PEKANBARU - DPRD Riau telah mengirim tiga nama untuk diusulkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) kepada Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Sahidin, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil dalam rapat antara Pimpinan DPRD Riau bersama para ketua fraksi, Senin (4/12/2023) lalu.

"Rapat sepakat untuk mengusulkan tiga nama yakni Sekda SF Hariyanto, Rektor Unri Prof Sri Indarti dan Rektor UIN Prof Khairunnas," kata dia, Kamis (7/12/2023).

Menurut Sahidin keputusan tersebut telah disetujui oleh masing-masing ketua fraksi dengan mempertimbangkan para calon Pj Gubri yang diusulkan memang telah memenuhi syarat yang ditetapkan Mendagri yaitu pejabat eselon I.

Namun keputusan tersebut mendapat protes dari para anggota fraksi dan anggota DPRD Riau sendiri. Pasalnya hal itu dinilai sepihak dan tanpa melalui mekanisme yang seharusnya.

Salah satunya adalah sekretaris fraksi PAN sekaligus anggota Komisi I DPRD Riau, Mardianto Manan, yang sejak awal terus menagih agar dilakukannya pertemuan.

"Sehingga kalau ada ajuan tanpa koordinasi, berarti cacat hukum ajuan itu secara aturan. Karena mekanismenya mengambil sebuah keputusan atas nama DPRD harusnya dibicarakan sengan seluruh anggotanya. Kalau lebih teknisnya, dibincangkan dalam fraksi," kata dia, Selasa (5/12/2023).

Mardianto kemudian menjelaskan, menurut mekanisme secara prinsip demokratis, harusnya setiap fraksi berembuk dengan para anggota fraksi terkait Pj Gubri tersebut untuk kemudian dibahas di dalam Badan Musyawarah (Banmus) sebelum akhirnya diparipurnakan.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim mengatakan bahwa pengusulan tersebut cacat prosedur dan rawan untuk digugat.

"Ini 'kan keputusan politik, ya, dari lembaga DPRD. Jelas apa yang keluarkan lembaga ini akan diawasi oleh masyarakat Riau. Dari awal, Komisi I yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan sudah mempersiapkan mekanismenya, sehingga keputusan yang dihasilkan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum dan juga kepada publik," kata dia, Rabu (6/12/2023).

Dikatakan Eddy, nama-nama calon Pj Gubri memang domain fraksi. Hanya saja, sebagai sebuah keputusan politik dari lembaga, Komisi I mencoba menyiapkan perangkatnya dan mekanisme mengacu kepada Permendagri No 4 Tahun 2023 dan Tata Tertib DPRD Riau.

"Kan sayang, ada ruang kita diberikan kesempatan mengusulkan nama-nama. Dulu ini tidak ada, pemerintah pusat langsung menunjuk orang. Terserah, mau sesuai atau tidak dengan keinginan daerah. Mestinya ini kita menfaatkan secara maksimal, sesuai filosofi Permendagri, bahwa nama yang diusulkan sesuai keinginan masyarakat di daerah melalui fraksi. Tentu yang memenuhi persyaratan," ujarnya.

Untuk itu, Eddy berencana untuk mengadakan rapat komisi.

"Kita kan bicara lembaga ya. Kami sudah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD soal ini pada 31 Agustus lalu. Namun sampai saat ini, rekomendasi tersebut tidak tahu ujung pangkalnya. Persoalan seperti ini yang dari awal kami khawatirkan. Makanya kami susun mekanisme secara jelas dengan melibatkan ahli tata negara dari Unri, UIR dan UMRI merumuskannya," pungkasnya.

Penulis: Rinai
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Jordan Johan dan Amato Rudolph Harumkan Nama Toyota di Seri Penutup ISSOM 2024 KPK Pastikan Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Terjaring OTT Vote Counting Completed, AMAn Wins 2024 Pekanbaru Mayor Election in 14 Districts Besok Pengamanan Sidang Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Diperketat: Satpol PP Turunkan 90 Personel 2.903 Pelamar PPPK Pemko Pekanbaru Ujian CAT 11 Desember		Pemuda Tri Karya Desak Kejari Inhil Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Baznas KPU Inhil Mulai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pilkada Serentak 2024 Pejabat di Pekanbaru Terjaring OTT KPK, Ini Kata Nurul Ghufron APBD Riau 2025 Senilai Rp 9,2 T Disahkan, Draf Diserahkan ke Kemendagri Besok Inflasi November 2024 di Riau Terkendali, Pj Gubri Optimis Stabilitas Ekonomi Terjaga