PEKANBARU - Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang juga anggota DPRD Riau, Sugeng Pranoto memaklumi kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, menurutnya penyaluran subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran.

Dengan kebijakan tersebut, kata Sugeng, anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 502,4 triliun, tidak semua dikucurkan dalam bentuk subsidi BBM, tapi tetap disalurkan untuk masyarakat degan ekonomi menengah ke bawah dalam bentuk lain.

"Selama ini anggaran subsidi Rp502,4 triliun itu kan peruntukannya hanya untuk bidang energi khususnya BBM bersubsidi. Nah, pemerintah melihat yang menikmati subsidi itu tidak sesuai sasaran yang diharapkan yakni masyarakat kurang mampu, tapi ternyata banyak juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi," kata Sugeng, Sabtu (17/9/2022).

Menurutnya, pemerintah sudah menyiasati pengurangan anggaran subsidi energi dengan pengalihan subsidi untuk masyarakat miskin berupa bantuan langsung tunai (BLT).

"Jadi, anggaran subsidi itu dibagi, sebagian dialihkan ke masyarakat miskin," kata Sugeng.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi terdorong oleh kondisi minyak dunia yang pada saat dinaikkan mencapai USD 105 per barel.

"Sehingga, itu cukup membebani APBN untuk tahun anggaran berikutnya," ucap Sugeng.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) kembali berdemonstrasi menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di depan gedung DPRD Riau pada Kamis (15/9/2022) kemarin.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai pencabutan anggaran subsidi BBM yang mencapai lebih dari Rp500 triliun merupakan kebijakan yang fatal. Terlebih, di tengah ekonomi masyarakat yang baru mulai pulih akibat pandemi Covid-19 dua tahun belakangan ini.

"Kenapa subsidi RP500 T yang dicabut, kenapa tidak uang pensiun anggota dewan yang dicabut?" kata orator.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut dinilai mahasiswa menguntungkan oligarki dan menyengsarakan rakyat karena kenaikan BBM berimbas naiknya harga kebutuhan pokok lainnya. Mereka mendesak DPRD Riau terus mendesak pusat membatalkan kebijakan tersebut.

"Maka dari itu kami minta DPRD tegas dong. DPR sekarang ini jadi 'dewan pengkhianat rakyat'," ujar mahasiswa.

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan Pj Gubri Minta Dukungan Menhub dalam Gebyar BBI/BBWI 2024 Berimbas ke Karyawan, Disnakertrans Riau Turunkan Tim Pengawas ke PT TBS		Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri Lusa, Pj Gubernur Riau Buka MTQ ke-42 Tingkat Provinsi di Dumai Lepas Kafilah Rohil Ikuti MTQ Riau di Dumai, Bupati Harap Juara Umum Lagi Hanya 3 Peserta, Seleksi Ulang Pimpinan BRK Syariah Sepi Peminat