Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
+ INDEX BERITA

22:11 - DPRD Siak Minta Evaluasi P...
20:40 - Seluruh Anggota Dewan di S...
20:01 - Ketua DPRD Siak Dukung Bup...
14:26 - Wakil Ketua DPRD Siak Salu...
10:32 - Wakil Ketua DPRD Siak Salu...
15:13 - DPRD Siak Minta Bantuan Se...
14:55 - DPRD Siak Gelar Sidang Par...
09:00 - Aksi Bersama Indonesia Bag...
08:27 - Fairus dan Istri Bagikan P...
06:02 - Ketua DPRD Siak Jelaskan K...
22:22 - Anggota DPRD Siak Suryono ...
17:29 - Pansus LKPJ, Bupati Siak M...
22:55 - Sampaikan Aspirasi Warga, ...
22:28 - Tanggulangi Penyebaran Cov...
18:57 - Gelar Reses, Hendri Pangar...
18:37 - DPRD Siak Tinjau Posko Sat...
22:19 - Indra Isi Waktu Selama Soc...
16:45 - Fairus Ikut Dampingi Bupa...
16:52 - DPRD Siak Tetap Jalankan R...
16:21 - Peduli Masyarakat Terdampa...
 
Fraksi Gerindra Plus Minta Pemkab Siak Tindak Tegas Pungli Biaya Sertifikat Tanah
Kamis, 23 Agustus 2018 - 11:36:50 WIB
Sekretaris Fraksi Gerindra Plus, Bungaran Manoar Hutajulu
Sekretaris Fraksi Gerindra Plus, Bungaran Manoar Hutajulu
TERKAIT:
 
  • Fraksi Gerindra Plus Minta Pemkab Siak Tindak Tegas Pungli Biaya Sertifikat Tanah
  •  

    SIAK - Fraksi Gerindra Plus DPRD Siak minta Pemerintah Kabupaten Siak untuk menindak tegas oknum penghulu (kepala desa) yang melakukan pungli dan mematok harga kepada masyarakat untuk pengurusan sertifikat tanah.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra Plus, Bungaran Manoar Hutajulu, saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin (20/8/2018).

    "Kita ada mendengar, ada oknum penghulu yang mematok harga ke masyarakat untuk pengurusan sertifikat tanah," kata Bungaran.

    Ia mengatakan, pungli yang dilakukan oknum Penghulu sangat memberatkan masyarakat.

    "Ada program dari pemerintah untuk pembuatan sertifikat gratis, namun dicederai oleh oknum penghulu yang meminta biaya untuk pembuatan ini," terangnya.

    Ia juga mengatakan, pihaknya juga sudah pernah mengingatkan kepada Pemkab Siak di pembahasan, agar perbuatan pungli ke masyarakat dapat segera diatasi.

    "Kita sudah pernah ingatkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Siak, tolong diingatkan ke para penghulu, agar pungli ini tidak ada di maayarakat," tegasnya.

    Bungaran juga berpesan kepada masyarakat, jika ada oknum Penghulu yang meminta dan mematok biaya di pengurusan sertifikat tanah, segera laporkan ke pihak berwenang.

    "Biar kejadian OTT di BPN kemarin menjadi pelajaran bagi semua, jangan sampai pula ada penghulu yang kena OTT akibat pungli," tegasnya.

    Penulis: Ayu
    Editor: Budy

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Belum Lapor ke Dispar, Sejumlah Obyek Wisata di Riau Kembali Beroperasi
  • Anggota DPRD Riau Pertanyakan Kesiapan Pemprov Terapkan New Normal
  • Imbas Corona, 2.226 Karyawan Distributor Nike Dirumahkan
  • Ada 18 PDP Baru di Riau, Tersebar di Beberapa Kabupaten/Kota, 9 Pria dan 9 Wanita
  • Ratusan Balita dan Anak-anak di Surabaya Terpapar Virus Corona
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved