Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
+ INDEX BERITA

14:54 - Dampak Pandemi, DPRD Siak ...
19:56 - DPRD Siak Rapat Refocussin...
17:28 - Waka DPRD Siak dan Istri B...
16:14 - Ketua Komisi II DPRD Siak,...
13:24 - DPRD Siak Serahkan Zakat H...
17:04 - Ketua DPRD Siak: Lebaran M...
20:12 - Ikuti Rapat Paripurna Ranp...
22:11 - DPRD Siak Minta Evaluasi P...
20:40 - Seluruh Anggota Dewan di S...
20:01 - Ketua DPRD Siak Dukung Bup...
14:26 - Wakil Ketua DPRD Siak Salu...
10:32 - Wakil Ketua DPRD Siak Salu...
15:13 - DPRD Siak Minta Bantuan Se...
14:55 - DPRD Siak Gelar Sidang Par...
09:00 - Aksi Bersama Indonesia Bag...
08:27 - Fairus dan Istri Bagikan P...
06:02 - Ketua DPRD Siak Jelaskan K...
22:22 - Anggota DPRD Siak Suryono ...
17:29 - Pansus LKPJ, Bupati Siak M...
22:55 - Sampaikan Aspirasi Warga, ...
 
Dampak Pandemi, DPRD Siak Tunda Pengukuran Lahan Bermasalah
Minggu, 10 Mei 2020 - 14:54:23 WIB
Suasana hearing<br>
Suasana hearing
TERKAIT:

SIAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, Riau menunda jadwal pengukuran ulang luas lahan sejumlah perusahaan yang tumpang tindih dengan masyarakat. Ini dilakukan karena masih kondisi pandemi Corona.
 
"Kalau surat untuk jadwal pengukuran sudah kita buat ke masing-masing perusahaan yang lahannya bermasalah," kata Ketua Komisi II DPRD Siak, Sujarwo, Minggu, (10/5/2020).
 
Pihaknya menunda hal tersebut karena ditakutkan menimbulkan keramaian di lapangan saat pengukuran. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang berharap permasalahan lahan selesai dan mendapat haknya.
 
Sebelum adanya Pandemi Covid-19, Komisi II DPRD Siak sudah memanggil sejumlah perusahaan yang bermasalah lahannya dengan masyarakat. Di antaranya Perkebunan Sawit PT Duta Swakarya Indah (DSI) dan Perusahaan Tananaman Industri PT Arara Abadi
 
Tindaklanjut lainnya juga sudah dilakukan kepada kedua perusahaan tadi. Dalam rapat dengar pendapat dan tinjauan lapangan terlihat banyak menimbulkan keramaian, bahkan terjadi bentrok antara warga dengan pihak perusahaan.
 
Komisi II DPRD Siak melakukan hal tersebut sebagai langkah awal untuk membentuk panitia khusus perusahaan yang dianggap bermasalah.
 
"Tugas Pansus untuk menertibkan perusahaan yang belum tertib dan taat aturan, serta masih ada permasalahan lahan yang masih tumpang tindih antara masyarakat dengan perusahaan," kata dia.
 
Menurutnya, ada beberapa perusahaan bermasalah yang beroperasi di Siak. Seperti belum ada Hak Guna Usaha dan yang bermasalah soal tapal batas dengan masyarakat serta tumpang tindih kepemilikan.
 
Hal tersebut kata dia hubungannya dengan pajak dan juga tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) terhadap masyarakat. Seperti PT DSI yang sejak 1998 belum menyalurkan Program CSR dengan alasan belum adanya keuntungan bagi perusahaan.(adv)

Penulis: Diana
Editor: Yusni


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • PGN SAKA Kejar Penyelesaian dan Efisiensi Proyek Lapangan Sidayu
  • Jelang MotoGP Catalunya, Rossi Sebut Tak Keberatan Dikalahkan Anak Didiknya
  • Mengapa Waktu Cepat Berlalu Saat Merasa Bahagia? Ini Alasannya
  • 340 Pasien Covid-19 Riau Sembuh Hari Ini, Meninggal Belasan
  • Siswi SMPN 1 Bangko Dinobatkan Sebagai Putri Remaja Kebudayaan 2020
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved