DPRD Sumatera Utara Berguru soal Pokir ke DPRD Riau
Rabu, 31 Maret 2021 - 14:00:02 WIB
PEKANBARU - Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau, anggota DPRD Sumatera Utara mengatakan mereka tidak punya dana pokok-pokok pikiran (pokir).
Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto yang menyambut rombongan DPRD Sumatera Utara mengatakan bahwa pokir tidak diakomodir oleh eksekutif di Sumatera Utara.
Hardianto menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, DPRD Sumatera Utara berguru bagaimana proses pokir berjalan dan mekanismenya.
"Kalau Sumut tadi bilang, pokir tidak diakomodir. Riau ada tapi tidak maksimal," kata Hardianto, Selasa (30/3/2021).
Istilah pokir dirujuk untuk menyebut kewajiban anggota dewan menjaring aspirasi dari masyarakat. Setelah itu aspirasi akan ditindaklanjuti anggota dewan ke eksekutif (pemerintah) saat perancangan APBD.
Selain membahas pokir hal lain yang dibicarakan adalah Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang besaran biaya perjalanan dinas.
Membahas Perpres tersebut Hardianto justru memakai kata-kata pusing karena segala aturan yang dinilai tak menguntungkan anggota dewan sedangkan kewajiban dituntut terus.
"Pertanyaannya ketika kita bertanya istilah, pusing menghadapi Covid-19, lebih pusing setiap anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota menghadapi Perpres 33. Ini kan berkaitan dengan kesejahteraan semua anggota DPRD yang dituntut kinerjanya berbuat lebih banyak di masyarakat di daerah masing-masing," katanya.
Penulis : Wahid
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :