PEKANBARU-Komisi III DPRD Riau meski tidak dilibatkan dalam penentuan direksi PT Bank Riau Kepri (BRK) namun ada tiga hal yang mesti menjadi perhatian Pansel Direksi BRK, agar bank kebangaan masyarakat Riau ini dapat berkembang secara sehat.
“Keinginan kita bersama tentunya BRK bisa tumbuh dengan sehat. Itu harusnya dimulai dari pemilihan direksi BRK yang saat ini sedang berlangsung, untuk itu selaku ketua komisi III DPRD Riau saya minta Pansel BRK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) betul-betul meloloskan calon direksi yang bersih bukan berdasarkan pesanan seseorang,” kata ketua komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi.
Ketua Fraksi PPP ini juga meminta direksi BRK nantinya betul-betul memiliki ilmu dan pengalaman di bidang perbankan dan mampu membentuk teamwork yang tangguh.
“Contoh di Bank DKI, direksinya memang orang pilihan berdasarkan kompetensi, kapabilitas dan integritas yang tinggi sehingga mampu membuat bank DKI tumbuh pesat,” ujarnya seperti dikutip dari riaunews.com.
Selain itu Husaimi juga meminta para komisaris dan direksi menanamkan rasa memiliki Riau sehingga mereka berfikir BRK ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Riau.
” Kita hanya bisa meminta karena kita tidak bisa ikut dalam RUPS BRK dilarang oleh Undang-undang perseroan. Namun nantinya kita akan awasi kinerja BRK ini setelah komisaris dan direksi BRK terbentuk,” kata Husaimi.
Politisi asal Rohil ini juga menyoroti kinerja BRK selama ini seperti kredit fiktif yang nilainya mencapai ratusan miliar. "Di KCP BRK Dalu-Dalu yang infonya kredit fiktif mencapai Rp117 miliar, ini luar biasa, kenapa bisa terjadi diduga karena ada permainan oknum di bagian kredit,” ujarnya
Termasuk, katanya, soal belanja iklan di Bandara SSK Pekanbaru yang diduga fiktif nilainya cukup fantastis Rp1,7 miliar, proyek IT senilai Rp20 miliar diduga proyek ini telah dimarkup.
“Jika dugaan-dugaan ini benar terjadi, penyebabnya karena salah memilih direksi. Saya rasa OJK sudah memiliki catatan-catatan tentang rekam jejak calon direksi BRK, ya jika ingin BRK ini sehat jangan pilih direksi bermasalah, Pansel dan OJK harus independen, ” imbuhnya.
Selasa (21/1/2020) lalu GERAK Riau juga menggelar aksi demo di depan gedung BRK Kota Pekanbaru. Saat itu masa menyampaikan tuntutan dugaan tindak pidana korupsi seperti meminta Kapolda dan Kajati Riau mengusut dugaan proyek fiktif iklan di gerbarata di BRK senilai Rp1,7 miliar tahun 2016 di Bandara Internasional Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan memeriksa oknum pejabat BRK yang terkait dengan proyek tersebut.
Masa juga meminta Kapolda dan Kajati memeriksa rekanan dari proyek tersebut yang diduga kerabat dari salah seorang direksi BRK. Meminta Gubernur Riau mencopot direksi tersebut karena diduga memonopoli proyek yang ada di BRK.
Meminta Kapolda Riau dan Kajati Riau untuk memeriksa proyek pengembangan IT senilai Rp20 miliar diduga proyek ini telah dimarkup dan menanyakan kenapa Dirut BRK tidak melaporkan kejahatan perbankan yang terjadi di BRK cabang Dalu-Dalu Kabupaten Rohul, karena dari Rp170 miliar lebih kredit macet yang dilaporkan hanya Rp32 miliar yang berujung pada kasus penggelapan.
Tuntutan lainnya massa meminta OJK melaporkan dugaan kejahatan perbankan BRK cabang Dalu-Dalu senilai Rp170 miliar ke aparat berwajib agar segera diproses dan meminta OJK memeriksa Direksi BRK karena diduga melindungi kejahatan.
Sementara itu Humas PT BRK Dwi hingga berita ini tayang tidak mau dimintai konfirmasi. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
