BREAKING NEWS :
Pjs Bupati Rohil Puji Ketegasan Satgas Covid-19 dalam Tegakkan Disiplin Protokol Kesehatan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

22:02 - Ketuk Palu, DPRD Riau Sahk...
21:10 - Ringankan Ekonomi Masyarak...
12:20 - Legislatif Riau Ini Soroti...
13:30 - Indra Gunawan Eet Mundur d...
23:22 - Benar-benar Gawat! Total P...
16:05 - Anggota DPRD Riau Positif ...
14:48 - Sekda Taburkan 10 Ribu Eko...
22:17 - Covid-19 Sudah Mengkhawati...
10:27 - Hasil Swab di DPRD Riau Ke...
07:30 - 6 Anggota Positif Covid-19...
13:11 - Gedung DPRD Riau Tidak 'Lo...
19:33 - Anggota DPRD Riau Positif ...
09:47 - Kasus Covid-19 Terus Berta...
17:41 - DPRD Riau Minta BRK Belaja...
16:52 - Legislator Riau Sarankan G...
08:29 - Gerakkan UMKM, Ekonomi Ria...
13:35 - Gantikan Almarhum Dedet, S...
21:51 - Digantikan Syahroni Tua, P...
09:47 - Paripurn HUT ke-63 Riau Ha...
22:18 - Sapi Kurban PTPN V Tak Sam...
17:04 - Terapkan Protokol Kesehata...
20:37 - Anggota Legislatif Riau In...
10:45 - Jumlah Hewan Kurban DPRD R...
06:56 - Masih Pandemi, Anggaran Pe...
18:53 - DPRD Riau Geser Anggaran h...
17:26 - Dugaan Penyimpangan Anggar...
21:44 - Banyak Aset Bermasalah Dik...
07:21 - Diundang Tak Hadir, DPRD R...
10:48 - DPRD Riau Minta BRK Ambil ...
08:55 - Hasil Reses DPRD Riau, Pem...
14:59 - BLT Pemprov Dipotong Rp50 ...
14:37 - Di Tengah Pandemi Covid-19...
08:58 - Pemprov Kembali Raih WTP, ...
16:56 - Temukan Pemalsuan Data Suk...
20:23 - Ada Kejanggalan Sistem Zon...
11:20 - DPRD Riau Jajal Tol Pekanb...
16:46 - Dibuka Awal Juli, Tarif To...
12:30 - Resmi Jabat Sekretaris DPR...
10:34 - Sekap Karyawan 2 Bulan, DP...
15:23 - Komisi III DPRD Riau Sebut...
20:14 - Masyarakat Keluhkan Lonjak...
08:22 - Pengunjung Mal Bebas Tapi ...
21:36 - Anggota DPRD Riau Pertanya...
15:29 - Legislatif Riau Ini Minta ...
13:24 - Kampar Hanya Dapat Rp6,2 M...
12:46 - Komisi III Desak Pusat Bay...
13:12 - DPRD Riau Soal THR: Kalau ...
06:21 - Dukung PSBB Provinsi Riau,...
11:48 - Jika Sudah Diizinkan, DPRD...
18:29 - Komisi V DPRD Minta Disdik...
17:23 - DPRD Riau Gelar Paripuran ...
22:06 - DPRD Riau Desak Pemprov Ca...
09:07 - Anggota Legislatif Riau Kr...
09:36 - Ini Saran DPRD Riau Terkai...
08:47 - Ketua DPRD Riau Tak Setuju...
07:43 - Walikota dan Bupati Dimint...
15:25 - DPRD Riau Setuju Anggaran ...
10:58 - Ketua DPRD Riau: Masa Masj...
08:38 - Cara DPRD Riau Sikapi Waba...
20:01 - Konsultasi Berbagai Persoa...
17:32 - DPRD Riau akan Audit Dana ...
11:56 - Terkait Mobdin Jeep Pimpin...
10:49 - Muflihun Ditunjuk Sebagai ...
18:16 - Komisi V DPRD Riau RDP den...
06:30 - FITRA Riau Soroti Pengadaa...
20:30 - Dianggarkan di APBD-P, DPR...
12:48 - Legislatif Riau Turut Krit...
19:03 - Gedung DPRD Riau Akan Diba...
19:08 - Dewan akan Terus Awasi Per...
14:41 - Jalan Tol Pekanbaru-Rengat...
10:34 - DPRD Riau Temukan 1,4 Juta...
18:02 - DPRD Riau akan Kawal Prose...
15:30 - Dewan Tuding Dugaan Korups...
17:58 - Pemprov Riau Akhiri Kontra...
09:07 - Tagih Keseriusan Pemprov A...
06:08 - Pelemparan Bom Molotov Sat...
08:06 - Mutasi Belum Tuntas, Para ...
06:19 - DPRD Riau Temukan Puluhan ...
07:00 - Investor Bakal Kelola Stad...
16:46 - Hubungi Kepala BNN Riau, K...
12:01 - Siapkan APBD Pro Rakyat, D...
12:25 - Pegawai Positif Narkoba Te...
10:07 - DPRD Riau Tegaskan Jika Pe...
18:54 - Tak Masalahkan Kerabat Gub...
07:02 - Usai Pelantikan Pejabat Ba...
06:00 - Pajak PLTA Koto Panjang Ba...
22:47 - 58 Ribu Hektare Lahan Ileg...
22:01 - Legislator Setuju Penutupa...
13:06 - Perbatasan Riau-Sumbar Raw...
18:18 - DPRD Riau Kritik 'Kembang ...
10:50 - Agar Target Pembangunan Te...
17:39 - Eet akan Sampaikan ke Pemp...
07:24 - Dewan Ingatkan Pemprov Ria...
13:12 - Legislator Riau Janji di 2...
19:48 - Minta Bangunkan Rumah Lay...
17:43 - Minta Gubri Profesional, D...
20:34 - Ketua PKB Riau Tolak Wacan...
18:56 - Pilih Kadis, Syamsuar Diin...
15:52 - Ada Isu Eksodus Pejabat, L...
20:48 - Rentan Aksi Kriminalitas, ...
 
