PEKANBARU - Anggota DPRD Riau kunjungi masyarakat RW 11, 12 dan 13 di tapal batas Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dengan Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Diketahui, masyarakat tiga RW itu mengajukan keberatan karena dalam Permendagri nomor 18 tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru. Disebutkan wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak, Kabupaten Kampar. Masyarakat meminta agar dikembalikan ke wilayah Pekanbaru.

Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, mengatakan persoalan tapal batas itu sudah cukup lama didengar dewan berdasarkan laporan masyarakat kepada anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat. Juga Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para tokoh masyarakat dan forum RT/RW 11, 12 dan 13.

"Karena laporan itu sebenarnya sudah cukup lama disampaikan Buk Ade, kita sama-sama berharap agar ini segera selesai. Sebaiknya wilayah ini dikembalikan ke Pekanbaru," kata dia, Senin (27/3/2023).

Agung mengungkapkan bahwa permasalahan tapal batas di mana masyarakat suatu wilayah merasa tiba-tiba dimasukkan ke wilayah lain, tak hanya sekali terjadi di Riau. Sebelumnya juga pernah terjadi di Kabupaten Siak dan Pelalawan.

"Dua wilayah itu sudah berhasil diperjuangkan dan dikembalikan ke wilayah yang dikehendaki masyarakat. Karena itu kami mendorong untuk segera membuat surat kepada Biro Tapem Pemerintah Riau dan difasilitasi oleh Ketua Komisi I untuk memanggil pihak Kabupaten Kampar dan menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Kepala Bidang Kerjasama dan Perbatasan Setdaprov Riau, Rayan Pribadi, mengungkapkan bahwa Permendagri nomor 18 tahun 2015 itu tidak bersifat final.

"Kami sudah melakukan pemetaan keluhan-keluhan masyarakat terkait tapal batas ini. Pertama kami ingin menyampaikan Permendagri nomor 18 tahun 2015 itu tidak final, artinya ada pasal tidak tepat poin b yang memberi ruang kepada dua pemerintah daerah yaitu Pekanbaru dan Kampar untuk melakulan diskusi. Apakah memang batas itu sudah sesuai keinginan atau mungkin dulu barangkali ada bukti-bukti otentik yang mendukung bahwa daerah ini masuk wilayah pekanbaru, itu bisa jadi penguat," sebutnya.

Suherman, salah satu masyarakat yang tanah dan rumahnya juga terdampak mengaku tidak mengetahui sama sekali, perubahan tapal batas tersebut.

"Kami tidak pernah diberitahu secara resmi tiba-tiba sudah ditarik ke Kampar," sebutnya.

Diketahui masyarakat juga sudah melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman Republik Indonesia dengan nomor registrasi 1024/LM/IX/2016/JKT dengan isi laporan terkait dugaan tidak kompetennya Permendagri nomor 18 tahun 2015 tersebut yang mengakibatkan kerugian besar pada masyarakat.

Penulis: Rinai
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Maju Pilkada Agam 2024, Amril Jambak Daftar ke NasDem, PAN dan PPP IKM Rumah Tamadun Satu-satunya Peserta Asal Rohil dalam NEXT Kemendag PGRI Riau Adakan Konkerprov IV di Pekanbaru, Ini Hasilnya Pengen Beli Mobil, Yuk Cek Harga dan Promo Honda Soekarno Hatta Pekanbaru Band Gigi Pukau Ribuan Penonton di Gebyar Gernas BBI-BBWI Lancang Kuning Carnival		Wabup Sulaiman Pimpin Ekspos Peta Potensi Investasi Rohil 2 Hari Gernas BBI-BBWI Riau 2024, Transaksi Bazar UMKM Capai Rp850 Juta Pasca Viral, Tim Gabungan Razia Warung Remang-Remang di Km 2 Jalan Koridor Pelalawan Pertamina EP Lirik Field Bantu Wujudkan Mimpi Anak Suku Talang Mamak Ribuan Masyarakat Ramaikan Senam Masal di Halaman Kantor Gubernur Riau