BREAKING NEWS :
Polda Riau Bantu Masyarakat Terdampak Langsung Covid-19
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

07:43 - Walikota dan Bupati Dimint...
15:25 - DPRD Riau Setuju Anggaran ...
10:58 - Ketua DPRD Riau: Masa Masj...
08:38 - Cara DPRD Riau Sikapi Waba...
20:01 - Konsultasi Berbagai Persoa...
17:32 - DPRD Riau akan Audit Dana ...
11:56 - Terkait Mobdin Jeep Pimpin...
10:49 - Muflihun Ditunjuk Sebagai ...
18:16 - Komisi V DPRD Riau RDP den...
06:30 - FITRA Riau Soroti Pengadaa...
20:30 - Dianggarkan di APBD-P, DPR...
12:48 - Legislatif Riau Turut Krit...
19:03 - Gedung DPRD Riau Akan Diba...
19:08 - Dewan akan Terus Awasi Per...
14:41 - Jalan Tol Pekanbaru-Rengat...
10:34 - DPRD Riau Temukan 1,4 Juta...
18:02 - DPRD Riau akan Kawal Prose...
15:30 - Dewan Tuding Dugaan Korups...
17:58 - Pemprov Riau Akhiri Kontra...
09:07 - Tagih Keseriusan Pemprov A...
06:08 - Pelemparan Bom Molotov Sat...
08:06 - Mutasi Belum Tuntas, Para ...
06:19 - DPRD Riau Temukan Puluhan ...
07:00 - Investor Bakal Kelola Stad...
16:46 - Hubungi Kepala BNN Riau, K...
12:01 - Siapkan APBD Pro Rakyat, D...
12:25 - Pegawai Positif Narkoba Te...
10:07 - DPRD Riau Tegaskan Jika Pe...
18:54 - Tak Masalahkan Kerabat Gub...
07:02 - Usai Pelantikan Pejabat Ba...
06:00 - Pajak PLTA Koto Panjang Ba...
22:47 - 58 Ribu Hektare Lahan Ileg...
22:01 - Legislator Setuju Penutupa...
13:06 - Perbatasan Riau-Sumbar Raw...
18:18 - DPRD Riau Kritik 'Kembang ...
10:50 - Agar Target Pembangunan Te...
17:39 - Eet akan Sampaikan ke Pemp...
07:24 - Dewan Ingatkan Pemprov Ria...
13:12 - Legislator Riau Janji di 2...
19:48 - Minta Bangunkan Rumah Lay...
17:43 - Minta Gubri Profesional, D...
20:34 - Ketua PKB Riau Tolak Wacan...
18:56 - Pilih Kadis, Syamsuar Diin...
15:52 - Ada Isu Eksodus Pejabat, L...
20:48 - Rentan Aksi Kriminalitas, ...
11:34 - 1,6 Juta Kendaraan di Riau...
08:31 - Tahun 2020, POKIR Dewan da...
17:38 - APBD Riau Disahkan Lusa, Z...
17:49 - Yan Prana Jadi Sekda, Dewa...
16:00 - Anggota Dewan Ini Ungkap P...
06:47 - Masa Tugas Nyaris Berakhir...
06:15 - Dewan Kritisi Pemprov Riau...
06:05 - Dewan Ingatkan Pendaftar C...
17:41 - Riau Peringkat 10 Pengangg...
07:09 - BPJS Kesehatan Nunggak Rp4...
14:35 - BRK Tak Capai Target, Husa...
07:56 - Pendapatan Daerah Turun di...
10:38 - Dewan Sorot Kinerja Disnak...
06:33 - Dewan Minta OPD Pemprov Ri...
11:17 - Sesuai Janji Presiden, Tol...
16:07 - Masih Ada Pungli, DPRD Ria...
15:59 - Tahun Depan, Penerima RLH ...
07:13 - Ketua DPRD Dukung Provinsi...
06:15 - Dewan Riau: Perbaiki Dulu ...
15:10 - Tiga Fraksi DPRD Riau PAN,...
12:02 - Tidak Hadir, Fraksi PKS, G...
16:02 - Ketua DPRD Riau Dilantik, ...
11:09 - Mencuat Isu Keterwakilan D...
09:47 - Besok, 4 Wakil Ketua DPRD ...
08:27 - Dewan Berharap Kapolda Ria...
13:44 - Rapat Paripurna Pengumuman...
18:24 - Ade Hartati Siap Backup Ma...
15:06 - Walau Telat, Warga Riau Be...
15:40 - Pembentukan Fraksi Anggota...
14:36 - Pasangan Suami Istri Ini D...
10:36 - 65 Anggota DPRD Riau Masa ...
08:21 - Dilantik Hari Ini, Berikut...
20:57 - Tingkatkan Pendapatan Paja...
07:05 - Setwan Siapkan Pelantikan ...
16:47 - Anggota DPRD Riau Minta Gu...
15:26 - DPRD Riau Dukung Sikap Teg...
12:37 - Rapat Penyampaian Nota Keu...
11:40 - Agar Optimal dan Tak Bikin...
11:11 - Dewan Soroti Anjloknya Har...
15:15 - Pangkas Dinas "Gemuk", DPR...
13:31 - Tangani Masalah Narkoba di...
16:54 - Sistem Zonasi Dikeluhkan, ...
16:17 - DPRD Riau Sarankan Pemisah...
11:51 - Legislator Tekankan Pejaba...
08:29 - Dewan Ingin Pengelolaan As...
18:53 - Dewan Usulkan Begini Cara ...
11:17 - Masih Kosong, DPRD Riau De...
08:52 - DPRD Riau Minta Gesa Pemba...
09:27 - Hibah Lahan Pasar Cik Puan...
09:03 - Sorot 100 Hari Kerja Syams...
17:30 - Gubri Belum Tertibkan Sist...
10:34 - DPRD Riau Nilai Aset Pempr...
08:39 - Lancarkan Mudik, Dewan Min...
14:54 - DPRD Riau Minta Masyarakat...
12:58 - Resmi Dilantik, Asri Auzar...
 
Masa Tugas Nyaris Berakhir, Dewan Pertanyakan Kinerja Tim Terpadu Penertiban Lahan Riau
Jumat, 15/11/2019 - 06:47:54 WIB
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin.
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin.
TERKAIT:

PEKANBARU -  Desember mendatang, usai sudah masa tugas Tim Terpadu Penertiban Lahan Ilegal Provinsi Riau. Setelah tutup tahun anggaran, tim ini pun sudah tidak bisa lagi bekerja.

Sebab anggaran yang digunakan untuk tim ini hanya sampai akhir tahun ini.

Untuk menunjang tugasnya, Tim Terpadu Penertiban Lahan Ilegal Pemprov Riau ini mendapatkan kucuran dana dari Pemprov Riau hingga mencapai Rp 6 miliar.

Namun anggaran tersebut dipastikan tidak terpakai seluruhnya. Mengingat tim ini baru dibentuk dan belum terlihat kinerjanya.

"Kalau sampai akhir Desember ini dananya tak habis, harus dikembalikan. Itu kan duit negara," kata anggota Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin, Kamis (14/11/2019).

Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menilai sejauh ini tim terpadu memang belum memperlihatkan hasil kerjanya.

Padahal jelang akhir tahun ini, tim seharusnya sudah mengekspos hasil kerja mereka kepada publik dalam penertiban lahan ilegal di Riau.

"Harusnya hari ini mereka sudah ekspos hasil kerja dari tim ini. Karena apa yang sudah mereka lakukan itu wajib diekspos, apalagi mereka menggunakan uang negara," ujarnya..

Tim terpadu ini dibentuk Gubernur Riau Syamsuar.

Dalam Keputusan Gubernur Riau (Kepgubri), tim ini dibagi menjadi tiga, yang mana terdiri dari tim pengendali, kemudian tim operasi, dan tim yustisi.

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan untuk sementara ini, fokus sasaran tim tersebut adalah sejumlah lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal.

Seperti data yang sudah dikemukakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1 juta hektar lahan ilegal di Riau.

Termasuk hasil temuan tim DPRD Provinsi Riau melalui Tim Pansus yang sebelumnya bekerja.

Dimana tim menemukan ada sekitar 1,2 juta hektar lahan perkebunan di Riau yang digarap secara ilegal.

"Setelah ini kan kami akan bentuk lagi tim kecil. Sehingga dengan tim kecil ini nanti lebih jelas lagi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka untuk memulai tim penertiban ini. Sasaran kita apa yang telah ditemukan oleh KPK dan DPRD Riau lalu," ujar Syamsuar.

Sejauh ini tim sudah mulai melakukan penertiban terhadap sejumlah perusahaan perkebunan di Riau yang tidak mengantongi izin.

Tim yang dikomandoi oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution ini sudah mengantongi setidaknya ada lima perusahaan perkebunan yang tidak mengantongi izin.

Masing-masing berada di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar.

Namun Edy belum bersedia membeberkan nama-nama perusahaan yang sudah menjadi target tersebut.

Saat ditanyai perusahaan mana saja, Edy Nasution masih merahasiakannya.

"Biar tim bekerja dulu, yang pasti ada lima perusahaan di Kampar dan lima perusahaan di Rohul," kata Wagubri beberapa waktu lalu.

"Kita sudah menurunkan tim sebagai mata dan telinga untuk mendapatkan data akurat di lapangan. Data awal 99,9 persen sudah benar," imbuhnya.

Penulis : Fauzia



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Polda Riau Bantu Masyarakat Terdampak Langsung Covid-19
  • Cegah Covid-19, Smartfren Semprot Disinfektan ke Rumah Warga
  • Dipercaya Bisa Tangkal Corona, Ahli Sebut Merebus Jahe dengan Air Panas Salah Besar, Ini Sebabnya
  • Wabah Corona, 92.893 Tenaga Kerja di Riau Dirumahkan
  • XL Axiata Kembali Serahkan Donasi Mitigasi Covid-19 Rp10,8 Miliar, Termasuk dari Karyawan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved