PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit untuk 350 daerah penghasil se-Indonesia.

Total DBH yang akan ditransfer per September hingga Desember 2023 sebanyak Rp3,4 triliun. Provinsi Riau menjadi penerima terbesar DBH sawit, yakni sebanyak Rp83,13 miliar. Lalu disusul Sumatra Utara Rp74,86 miliar, dan Kalimantan Barat Rp65,66 miliar.

Angka tersebut dinilai DPRD Riau tak sebanding dengan luasan kebun dan jumlah produksi sawit yang ada di Provinsi Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, menyebut bahwa Provinsi Riau memiliki kebun sawit terluas di Indonesia baik itu kawasan non-hutan ataupun kawasan hutan. Sehingga nilai Rp83,13 miliar itu dianggapnya tak masuk akal.

"Bagi kami sendiri ini sangat tidak masuk akal dengan luasan kebun sawit kita yang begitu luas. Kita harus jelas juga rumusan penghitungan kementerian keuangan seperti apa? Jangan mengiming-imingi kita sesuatu yang indah tapi ternyata kita tidak tahu rumusan hitungannya sehingga keluar angka itu," kata dia, Selasa (21/11/2023).

Hardianto menegaskan bahwa Provinsi Riau memiliki hak untuk mengetahui rumusan tersebut sekaligus hak untuk mendapatkan DBH yang lebih besar.

"Sawit itu ditanam di atas bumi Riau. Ini hak Riau," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Hardianto, DPRD Riau mendorong Pemprov Riau untuk melobi kembali Kementerian Keuangan agar meningkatkan nilai DBH sawit.

"Mohon maaf, kita hormati keputusan pusat, tapi juga hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal dan menurut kita masih ada ruang atau celah-celah kita untuk mendapatkan hak yang lebih baik dan lebih besar, ya, saya pikir jangan terima saja," pungkasnya.

Hardianto mengatakan bahwa DBH sawit itu nantinya tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur di Riau namun juga untuk melakukan perbaikan ekosistem yang terdampak akibat keberadaan kebun sawit.

"Sebagai daerah dengan kebun sawit terluas, tentu resiko kerusakan lingkungan hidup kita juga yang paling besar. Jadi kita (DPRD) tentu akan bertanya dan mem-back up pemprov, berani nggak ke kementerian keuangan terutama pertanyakan rumusan angka itu sehingga keluar seperti apa?" ujar Hardianto.

Diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) terkait DBH Sawit ini tertuang dalam PP Nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan Sawit. Di mana dalam pasal 5, dijelaskan jika DBH Sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 20 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 60 persen dan kabupaten kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20 persen.

Penulis: Rinai
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Meski Tiket Mahal, Lonjakan Kunjungan Wisman ke Riau Didominasi Jalur Udara DLHK Pekanbaru Targetkan Pekan Depan Lelang Operator Angkutan Sampah Berlangsung Sah, Gubri Edi Natar Nasution Terbitkan SK Penetapan UMK 12 Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tembak Korban-Sikat Rp 742 Juta, 2 Perampok Berpistol di Kampar Ditangkap Hyundai Palisade Bakal Lebih Berotot Ala SUV Amerika		Koordinasi untuk Kelancaran Pemilu, Bawaslu Riau Lihat Langsung Proses Pencetakan Surat Suara Naik, Jumlah Wisman ke Riau Capai 3.795 Kunjungan Selamat, Yamaha Grand Filano Sabet Motorcycle of The Year di GridOto Award 2023, Ini Deretan Fitur Canggihnya Berakhirnya Gencatan Senjata Bikin Perang Meletus Lagi di Gaza Kemenkes: Transmisi HIV dari Ibu ke Anak Ada Setiap Tahun di Indonesia