puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) yang mendadak dimutasi dan di-nonjob-kan.

"PR Dinas Pendidikan ini banyak sekali. Dan itu bukan pekerjaan main-main di Dinas Pendidikan ini, karena ini urusan wajib. Ini amanat undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu tumpuannya adalah dunia pendidikan," kata dia, Kamis (18/1/2024).

Legislator daerah pemilihan (dapil) Kota Pekanbaru itu menyebut salah satu faktor kacaunya sistem pendidikan di Riau adalah karena Disdik tak mempunyai grand design atau desain besar mengenai pendidikan itu sendiri.

"Artinya pemerintah provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan tidak pernah mendesain segala sesuatu dengan baik. Jadi desain yang ada itu desain yang bersifat kondisional aja, 'oh ini lagi begini, kita harus begini' padahal kan dunia pendidikan sifatnya tidak boleh begitu, harus terencana dengan baik. Karena yang kita bangun itu adalah manusia. Tidak seperti bangun rumah yang kalau mau diubah tinggal bongkar. Bangun rumah aja harus punya desain sejak awal apalagi bangun manusia," tegas Ade.

Ade yang dikenal fokus pada persoalan pendidikan dan perempuan ini turut menyayangkan kebijakan Gubernur Riau baik di era Syamsuar hingga era Edy Natar Nasution kini yang memutasi puluhan Kepsek.

Padahal, menurut Ade, jabatan Kepsek tidak sama seperti jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sifatnya administratif belaka.

"Kepala sekolah-kepala sekolah itu tahu mereka akan di-nonjobkan itu malam ini, besok di-nonjobkan. Nah terus mau bagaimana? Mereka belum mempersiapkan untuk jadi pengawas, belum persiapan jadi yang lain. Terus disuruh jadi guru biasa di sekolah yang sama? Sisi psikologisnya kena, mau mengajar bagaimana? Mau mundur mereka abdi negara. Inilah gagalnya desain pendidikan di Riau. Gagalnya kepemimpinan yang sekarang," pungkasnya.

Ade menambahkan bahwa saat ini jumlah anak di Riau yang putus sekolah mencapai 42.000 orang. Hal ini tentu menjadi masalah besar dan harusnya segera diatasi pemerintah.

"Jumlah anak putus sekolah kita sampai 42.000, ditambah tata kelola pendidikan yang tidak punya rencana seperti ini. Tidak punya grand design untuk pendidikan di Riau. Kacau balaulah semua," tutupnya.

Penulis: Rinai
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Kejari Pelalawan Musnahkan Barang Bukti TPU yang Telah Inkracht Permudah Masyarakat Urus Paspor, Imigrasi Selatpanjang Gelar Layanan Ketupat Lusa, Pj Gubri Lantik Pj Wako Pekanbaru, Nama Risnandar Mahiwa Mencuat Perkuat Program TJSL, PHR Jalin Kerja Sama dengan Mitra Pelaksana Riau Ungkap Kasus 3 Kg Ganja dan 1 Kg Sabu, Bupati Apresiasi Kapolres Bengkalis		DPRD Pertanyakan Anggaran Lelang Mobil Dinas yang Tak Dilaporkan, Ada Indikasi Penyelewengan BPOM Dumai Beri Edukasi Pelaku Usaha Obat Tradisional Bagansiapiapi Kritik Biaya UKT, Hamdani: Peningkatan Pendidikan Jadi Alasan, Harusnya Gratis PGN Saka Miliki Teknologi Data Real Time Guna Monitor Produksi Migas PPP Tutup Pendaftaran Calon Bupati dan Wabub Rohil, 6 Orang Kembalikan Formulir