BREAKING NEWS :
Walikota Dumai Launching Air Bersih Kapasitan 50 Liter/Detik untuk 4000 SR
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

17:00 - Usulan Pergantian Pimpinan...
15:30 - Wagubri Hadiri Pengucapan ...
11:14 - Eet Sebut Yulisman Calon K...
15:19 - Surati Presiden, DPRD Riau...
14:23 - Resmi Maju di Pilkada, Kom...
07:56 - Paling Lambat 9 November, ...
17:30 - Yulisman dan Sewitri Calon...
07:15 - Anggota DPRD Riau Ini Nila...
22:59 - Legislator DPRD Riau Ini S...
22:02 - Ketuk Palu, DPRD Riau Sahk...
21:10 - Ringankan Ekonomi Masyarak...
12:20 - Legislatif Riau Ini Soroti...
13:30 - Indra Gunawan Eet Mundur d...
23:22 - Benar-benar Gawat! Total P...
16:05 - Anggota DPRD Riau Positif ...
14:48 - Sekda Taburkan 10 Ribu Eko...
22:17 - Covid-19 Sudah Mengkhawati...
10:27 - Hasil Swab di DPRD Riau Ke...
07:30 - 6 Anggota Positif Covid-19...
13:11 - Gedung DPRD Riau Tidak 'Lo...
19:33 - Anggota DPRD Riau Positif ...
09:47 - Kasus Covid-19 Terus Berta...
17:41 - DPRD Riau Minta BRK Belaja...
16:52 - Legislator Riau Sarankan G...
08:29 - Gerakkan UMKM, Ekonomi Ria...
13:35 - Gantikan Almarhum Dedet, S...
21:51 - Digantikan Syahroni Tua, P...
09:47 - Paripurn HUT ke-63 Riau Ha...
22:18 - Sapi Kurban PTPN V Tak Sam...
17:04 - Terapkan Protokol Kesehata...
20:37 - Anggota Legislatif Riau In...
10:45 - Jumlah Hewan Kurban DPRD R...
06:56 - Masih Pandemi, Anggaran Pe...
18:53 - DPRD Riau Geser Anggaran h...
17:26 - Dugaan Penyimpangan Anggar...
21:44 - Banyak Aset Bermasalah Dik...
07:21 - Diundang Tak Hadir, DPRD R...
10:48 - DPRD Riau Minta BRK Ambil ...
08:55 - Hasil Reses DPRD Riau, Pem...
14:59 - BLT Pemprov Dipotong Rp50 ...
14:37 - Di Tengah Pandemi Covid-19...
08:58 - Pemprov Kembali Raih WTP, ...
16:56 - Temukan Pemalsuan Data Suk...
20:23 - Ada Kejanggalan Sistem Zon...
11:20 - DPRD Riau Jajal Tol Pekanb...
16:46 - Dibuka Awal Juli, Tarif To...
12:30 - Resmi Jabat Sekretaris DPR...
10:34 - Sekap Karyawan 2 Bulan, DP...
15:23 - Komisi III DPRD Riau Sebut...
20:14 - Masyarakat Keluhkan Lonjak...
08:22 - Pengunjung Mal Bebas Tapi ...
21:36 - Anggota DPRD Riau Pertanya...
15:29 - Legislatif Riau Ini Minta ...
13:24 - Kampar Hanya Dapat Rp6,2 M...
12:46 - Komisi III Desak Pusat Bay...
13:12 - DPRD Riau Soal THR: Kalau ...
06:21 - Dukung PSBB Provinsi Riau,...
11:48 - Jika Sudah Diizinkan, DPRD...
18:29 - Komisi V DPRD Minta Disdik...
17:23 - DPRD Riau Gelar Paripuran ...
22:06 - DPRD Riau Desak Pemprov Ca...
09:07 - Anggota Legislatif Riau Kr...
09:36 - Ini Saran DPRD Riau Terkai...
08:47 - Ketua DPRD Riau Tak Setuju...
07:43 - Walikota dan Bupati Dimint...
15:25 - DPRD Riau Setuju Anggaran ...
10:58 - Ketua DPRD Riau: Masa Masj...
08:38 - Cara DPRD Riau Sikapi Waba...
20:01 - Konsultasi Berbagai Persoa...
17:32 - DPRD Riau akan Audit Dana ...
11:56 - Terkait Mobdin Jeep Pimpin...
10:49 - Muflihun Ditunjuk Sebagai ...
18:16 - Komisi V DPRD Riau RDP den...
06:30 - FITRA Riau Soroti Pengadaa...
20:30 - Dianggarkan di APBD-P, DPR...
12:48 - Legislatif Riau Turut Krit...
19:03 - Gedung DPRD Riau Akan Diba...
19:08 - Dewan akan Terus Awasi Per...
14:41 - Jalan Tol Pekanbaru-Rengat...
10:34 - DPRD Riau Temukan 1,4 Juta...
18:02 - DPRD Riau akan Kawal Prose...
15:30 - Dewan Tuding Dugaan Korups...
17:58 - Pemprov Riau Akhiri Kontra...
09:07 - Tagih Keseriusan Pemprov A...
06:08 - Pelemparan Bom Molotov Sat...
08:06 - Mutasi Belum Tuntas, Para ...
06:19 - DPRD Riau Temukan Puluhan ...
07:00 - Investor Bakal Kelola Stad...
16:46 - Hubungi Kepala BNN Riau, K...
12:01 - Siapkan APBD Pro Rakyat, D...
12:25 - Pegawai Positif Narkoba Te...
10:07 - DPRD Riau Tegaskan Jika Pe...
18:54 - Tak Masalahkan Kerabat Gub...
07:02 - Usai Pelantikan Pejabat Ba...
06:00 - Pajak PLTA Koto Panjang Ba...
22:47 - 58 Ribu Hektare Lahan Ileg...
22:01 - Legislator Setuju Penutupa...
13:06 - Perbatasan Riau-Sumbar Raw...
18:18 - DPRD Riau Kritik 'Kembang ...
10:50 - Agar Target Pembangunan Te...
 
