PEKANBARU - Anggota Komisi I DPRD Riau, Sardiyono mengungkapkan bahwa besaran tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Riau perbandingannya mencolok antarkabupaten. Menurutnya hal ini berpengaruh terhadap kinerja BPD.

"Sebagai contoh, BPD di Bengkalis mendapatkan Rp3,5 juta sementara di Kuansing hanya Rp1,5 juta. Parahnya di Kampar itu cuma Rp600 ribu. Perbedaan ini jauh sekali," katanya, Selasa (18/1/2022).

Sebab itu, Sardiyono mendesak Pemprov Riau membuat peraturan gubernur atau regulasi lainnya yang mengatur tentang besaran penerimaan BPD di Riau.

Tak hanya itu, saat rapat dengar pendapat dengan Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Riau baru-baru ini, pihaknya menerima laporan bahwa perangkat desa yang dilantik oleh kepala desa penghasilannya lebih besar ketimbang anggota BPD yang dilantik kepala daerah.

"Sementara kewenangan mereka lebih besar, sesuai kapasitas dan jabatan BPD itu sendiri," kata politisi PPP ini.

"Oleh karena itu, kami Komisi I akan mengundang Pemprov Riau membicarakan apa yang jadi harapan PABPDSI ini dan mencari jalan keluarnya," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PABPDSI Riau, Indra Sukri membenarkan bahwa tunjangan bagi BPD antarkabupaten di Riau berbanding jauh. Sebab itu, ia meminta agar perbedaan tunjangan antarkabupaten tidak terlampau jomplang jumlahnya.

"Kemudian dana operasional BKK dari Pemprov Riau itu kami dapat Rp5 juta di setiap desa. Ini dibagi tiga lagi dengan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD," katanya kepada wartawan.

"Coba bayangkan BPD itu bukan hanya ketua tapi ada anggotanya. Hitunglah setelah dibagi tiga masing-masing dapat Rp1,5 juta. Itu dibagi lagi di BPD dengan anggota lima sampai tujuh orang. Tentu kami tak bisa melakukan apa-apa dengan dana segitu," keluh Indra.

Selain itu, terkait penguatan kapasitas BPD, pada pelaksanaannya, kata dia, hanya dua orang di tiap kabupaten.

"Makanya kami minta Komisi I DPRD Riau untuk perjuangkan tunjangan, dana operasional, dan penguatan kapasitas agar kami bisa meningkatkan kinerja. Bukan jadi tempat untuk tanda tangan saja," ujarnya.

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Iduladha 1445 H, Kebutuhan Hewan Kurban di Pekanbaru Meningkat 2,5 Persen Pekanbaru Menanti Sosok Pj Walikota Baru: Muflihun, Indra Pomi atau Hambali Nanda? PLTA Buka Pintu Air 1,5 Meter, Pj Bupati Kampar Imbau Warga Waspada Banjir BRK Syariah Tingkatkan Eksistensi di Jakarta dalam Jemputan Majelis Silaturahmi Gubri Pemprov Riau Tingkatkan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan		Melintas di Jalan Riau Ujung Pekanbaru, 40 Truk ODOL Terjaring Razia Maverick Vinales Terpikat Gaji Besar Honda, Aprilia di Ujung Tanduk Dihadiri Cagubri, Pj Gubri Sebut Pembangunan Infrastruktur Bukan Omong-omong Unisi Pilih BRK Syariah untuk Transaksi Biaya Pendidikan Mahasiswa dan Penerimaan Pembayaran Syamsuar Siap Relakan Kursi DPR RI