DPRD Riau Temukan 1,4 Juta Hektar Lahan Sawit Ilegal Dikelola Korporasi
Rabu, 12 Februari 2020 - 10:34:07 WIB

PEKANBARU - Belum lama ini, Tim Pansus Monitoring Lahan DPRD Riau, berhasil menemukan lahan seluas 1,4 juta hektare yang dikelola oleh perusahaan besar diduga secara ilegal. Lahan itu menyebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar, mengatakan dirinya bersama tim Pansus Monitoring Lahan dan Hutan meninjau lokasi lahan di sejumlah tempat di 12 kabupaten/kota. Hasilnya mengejutkan, lahan seluas 1,4 juta hektare dikelola dengan ilegal.

"Lahan itu sawit, kami temukan merata di seluruh kabupaten se-Riau. Luasnya 1,4 juta hektare dikelola perusahaan (korporasi,red) secara ilegal," kata Asri kepada halloriau.com, Rabu (12/2/2020) pagi di ruangannya.

Lebih lanjut, kata Asri, dirinya besama tim Pansus telah meninjau lokasi selama kurang lebih 6 bulan. Hasil temuan di lapangan jauh berbeda dari yang diharapkan. Selain itu, efek dari perbuatan perusahaan tersebut, warga digandeng sebagai tameng di depan hukum untuk kepentingan pribadi perusahaan.

"Temuan yang kami dapatkan di lokasi lahan ilegal ini, atas banyaknya laporan dari warga yang masuk ke sini (DPRD,red). Karena warga yang dijadikan korban akibat perbuatan korporasi ini. Makanya kami tinjau lokasi," tutur Asri.

Lebih lanjut, penyebab maraknya perusahaan yang dengan berani menggarap lahan yang masuk dalam kawasan hutan tanpa izin resmi pihak terkait, Asri menilai kurangnya pengawasan penegak hukum dalam hal ini.

"Dalam hal ini, kami menilai kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh KLH, mereka yang berikan izin tapi tidak lantas terjun ke lapangan terkait perizinan ini. Miris sekali, yang menjadi korbannya adalah warga," kata Asri.

Setiap tahunnya pasti ada konflik lahan di Riau. Asri menegaskan, sebagai contoh yang nyata saat ini, kejadian di Desa Gondai Kabupaten Pelalawan, baru-baru ini.

"Terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ya ini juga penyebabnya," tegas Asri.

Selain itu, kata Asri, temuan DPRD Riau telah dimonitoring ke tim khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan dalam pantaun Lembaga Anti Rasuah itu, kata Asri juga menemukan lahan yang dikelola secara ilegal dengan luasan 1,2 juta hektare.

"Antara kami (DPRD Riau,red) dengan KPK hampir sama menenukan lahan yang bermasalah. Ini lah yang terjadi di Riau antara perusahaan dengan perusahaan, dan dengan masyarakat," tutur Asri.

Untuk lebih dalam lagi, Asri menyebut pihaknya tidak bisa berbuat lebih jauh. Terlepas saat ini sebagai lembaga dewan, Asri mengatakan hanya dapat memberikan rekomendasi pada pihak yang berkompenten, yakni Tim Terpadu dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pempro) Riau.

Penulis : Helmi
Editor : Fauzia




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pjs Bupati Rohil Puji Ketegasan Satgas Covid-19 dalam Tegakkan Disiplin Protokol Kesehatan
  • PGN Jaga Kinerja Operasional Positif Selama Masa Covid-19
  • Program Polri Peduli, Kapolres Inhu Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Batang Cenaku
  • Total Pasien Positif Hampir 8.000, Berikut Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19 di Riau
  • Terlibat Politik Praktis, Honorer di Kepulauan Meranti Bakal Kena Sanksi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved