Hearing dengan PT Hutahaean, Anggota DPRD Rohul Budi Suroso Gebrak Meja
Senin, 25 Januari 2021 - 17:08:55 WIB
PASIR PANGARAIAN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), gelar hearing antara PT Hutahaean dengan masyarakat tiga Desa yakni Desa Tingkok, Lubuk Soting dan Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai.
Hearing PT Hutahaean dengan tiga desa di Kecamatan Tambusai tersebut, sudah digelar untuk yang kesekian kalinya, namun hingga kini belum juga ada kejelasan dan titik terangnya.
Hearing dihadiri Ketua Komisi II DPRD Rohul, Arif Reza Syah Lc, bersama Sekretaris Budi Suroso dan anggota Murkhas.
Dalam hearing itu, sempat terjadi ketegangan saat Budi Suroso tiba tiba menggebrak meja, sehingga membuat yang hadir di hearing terdiam.
Budi Suroso mengaku, hearing antara PT Hutahaean dan tiga desa di Kecamatan Tambusa sudah dilakukan kesekian kalinya, namun tidak juga menuai hasil serta kesepakatan dari kedua belah pihak.
"Hearing kali ini sudah yang kesekian kalinya, jangan sampai kita terus menerus rapat namun tidak ada hasilnya," tegas Budi Suroso sambil menggebrak meja, di hadapan seluruh hadirin
Budi Suroso juga menyatakan, sejauh ini PT Hutahaean tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Rohul namun terus menerus menggeruk kekayaan alam Kabupaten Rohul.
"Seharusnya PT Hutahaean sadar diri kalau mereka itu hanya menumpang di kampung ini," tegas Budi.
Sementara itu saat diwawancarai awak media, Murkhas mengatakan ada beberapa hasil hearing antara PT Hutahaean dan masyarakat tiga desa di Kecamatan Tambusai.
"Kita merekomendasikan untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan seluas 825 hektar yang dikuasai dan sudah dibangun gedung oleh PT Hutahaean," tutur Murkhas.
Lanjutnya, ditentukannya status lahan HGU yang digunakan oleh PT Hutahaean dengan adanya kesepakatan dan Keputusan yang ditentukan oleh kedua belah pihak.
"Kita memberikan waktu selama dua minggu kepada PT Hutahaean untuk menyelesaikan permasalahan ini, apabila tidak diselesaikan, maka tentunya kita rekomendasikan semua kegiatan PT Hutahaean diberhentikan sementara waktu atau Statuquo," tegas Murkhas.
Di tempat yang sama, Budiman yang merupakan Anggota DPRD Rohul dapil II Tambusai dan Tambusai Utara mengatakan bahwa keputusan Komisi II Anggota DPRD Rohul terdengar tegas dan berpihak ke masyarakat.
"Kita terus melakukan hearing, masyarakat demo bertahun-tahun tidak ada hasilnya. Saya sebagai wakil rakyat di Dapil II sudah sewajarnya meluapkan emosi," jelas Budiman.
Budiman juga berharap perusahaan di Kabupaten Rohul untuk tidak semena-mena di Negeri Seribu Suluk.
"Kita berharap pemerintah tegas dalam hal ini. Jangan hanya untuk PT Hutahaean saja, tapi seluruh perusahaan lainnya," ucap Budinan
Budiman juga meminta PT Hutahaean memberikan bantuan berupa CSR ke masyarakat dan meminta agar NPWP Perusahaan yang beralamat di luar daerah dibuat di Rohu bukan di Jakarta, Pekanbaru atau Medan.
"Biar pajaknya kita dapatkan, jangan mereka hanya lewat-lewat dan menggeruk kekayaan kita saja, karena NPWP itulah yang jadi dasar kita meningkatkan pendapatan daerah," tambah Budiman.
Budiman mengungkapkan PT Hutahaean iuga menunggak pajak non PLN sebesar Rp260 juta.
"Malahan kita digugat di Mahkamah Agung, alhamdulillah saja Pemerintahan kita menang. Inikan sudah luar biasa melawan pemerintah daerah mereka (PT Hutahahean) ini," tegas Budiman dengan nada geram.
Budinan menilai PT Hutahaean tidak berniat untuk berkontribusi dengan Pemerintah maupun masyarakat daerah, terbukti sudah 18 tahun tidak ada kontribusi PT Hutahahean dalam pembangunan daerah.
Penulis : Feri Hendrawan
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
