www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Hati-hati Jika Muncul Iklan di Ponsel, Bisa Jadi Itu Adware Berbahaya
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Legislator DPRD Riau Ini Sebut Kendala Realisasi BLT karena Keterlambatan Data Kabupaten/Kota
Jumat, 02 Oktober 2020 - 22:59:09 WIB
DPRD Riau
DPRD Riau

PEKANBARU - Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Golkar Karmila Sari mengatakan pemicu keterlambatan realisasi penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 berada di kabupaten-kota. Dimana masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau belum melampirkan data konkret penerima bantuan sosial tersebut.

"Provinsi sudah melakukan realokasi anggaran, salah-satunya diperuntukkan untuk BLT. Nah, persoalannya kenapa agak terlambat penyalurannya, kendalanya ada di kabupaten/kota," ucap Karmila Sari di Pekanbaru, Jumat (2/10/2020) dikutip dari antarariau.

Legislator daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hilir itu memberikan contoh penyaluran BLT yang terjadi di dapilnya di Rohil. Yang mana progres pencairan BLT baru memasuki tahap pertama. Realisasi tahap berikutnya masih tersendat, karena Dinsos kabupaten belum melengkapi data penerima bansos ini.

Atas kondisi itu, Karmila mendesak peran aktif dari Dinas Sosial yang ada di kabupaten/kota untuk segara melengkapi daftar penerima BLT. Karena Pemprov telah mengalokasikan bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per kepala keluarga yang terdampak COVID-19 selama tiga bulan.

Dimana mekanisme pencairannya langsung ditransfer ke rekening penerima per bulannya melalui bank. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

Karmila Sari mendesak agar Dinsos kabupaten-kota segera menggesa pencairan BLT agar pemanfaatannya dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak COVID-19.

"Kami minta keaktifan Dinsos yang ada di kabupaten-kota untuk mengumpulkan data secara konkret. Agar bantuan sosial berupa BLT dapat sepenuhnya tersalurkan kepada masyarakat terdampak COVID," ucap Karmila yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau itu.

Karmila mengatakan sejauh ini Pihaknya beserta Pemprov Riau sudah melakukan upaya untuk mengentaskan persoalan virus yang sudah menjadi wabah dunia itu. Namun realisasi di lapangan memerlukan kerjasama dari semua pihak.

Dia menjelaskan total realokasi anggaran di APBD untuk penanggulangan COVID-19 senilai Rp477 miliar. Pemanfaatan anggaran ini digunakan secara bertahap oleh organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sector penanganan COVID-19 di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta Dinas Koperasi dan UMKM.

Sejumlah kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah untuk menekan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19. 

Kemudian ada juga kebijakan untuk menstimulus perekonomian melalui program pemberian bantuan modal untuk UMKM.

"Ada sekitar 60 ribu UMKM yang diusulkan oleh Provinsi ke pusat untuk menerima bantuan sebesar Rp2,4 juta. 50 ribu data sudah terverifikasi. Bantuan ini bersumber dari APBN dalam rangka untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di tengah kontraksi ekonomi akibat COVID-19," ucap Karmila. (*)
 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA LAINNYA    
IlustrasiHati-hati Jika Muncul Iklan di Ponsel, Bisa Jadi Itu Adware Berbahaya
IlustrasiWaspada! 144 Balita di Jakarta Positif Corona
Gagal Foto dengan Jokowi, Dua Orang Ini Malah Diamankan Petugas
Pj Bupati Inhu Letakkan Batu Pertama Rumah Layak Huni Program Baznas
Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Dumai dr SyaifulBesok Vaksinasi Massal Tahap 2 di Dumai, Catat Syarat dan Tempatnya
  Cristiano RonaldoMarcus Rashford: Cristiano Ronaldo Sekarang Banyak Berubah
Kadis Perpusip Rohul Damri Poti memberikan hadiah kepada pelajar yang juara mendongeng.Budayakan Membaca di Kalangan Pelajar, Dispusip Rohul Gelar Lomba Mendongeng
IlustrasiKomnas Perlindungan Anak Berkunjung ke Rumah Bupati Siak Bahas Soal Kabupaten Layak Anak
Masyarakat Adat Desa Pantai Raja Tuntut PTPN V Kembalikan 150 Hektare Lahan
Anggota DPRD Rohul Budiman LubisSetelah Sungai Sosah, Giliran Sungai Mahato dan Batang Kumu Tercemar, DPRD Rohul Desak DLH Bertindak Tegas
Komentar Anda :

 
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved