PEKANBARU - Komisi I DPRD Riau mendorong Pemprov menyelesaikan persoalan tapal batas antar kabupaten/kota dan provinsi. Pasalnya, status tapal batas yang belum jelas berpotensi menimbulkan konflik.

Hal itu dibahas dalam rapat kerja komisi I dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau.

Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan mengatakan, ketidakjelasan tapal batas ini menimbulkan sejumlah persoalan seperti dualisme kepemilikan ruang, konflik lahan, hingga persoalan administrasi.

"Dalm pertemuan degan Biro Otda kita membahas soal tapal batas baik antar masing-masing kabupaten di dalam wilayah Riau juga termasuk kabupaten yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, seperti Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Barat," kata Mardianto usai pertemuan tersebut.

Selama ini, kata dia, simbol tapal batas hanya berbentuk gapura besar di wilayah perbatasan. Sedangkan batas hingga ke dalam hutan maupun perkebunan sawit sudah tidak jelas.

"Tapal batas di tengah hutan ini yang jadi persoalan karena tidak jelas. Apa dampaknya? Terjadi dualisme kepemilikan ruang kalau menguntungkan ke provinsi tetangga akan masuk ke provinsi tetangga, kalau menguntungkan ke Riau, dia akan masuk ke Riau," ujar dia.

Lebih lanjut mantan Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau itu menjelaskan, jika permasalahan tapal batas ini dibiarkan dikhawatirkan akan memicu persoalan yang lebih besar. 

"Kasus ini juga banyak kita temukan saat pansus menyelesaikan konflik lahan. Ada yang HGU-nya masuk wilayah Sumut, tapi lahannya di Riau. Kita minta agar Pemprov menyelesaikan ini, kalau bisa dianggarkan karena akan rawan sekali jika dibiarkan," kata dia.

Persoalan ini berkaitan berdampak saat penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Karenanya, tapal batas harus menjadi atensi serius untuk diselesaikan sebelum kontestasi politik ini digelar dalam waktu tak lama lagi.

"Apalagi dikaitkan dengan pemilu, ini menjadi ketentuan yang mendesak. Kita contohkan saja, masyarakat yang tinggal di Kampar tapi sudah dekat ke Pekanbaru. Secara administrasi mereka diuntungkan untuk mengurus ke Pekanbaru. Nah ini dampak dari pemetaan tapal batas yang tidak jelas," katanya.

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Raker Komwil I Apeksi 2024, Hasilkan 23 Draft Rekomendasi untuk Diajukan ke Kemendagri Hadiri FGD Komwil Riau, Ini Harapan Sekdakab Rohil Wabup Sulaiman Pimpin Ekspos Peta Potensi Investasi Rohil 2 Hari Gernas BBI-BBWI Riau 2024, Transaksi Bazar UMKM Capai Rp850 Juta Pasca Viral, Tim Gabungan Razia Warung Remang-Remang di Km 2 Jalan Koridor Pelalawan		Pj Gubri Takjub dengan Kemeriahan Gernas BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival Maju Pilkada Agam 2024, Amril Jambak Daftar ke NasDem, PAN dan PPP IKM Rumah Tamadun Satu-satunya Peserta Asal Rohil dalam NEXT Kemendag PGRI Riau Adakan Konkerprov IV di Pekanbaru, Ini Hasilnya Pengen Beli Mobil, Yuk Cek Harga dan Promo Honda Soekarno Hatta Pekanbaru