Legislator Riau Sarankan Gubri Usulkan Perda Terkait Sanksi Tak Kenakan Masker
Jumat, 21 Agustus 2020 - 16:52:00 WIB

PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar beberapa waktu lalu telah meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker. Permintaan itu didasar oleh peningkatan kasus Covid-19 yang cenderung mengalami kenaikan.

Atas hal itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau Agung Nugroho menyarankan agar Gubri mengusulkan pembentukan peraturan daerah. Bukan hanya mengandalkan peraturan gubernur yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap kebimbangan penegak hukum.

"Kita belajar dari DKI Jakarta. Di mana beberapa waktu lalu Gubernur DKI menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker. Dasar hukumnya Pergub. Namun disisi lain, Ombudsman DKI Jakarta meminta agar dibuatkan aturan teknis yang lebih rinci melalui perda. Sehingga tidak menimbulkan kebimbangan oleh penegak hukum," sebut Agung Kamis (20/8/2020) dikutip dari riaupos.

Lebih jauh disampaikan Agung, informasi yang ia dapat Pergub Provinsi Riau yang menjadi landasan pemberian sanksi terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker merujuk kepada UU karantina kesehatan dan UU wabah penyakit menular dan instruksi presiden No.6/2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Namun jika ditelisik lebih jauh, implikasi dari pelanggaran UU tersebut bisa berujung pidana. Maka inilah yang dikhawatirkan dia dapat menimbulkan kebimbangan pihak penegak hukum selaku eksekutor pelanggaran.

Begitu juga dengan Inpres No.6/2020 di atas. Dimana, lanjut Ketua Fraksi Demokrat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu juga sudah meminta kepada pemerintah di provinsi agar membuat perda tentang protokol kesehatan. Dengan sanksi diantaranya kerja sosial, denda dan sanksi administrasi penutupan tempat usaha. Bukan kurungan badan.

"Pak Mendagri sendiri juga sudah meminta kepada seluruh kepala daerah untuk membuat perda. Sebagai turunan dari Inpres di atas. Maka dari itu, sekali lagi kami sampaikan agar Pak Gubernur bisa mengusulkan perda yang lebih rinci dan kita bahas bersama di DPRD Riau untuk diundangkan," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker.

Hal itu disampaikan gubri saat menerima bantuan ribuan masker dari salah satu BUMN pekan lalu. Saat itu, Gubri mengatakan total kasus positif Covid-19 pada hari itu mencapai 1.039. Bahkan ada tiga kabupaten/kota yang menonjol masuk dalam zona oranye. Yakni, Kampar, Siak dan Pekanbaru. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Walikota Dumai Launching Air Bersih Kapasitan 50 Liter/Detik untuk 4000 SR
  • Peringati Sumpah Pemuda, Ginda Ajak Pemuda Bantu Keterpurukan Ekonomi Akibat Corona
  • Diimbau Tidak Keluar Daerah, Antrean Kendaraan di Pelabuhan Roro Bengkalis Makin Meningkat
  • Hina Islam, Berikut Rentetan Peristiwa Kontroversi Kartun Nabi Muhammad
  • Peringati Sumpah Pemuda, CDN Gelar Webinar #Cari_Aman bersama SMK Negeri 1 Tambusai
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved