www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Larangan Mudik Sudah Berlaku, Pemprov Riau Belum Sekat Jalan Perbatasan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Pemprov Riau Diminta Cepat Tangani Sengketa Lahan Antar Perusahaan dan Masyarakat
Jumat, 26 Februari 2021 - 15:52:19 WIB
Manahara Napitupulu
Manahara Napitupulu

PEKANBARU - Sengketa lahan antara perusahaan PT CSS dan RPI dengan masyarakat di empat Kecamatan Peranap, Batang Peranap, Rakit Kulim dan Batang Cina Kabupaten Inhu sampai hari ini belum selesai.

Menurut anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Riau, Manahara Napitupulu masyarakat sudah mendiami lahan itu selama 10 tahun.

"Permasalahan masyarakat dan perusahaan ini sudah cukup lama. Masyarakat sudah lebih dulu nanam kelapa sawit. Bahkan sudah ada yang 10 tahun lebih. Begitu juga perusahaan sawit menindaklanjuti dan ekspansi ke sana," kata Manahara Napitupulu, Kamis (26/2/2021).

Ia tak menyangkal bahwa wilayah kebun yang jadi masalah itu masuk dalam izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun, ia juga tak melihat masyarakat salah sepenuhnya.

"Memang kalau melihat peta itu masuk plotting izin konsesi. Namun, kan tidak begitu saja memusnahkan hak masyarakat. Masyarakat di sanakan bukan pendatang gelap, mereka datang kesana mengganti rugi dari desa. Macam mana masyarakat mau mengurus izin ke kementerian yang hanya dua empat hektar tanah," katanya.

Menanggapi soal status tanah yang jadi pertengkaran itu, Manahara menjelaskan jika legalitas yang dipegang masyarakat Surat Kepemilikan Tanah (SKT), Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT). Kemudian kalau perusahaan izin dari menteri kehutanan.

Karena itu ia kurang sreg dengan cara perusahaan mengeksekusi masyarakat yang juga punya peran.

"Karena ini negara hukum. Perusahaan jangan mengeksekusi seperti itu. Yang mereka lakukan juga tindakan melanggar hukum. Karena ada jerih payah masyarakat juga menyemprot," ujarnya.

Sampai saat ini tindakan yang sudah diambil adalah Pemerintah Kabupaten Inhu memroses dengan memanggil perusahaan bersangkutan lewat Kesbangpol bahkan sampai Badan Pertanahan Riau (BPN) Kantor Wilayah Riau.
 
"Kami merespon bersama Komisi II sudah mengajukan ke Kementerian Kehutanan, dari Kementerian Kehutanan menyarankan Gubernur untuk menangani atas permintaan kabupaten," terangnya.

Menurut Manahara memang secara de facto di sana rumah penduduk. Kalau status itu HTI.

Manahara mengatakan untuk merevisi soal izin konsesi HTI ada dua pola. Satu oleh kebijakan Menteri Kehutanan. Kedua dari pengakuan Gubernur. Disinilah Pemerintah Provinsi Riau bisa bermain peran.

Manahara Napitupulu, mengharapkan Pemerintah Provinsi Riau mengambil tindakan terhadap sengketa lahan kebun.

"Itu yang kita harapkan kepada Gubernur. Kalau perusahaan ini kan cenderung serakah
 kalau bisa ia memiliki Indonesia ini," kata Manahara Napitupulu.

Penulis : hr3
Editor : Fauzia
 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
IlustrasiDatangi DPRD Riau, Puluhan Guru Bantu Minta Hak Gaji Dibayarkan
Enam Calon Sekdaprov Riau Ikuti Uji Kompetensi Manajerial Pekan Depan
Gubri SyamsuarRefocusing Anggaran, Alasan Pemprov Riau Belum Perbaiki Jalan dan Jembatan Rusak
BRKDiketuai Evarefita, Pemprov Bentuk Pansel Cari Komut dan Direktur Bank Riau Kepri
IlustrasiPemprov Riau Akan Surati Daerah Pastikan THR Pekerja Dibayar Penuh
  Kepala Disnakertrans Riau Jonli Marak Surat Bodong Permintaan Sembako, Perusahaan di Riau Diminta Waspada
Kepala BKD Riau, Ikhwan RidwanTiga OPD Pemprov Riau Kekurangan PNS, BKD Surati Kemenpan-RB Minta Tambah Kuota CPNS
Ade HartatiKasus Covid-19 Melonjak, DPRD Riau Pertanyakan Peran Pemprov
IlustrasiKabar Gembira, Pemprov Riau Akan Buka CPNS untuk 511 Formasi
Gubernur Riau Syamsuar. Syamsuar Ingatkan Kapasitas Jamaah di Masjid Hanya 50 Persen Saat Ramadan

BERITA LAINNYA    
IlustrasiLarangan Mudik Sudah Berlaku, Pemprov Riau Belum Sekat Jalan Perbatasan
Timbalan DPH LAMR Bengkalis Darmawi menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua Umum MKA LAMR Bengkalis, H Zainuddin YusufMosi Tak Percaya, Ketua DPH LAMR Bengkalis Diminta Mundur
IlustrasiSafari Ramadan Malam ke-11, Bupati Alfedri Serahkan Bantuan ke Masjid Syuhada
IlustrasiImigrasi Riau Pastikan Belum Ada Warga Eksodus India yang Datang
Kepala Bidang (Kabid) Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Pekanbaru Quarte Ridianto112 Rumah Makan di Pekanbaru Ajukan Izin Buka Selama Ramadan
  IlustrasiGubri Minta Komitmen Semua Pihak Turunkan Kasus Covid-19 di Riau
Gubri SyamsuarPelabuhan Dumai Siap Sambut Kedatangan Pekerja Migran, Gubri: Tetap Harus Karantina
IlustrasiMendagri Minta Riau Perketat Pengawasan PPKM
Warga yang terjaring razia prokes.Langgar Prokes, 48 Orang di Bangko Terjaring Operasi Yustisi
Ditjen Bea Cukai Riau saat ekspose.2021, Ditjen Bea Cukai Riau Tindak 132 Penyelundupan, 6,7 Juta Rokok Ilegal Diamankan
Komentar Anda :

 
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved