Hardianto Soal Polemik Plt Sekwan: Tak Ada Alasan Pemprov Riau Menahan Anggaran Dewan
PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto angkat bicara soal polemik penunjukan Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRR Riau yang belum menemui titik terang. Persoalan ini telah berdampak terhadap tersendatnya penganggaran biaya operasional.
Hardianto mendesak Gubernur Riau Syamsuar mengatasi permasalahan ini dengan mengeluarkan keputusan. Sebab, karena masalah ini, Pemprov Riau menghentikan semua pembayaran yang berkaitan dengan DPRD Riau, termasuk gaji dan tunjangan anggota DPRD Riau hingga para tenaga honorer.
"Tak ada dasar Pemprov Riau menahan-nahan uang, sejak 23 Mei semua tagihan dari DPRD Riau tak diakomodir, bahkan ditolak. Hentikan penyanderaan ini," kata Hardianto, Kamis (23/6/2022).
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan persoalan ini juga menentukan nasib para tenaga honorer yang bekerja di gedung dewan. Sudah beberapa bulan para pegawai belum menerima gaji.
"Banyak yang menggantungkan hidup di sini, tenaga kebersihan dan sekuriti bagaimana bisa hidup kalau tak ada gaji bulanan. Sedangkan mereka harus tetap bekerja tiap harinya, itu tentu biaya operasional juga. Tak paham saya di mana hati nurani Pemprov ini. Belum lagi pembayaran dengan pihak ketiga," kata Hardianto.
Dia mewanti-wanti Pemprov Riau akan ancaman pemadaman listrik oleh PLN jika biaya operasional tak juga dicairkan. Untuk sementara, kata dia, DPRD Riau sudah mengirimkan surat ke PLN untuk menangguhkan pembayaran.
"Bayangkan kalau kantor DPRD Riau mati yang malu bukan hanya di sini, tapi Riau. Cuma karena regulasi yang diada-adakan, uang yang ada tak bisa dicairkan," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak lebih berpikir jernih dan mengedepankan hati nurani dalam menyelesaikan persoalan ini.
"Jangan dulu pakai emosi. Tak bisa di pemerintahan hanya sekadar suka atau tak suka. Semua tata kelola pemerintahan ada aturan dan regulasi, kenapa ini dikesampingkan? Ayo kita buka aturan main, apa alasan ini semua tidak bisa dicairkan hanya gara-gara ditandatangani oleh Muflihun?" kata dia.
Dia menegaskan persoalan ini bukan dari pimpinan DPRD Riau, melainkan ada di BPKAD Riau. Pengelolaan keuangan di Pemda mengacu PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan turunannya ada di Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknisnya.
Ia menjelaskan usulan DPRD Riau melalui Surat Perintah Membayar (SPM) tidak menyalahi satu pun poin dalam aturan itu. Sebab, dalam aturan itu disebutkan bahwa kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memberikan pelimpahan kuasa kepada Kepala SKPD, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) melalui Surat Keputusan (SK).
"Jadi PA inilah yang mencairkan uang melalui SPM tapi SPM ini yang ditolak. Saya tak habis pikir kenapa ditolak? Pertanyaannya, apa dasar BPKAD tak menerima SPM itu yang merupakan hak DPRD Riau. Jangan sampai nanti honorer, sekuriti, tenaga kebersihan, dan lainnya mendemo ke BPKAD. Kan malu kita," katanya.
Ia mengingatkan jika memang ada dinamika politik yang melatarbelakangi terjadinya sengkarut ini, tak bisa dijadikan pembenaran Pemprov Riau menahan-nahan uang karena segalanya harus sesuai aturan.
"Saya tak ingin ikut campur dalam urusan politik di Pemprov Riau. Intinya keuangan di DPRD Riau wajib dicairkan atas dasar regulasi dan hak DPRD Riau. Cobalah kasian sedikit dengan honorer itu," pintanya.
"Coba buktikan ada tidak aturan yang bisa mengalahkan regulasi itu. Kalau tak bisa buktikan ya segera cairkan. Bukan seperti main alek-alek dalam mengelola pemerintahan daerah ini," pungkas Hardianto.
Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
