Tagih Keseriusan Pemprov Atasi Abrasi di Daerah Pesisir, DPRD Riau: Sesuai Janji Gubri saat Kampanye
PEKANBARU - Untuk mengatasi persoalan abrasi di daerah pesisir, Ketua DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet menagih keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Salah satunya yang menjadi sorotan yakni abrasi yang mengancam Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang semakin mengkhawatirkan. Diketahui, selama 26 tahun lalu perubahan garis pantai sudah mencapai 1.504,93 hektare. Atau jika dirata-ratakan mencapai 42,57 hektare per tahun.
"Ini sesuai janji Pak Gubernur juga sewaktu kampanye di wilayah pesisir. Beliau janji akan tangani persoalan abrasi. Namun sampai sekarang kita kan belum lihat realisasinya? Makanya, saya selaku ketua DPRD Riau akan mendorong supaya itu bisa benar-benar terwujud," ucap Indra Gunawan Eet di Pekanbaru, Kamis, dikutip dari antarariau.
Atas kondisi itu, Eet meminta Pemerintah Provinsi Riau dapat menganggarkan penanganan abrasi di wilayah pesisir, khususnya Kabupaten Bengkalis.
Eet mengatakan dirinya bersama perwakilan pemerintah pusat telah meninjau titik abrasi. Hasil tinjauan itu cukup mencengangkan.
Dimana ada beberapa titik acuan awal penanganan abrasi, sudah tidak bisa dipakai. Sehingga harus kembali mundur beberapa meter dari titik semula. Meski begitu, pemerintah pusat telah menyetujui anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk penanganan abrasi di empat daerah di Provinsi Riau.
"Empat daerah itu adalah Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti," sebut Eet.
Menurutnya, anggaran yang digelontorkan pusat sebesar Rp2,4 triliun tidaklah cukup karena mesti dibagi kepada empat daerah dan dalam rentang waktu lima tahun kerja. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan abrasi per satu ribu meter berjumlah Rp15 miliar. Maka dari itu, ia mendorong agar Pemprov turut menganggarkan penanganan abrasi melalui APBD 2021.
Selain pemprov, dirinya juga meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melakukan hal serupa, yakni menganggarkan penanganan abrasi pada APBDsehingga ada sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan kabupaten dalam menangani persoalan tersebut. Hal ini juga tidak akan mungkin jika dibebankan sepenuhnya kepada pusat.
"Kan uang pusat juga terbagi ke provinsi lain. Makanya harus ada sharing budget. Kami akan kawal terus," tegasnya. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
