PEKANBARU - Ketua Komisi IIII DPRD Riau, Markarius Anwar berharap PT Riau Petroleum mencapai target setoran dividen sebesar Rp500 miliar pada tahun 2023.
Komisi III juga telah mengevaluasi BUMD milik Pemprov Riau itu perihal progres participating interest (PI) 10 persen migas di Wilayah Kerja (WK) Riau.
"Target PAD Rp500 miliar itu harus segera digesa. Ini untuk penerimaan Pemprov sebagai pemegang saham dan kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya," kata Markarius, Sabtu (12/11/2022).
Ketua Fraksi PKS itu mengatakan, sejauh ini baru WK Siak yang memberikan pendapatan dari hasil produksi migas tersebut.
"Pemprov melalui Sekda sebagai pembina BUMD sudah menurunkan tim untuk mengaudit perusahaan ini. Kita belum bisa sampaikan berapa keuntungan yang didapat karena masih proses," sebutnya.
Dia berharap, pengelolaan PI 10 persen oleh perusahaan pelat merah itu berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Sebab, ada potensi PAD yang besar dari bagi hasil pengelolaan migas ini.
Sementara itu, WK migas yang berlokasi di Mandau, Kabupaten Bengkalis juga sangat potensial. Namun, sebutnya, pengurusan pengelolaan PI 10 persennya masih belum final.
"Wilayah kerja mandau ini masih berproses, kabarnya sudah hampir final. Ada 10 tahapan yang harus dilalui, menurut laporan sudah sampai ke tahap terakhir. Kita berharap ini cepat disetujui," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, PT Riau Petroleum punya kesempatan untuk mengelola tujuh peluang PI 10 persen, jatah bagi hasil Migas untuk daerah produksi.
"Akan tetapi sejauh ini, dari tujuh peluang itu baru satu yang sudah terealisasi," pungkasnya.
Penulis: Rico Mardianto
Editor: Barkah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
