www.halloriau.com
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
14:00 - Kecelakaan Maut Terjadi Lagi di Tol Pekanbaru-Dumai, 5 Orang Tewas 2 Luka Berat | 13:28 - Riau Akan Distribusikan 15.240 Vaksin Covid-19 untuk 3 Daerah Ini | 12:32 - Abaikan Prokes Covid-19, Kerumunan Warga Penerima BLT Dibubarkan | 18:21 - Kadiskes Riau: Rapid Test Antigen Swab Syarat Perjalanan Keluar Daerah | 18:21 - Penahanan Yan Prana, Kejati Beralasan Tersangka Menghilangkan Barang Bukti | 16:00 - Setdaprov Riau, Yan Prana Jaya ditahan Jaksa Penyidik Pidsus Kejati Riau
 
DPRD Riau Temukan 1,4 Juta Hektar Lahan Sawit Ilegal Dikelola Korporasi
Rabu, 12 Februari 2020 - 10:34:07 WIB
Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar.
Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar.

PEKANBARU - Belum lama ini, Tim Pansus Monitoring Lahan DPRD Riau, berhasil menemukan lahan seluas 1,4 juta hektare yang dikelola oleh perusahaan besar diduga secara ilegal. Lahan itu menyebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar, mengatakan dirinya bersama tim Pansus Monitoring Lahan dan Hutan meninjau lokasi lahan di sejumlah tempat di 12 kabupaten/kota. Hasilnya mengejutkan, lahan seluas 1,4 juta hektare dikelola dengan ilegal.

"Lahan itu sawit, kami temukan merata di seluruh kabupaten se-Riau. Luasnya 1,4 juta hektare dikelola perusahaan (korporasi,red) secara ilegal," kata Asri kepada halloriau.com, Rabu (12/2/2020) pagi di ruangannya.

Lebih lanjut, kata Asri, dirinya besama tim Pansus telah meninjau lokasi selama kurang lebih 6 bulan. Hasil temuan di lapangan jauh berbeda dari yang diharapkan. Selain itu, efek dari perbuatan perusahaan tersebut, warga digandeng sebagai tameng di depan hukum untuk kepentingan pribadi perusahaan.

"Temuan yang kami dapatkan di lokasi lahan ilegal ini, atas banyaknya laporan dari warga yang masuk ke sini (DPRD,red). Karena warga yang dijadikan korban akibat perbuatan korporasi ini. Makanya kami tinjau lokasi," tutur Asri.

Lebih lanjut, penyebab maraknya perusahaan yang dengan berani menggarap lahan yang masuk dalam kawasan hutan tanpa izin resmi pihak terkait, Asri menilai kurangnya pengawasan penegak hukum dalam hal ini.

"Dalam hal ini, kami menilai kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh KLH, mereka yang berikan izin tapi tidak lantas terjun ke lapangan terkait perizinan ini. Miris sekali, yang menjadi korbannya adalah warga," kata Asri.

Setiap tahunnya pasti ada konflik lahan di Riau. Asri menegaskan, sebagai contoh yang nyata saat ini, kejadian di Desa Gondai Kabupaten Pelalawan, baru-baru ini.

"Terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ya ini juga penyebabnya," tegas Asri.

Selain itu, kata Asri, temuan DPRD Riau telah dimonitoring ke tim khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan dalam pantaun Lembaga Anti Rasuah itu, kata Asri juga menemukan lahan yang dikelola secara ilegal dengan luasan 1,2 juta hektare.

"Antara kami (DPRD Riau,red) dengan KPK hampir sama menenukan lahan yang bermasalah. Ini lah yang terjadi di Riau antara perusahaan dengan perusahaan, dan dengan masyarakat," tutur Asri.

Untuk lebih dalam lagi, Asri menyebut pihaknya tidak bisa berbuat lebih jauh. Terlepas saat ini sebagai lembaga dewan, Asri mengatakan hanya dapat memberikan rekomendasi pada pihak yang berkompenten, yakni Tim Terpadu dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pempro) Riau.

Penulis : Helmi
Editor : Fauzia




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
IlustrasiKontak Erat dengan Gubri Saat Paripurna di DPRD Riau Diminta Swab
Massa memasang tali mencegah masuknya provokator. FOTO: Antara.Berjalan Damai, Demonstran Tolak UU Ciptaker Pasang Tali Cegah Penyusup, DPRD Riau Janjikan Ini...
DPRD Riau.Klaster Covid-19 DPRD Riau Bikin Pembahasan APBD P Belum Jelas
  DPRD Riau.Ikut Pilkada, PAW Enam Anggota DPRD Riau dalam Proses
Demo tolak UU Cipta Kerja di DPRD Riau kemarin.Pengamat: Gubri Seharusnya Muncul di Tengah Ricuhnya Demonstrasi UU Cipta Kerja
Video viral ketika Ketua DPRD Riau menaiki helikopter BNPB yang disebut ke Musda GolkarSoal Viral Heli BNPB ke Musda Golkar, BK Buka Peluang Panggil Ketua DPRD Riau

BERITA LAINNYA    
OstInna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajaiun Belum usai Pandemi melanda Negeri, kini Ibu Pertiwi Berduka lagi
Pelaku perjudian Togel yang diamankan pihak kepolisian Polres Kepulauan Meranti.Setelah Chip Higgs Domino, Berturut-turut Polisi Ringkus Pemain Judi Togel di Selatpanjang
Penyerahan bantuan Alquran dan buku tulis.Warga Sakai Terima Program DMPA dan Alquran Juzz Amma PT AA APP Sinar Mas
  Kadiskes Riau, Mimi Yuliani NazirHari Ini, 123 Kasus Tambahan Positif Corona, Dan Pasien Sembuh 150 Orang
Satgas Covid-19 Kota Dumai dan Management Hotel Sonaview Hotel Dumai gelar keterangan Pers terkait berakhirnya kerjasama sebagai tempat isolasi pasien positif Covid-19 di Dumai.Hotel Sonaview Dumai Tidak Lagi Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19
Pihak Gakkumdu bersama JPU saat melakukan rapat koordinasi terkait penanganan kasus politik uang di Kantor Bawaslu Kepulauan Meranti, Rabu (20/1/2021).Tidak Penuhi Unsur, JPU Tolak Dugaan Kasus Politik Uang Pasangan H Adil-Asmar
Komentar Anda :

 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved