PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Karmila Sari menyatakan, sebanyak 21 SMA/SMK yang tak lolos akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN SM) secara otomatis, murni kelalaian sekolah.

Hal itu dibahas dalam rapat Komisi V DPRD Riau bersama Disdik Riau serta Komite SMAN Plus Riau pada pekan lalu.

Dalam rapat diketahui, BAN SM telah memberikan waktu selama enam bulan untuk persiapan melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sipena). Namun, administrasi online tidak kunjung dikirimkan pihak sekolah.

"Untuk permasalahan ini sebanyak 21 sekolah termasuk SMAN plus, mereka diberi kesempatan untuk re-akreditasi," ungkap Karmila Sari, Senin (23/1/2023).

"Jadi re-akreditasi ini dibuka di 5 februari dan hasilnya akan diumumkan pada maret 2023. Kemudian setelah itu dilakukan visitasi oleh BAN SM," terangnya.

Meski begitu, lanjut politisi Golkar ini, kuota untuk masuk perguruan negeri melalui jalur prestasi tetap hanya 5 persen. Karena sebelumnya SMAN Plus telah tertolak oleh sistem.

Dengan demikian, kuota 40 persen baru didapat pada tahun mendatang, bila SMAN Plus lolos pada re-akreditasi yang akan dilakukan.

"Kita tahu SMAN plus ini siswa unggulan. Tapi karena ada kelalaian dari sekolah ini, kami juga minta evaluasi dari Disdik soal penempatan kepala sekolah," sebutnya.

"Kami sekarang evaluasi, nanti kami akan mengeluarkan rekomendasi itu sudah menjadi pembicaraan juga," sambungnya.

Komisi V DPRD RIau sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi apa pun kepada Disdik Riau terkait masalah ini. Namun pada rapat dewan telah meminta Disdik untuk melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah.

Sebab, kata dia, akreditasi sekolah sangat berpengaruh terhadap banyak hal, terutama kepada siswa/siswi yang saat ini tengah menempuh pendidikan.

"Kita tahu dari dulu SMAN plus sekolah unggulan. Anak-anaknya diasramakan. Artinya mereka khusus, betul-betul diatur waktunya, diprogramkan untuk jadi siswa unggulan," ucapnya.

"Di saat mereka sudah berbuat lebih, tapi sayang sekolahnya lalai. Kepsek memang harus dievaluasi karena kegagalan akreditasi," tegasnya.

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Desak Mendagri Periksa Harta SF Hariyanto, DPR: Orang Seperti ini Harus Diproses KONI Riau Rencanakan Raker di Bulan Puasa, Bahas Program Hingga Anggota Baru DPRD Pekanbaru Desak Pemko Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur, Sekdako: Sudah Kita Gesa Pemdes Bantar Gunakan Dana Desa untuk Tanam Cabe, Hasilnya Dijual Murah ke Masyarakat Komisi IV DPRD Inhu: Tanggungjawab Diminta, Hak Diabaikan		Perjuangan RAPP Merawat Penyangga Pulau Padang, Lestarikan Hutan untuk Kemaslahatan THL Diberhentikan Sepihak, Komisi III Segera Panggil DLHK Pekanbaru Sore ini Hanya Ada 13 Titik Panas di Sumatera, 2 di Pelalawan CDN Riau Ajak Pelajar SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru 'Cari Aman' Selama Ramadan Bengkalis Masih Berupaya Naik Peringkat KLA Jadi Madya Hingga Nindya