PEKANBARU - Anggota DPRD Riau dapil Rokan Hilir Karmila Sari mengungkapkan, saat reses dirinya banyak menerima keluhan masyarakat soal maraknya praktik illegal fishing di kawasan perairan Panipahan, Rohil.
"Nelayan di sana mengeluhkan semakin sedikit ikan hasil tangkapan mereka. Ditambah lagi solar juga semakin susah didapatkan. Akhirnya nelayan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dan cukup makan sehari itu saja," kata dia, Sabtu (2/4/2022).
Dia mengatakan, hal ini disebabkan longgarnya pengawasan terhadap illegal fishing lantaran anggaran yang dikucurkan pemerintah setempat sangat kecil.
"Kalau tak salah dalam setahun hanya dianggarkan dua atau tiga kali untuk pengawasan. Untuk itu, pemerintah juga sudah kerja sama dengan Danposal yang ditempatkan di setiap daerah perbatasan. Tapi masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak," kata dia.
Menurut Ketua Fraksi Golkar ini, tak hanya pengawasan, pemerintah juga harus memperkuat sanksi terhadap pelaku illegal fishing untuk memberikan efek jera.
Tingginya kasus pencurian ikan ini, lanjut dia, disebabkan kawasan perairan Kabupaten Rohil berbatasan dengan negara tetangga. Banyak nelayan asing menangkap ikan menggunakan kapal besar dan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan.
"Biasanya dari tetangga, nelayan dari Malaysia, Thailand, Filipina. Dari provinsi lain ada juga. Cuma kalau sama Jambi kita sudah ada kesepakatan berupa MoU. Boleh sampai ke kawasan kita, begitupun nelayan kita. Tapi nelayan yang bisa masuk itu ada ketentuannya, bukan kapal besar tapi kapal nelayan kecil," kata Karmila.
Selain itu, Karmila juga meminta pemerintah memerhatikan kesejahteraan nelayan.
"Perlu disosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan. Sehingga ada jaminan ketika terjadi kecelakaan kerja, meninggal, dan masa depan mereka" ucapnya.
Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :