Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
+ INDEX BERITA

18:53 - Pansus A DPRD Siak Kunjung...
13:54 - Siak Jadi Kota Pertama Mil...
16:34 - Pimpinan Defenitif DPRD Si...
22:37 - Banyak Prestasi Ditorehkan...
21:19 - Bantah Isu Beredar, Sujarw...
18:32 - Ariadi Tarigan Pertanyakan...
13:41 - Diundang Hearing, Koperasi...
17:30 - Besok, DPRD Siak Hearing d...
05:49 - Satu-satunya Se-Sumatera, ...
19:22 - Indra Minta Pemkab Siak Se...
16:14 - Indra Apresiasi Kinerja Po...
10:10 - Pemilu Segera Tiba, Sutarn...
11:39 - Sujarwo Tampung Aspirasi M...
19:53 - Ketua DPRD Siak Indra Guna...
17:05 - Fanani Kader PPP Siak Dila...
17:49 - Dua Anggota PAW DPRD Siak ...
16:13 - Sering Kebanjiran Ketika H...
15:05 - Masyarakat Sabak Auh Sampa...
19:40 - Anggota DPRD Siak Hadiri F...
11:36 - Fraksi Gerindra Plus Minta...
 
Siak Jadi Kota Pertama Miliki Koperasi Syariah
Rabu, 27/11/2019 - 13:54:03 WIB
Koperasi Syariah.
Koperasi Syariah.
TERKAIT:

SIAK - DPRD Siak menyatakan daerah setempat akan menjadi kabupaten/kota pertama di Indonesia yang akan memiliki peraturan daerah tentang Koperasi Syariah jika rancangan Perda yang diusulkan dikerjakan.

"Jika ini di-Perda-kan, maka Siak akan menjadi daerah percontohan karena satu-satunya daerah yang menetapkan Perda Koperasi Syariah," kata Juru Bicara Badan Pembentukan Perda DPRD, Syarif di Siak. 

Hal yang dikatakannya itu merupakan jawaban Fraksi Kebangkitan Nasional yang dibacakan melalui Bapem Perda DPRD Siak menanggapi tanggapan kepala daerah terkait ranperda itu. Semua fraksi di DPRD Siak dalam kesempatan itu juga menyampaikan jawabannya terkait Ranperda tersebut.

Dari Fraksi Golkar yang juga disampaikan Syarif bahwa partai meminta hal sebelum dapat persetujuan agar difasilitasi dulu ke gubernur. Pada dasarnya koperasi dapat membantu perekonomian dan mengentaskan kemiskinan daerah.

Fraksi PAN menyampaikan koperasi syariah diusulkan karena adanya tuntutan masyarakat yang ingin menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini untuk mencari solusi dari masalah riba.

Fraksi Gerindra mengatakan bahwa saat ini koperasi di Siak 60 persen aktif. Sehingga perlu adanya regulasi koperasi syariah yang merupakan gerakan ekonomi rakyat dan memberi manfaat bagi masyarakat sesuai syariat Islam.

"Perlu adanya pembinaan dan pengawasan apalagi ada masalah koperasi bodong yang hanya menguntungkan pengurus semata," ujarnya.

Sementara itu Fraksi PDIP melihat ini adalah suatu keharusan untuk mrnampung nilai kearifan lokal. Fraksi PKS berpendapat ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat dan agar maksimal harus dilakukan kajian mendalam dan studi banding.

Terakhir, Fraksi Hanura Nasdem fraksi menyatakan koperasi itu harus berdasarkan pada prinsip syariah, jadi usaha dan produknya juga harus sesuai dengan fatwa nasional Majelis Ulama Indonesia. 

"Perlu juga ada kerjasama dinas terkait untuk memaksimalkan tugas dan fungsi koperasi syariah," tambahnya.

Penulis: Diana Sari
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • 1.541 Warga China Positif Corona Tanpa Gejala
  • Gubri Minta Bank Riau Kepri Bantu Ketersediaan APD dan Rapid Test di Riau
  • Kompak Lawan Corona, Warga Tangkerang Labuai Pekanbaru Semprot Disinfektan Mandiri
  • Kemana Terawan -yang sudah Pakai Masker- dalam Perang Melawan Corona?
  • HIPMI Apresiasi Tambahan Belanja & Pembiayaan APBN untuk Tangani Covid-19 Capai Rp 405,1 T
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved