PEKANBARU - Komisi IV DPRD Riau meminta agar Pemerintah Provinsi Riau mengawal janji pemerintah pusat yang akan mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) Riau yang sudah menunggak sejak 2017. Jangan sampai janji tersebut hanya sekadar janji.

"Jangan PHP, pemberi harapan palsu. Kalau mau bayar, ya bayar. Kalau tidak ya tidak usah dibayar, biar kita di daerah ini membuat sikap sendiri akan hal ini," tegas Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin, Jumat (17/5/2019) dikutip dari Cakpalah.

Politisi Gerindra ini juga mengatakan, Surat Keputusan (SK) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk membayarkan tunda bayar tidak bisa serta merta menjadi pedoman.

"Nanti dibilang akan dibayarkan, rupanya tidak jadi, kan jadi bohong berjemaah. Kita tidak mau begitu, secara tegas kita minta jangan PHP lagi," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Riau jemput bola atas tunggakan bayar Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan empat tahun 2017 sebesar Rp1,7 triliun ke pemerintah pusat membuahkan hasil.

Pemerintah Pusat berjanji akan mentransfer DBH tersebut dalam tahun ini dua tahap, pertama akan disalurkan pada Juli dan kedua November 2019.  (*)

BERITA LAINNYA
Satu Per Satu Tokoh Mulai "Cek Ombak", Kini Bupati Kuansing Turut Nyatakan Siap Maju Pilgubri Terekam CCTV, ART di Kepri Curi Emas dan Uang Majikan Senilai Rp100 Juta Lepas Kafilah MTQ Tingkat Riau ke Dumai, Ini Pesan Bupati Pelalawan Jangan Lupa Bawa Mantel, Potensi Hujan Disertai Angin Kencang Guyur Riau BMKG: Akhir Pekan Riau Nihil Titik Api		Pj Wako Pekanbaru Lepas 71 Kafilah, Hadiah Umrah Disiapkan untuk Juara di MTQ ke-42 Posko Angkutan Lebaran Ditutup, Bandara SSK II Pekanbaru Layani 168.802 Penumpang Nikmati Promo di The Premiere Hotel, Mulai dari Menginap Hingga Halalbihalal Package Makin Silau Nih, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Naik Tipis Jadi Rp1.347.000 Banyak Drainase Alami Pendangkalan dan Tersumbat Sampah, Ini Tindakan PUPR Pekanbaru