DPRD Pelalawan Rabu kemarin (4/11/2015), akhirnya memanggil Satpol PP dan BPMP2T terkait waralaba " /> DPRD Pelalawan Rabu kemarin (4/11/2015), akhirnya memanggil Satpol PP dan BPMP2T terkait waralaba " />
Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
+ INDEX BERITA

23:08 - Anggota Dewan Ini Tolak Pe...
10:44 - Dewan Sidak BLUD Puskesmas...
17:08 - Anggota Dewan Ini Berikan ...
16:49 - Harapkan Keseriusan Desa d...
15:01 - Pelantikan 3 PAW Anggota D...
09:15 - DPRD Pelalawan Gelar Rapat...
18:51 - DPRD Pelalawan Minta OPD K...
15:38 - DPRD Pelalawan Tetapkan Pe...
14:18 - Penyampaian dan Penyerahan...
18:37 - Rekomendasi DPRD Jadi Baha...
19:58 - Menjamur, Kebanyakan Toko ...
15:19 - Di Hadapan Dewan, Bupati P...
17:35 - Dewan Desak Polres Beranta...
15:44 - Dewan Minta PLN Taati Atur...
06:02 - Penertiban PKL Pangkalan K...
17:34 - Malam Ini, DPRD Pelalawan ...
16:12 - Dewan Beberkan Penyebab Re...
19:50 - Ketua dan Wakil Ketua DPRD...
17:54 - Pimpinan DPRD Pelalawan Di...
17:32 - Besok, DPRD Pelalawan Rapa...
 
Menjamur, Kebanyakan Toko Waralaba Langsung Beroperasi Tanpa Urus Izin
Kamis, 05 November 2015 - 19:58:47 WIB

PELALAWAN - Terkait semakin menjamurnya toko waralaba tak berizin di Kota Pangkalan Kerinci, Pelalawan, DPRD Pelalawan Rabu kemarin (4/11/2015), akhirnya memanggil Satpol PP dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

"Sering kita dapati Alfamart dan Indomaret. Kebanyakan mereka ini langsung beroperasi tanpa mengurus izin," terang Ketua Komisi I DPRD Pelalawan, Eka Putra, saat memimpin rapat dengar pendapat, Rabu (4/11/2015).

Dalam rapat dengar pendapat terungkap, bahwa kebanyakan toko waralaba hanya mengantongi izin prinsip, sedangkan untuk perizinnan lainnya belum dikantongi.

"Jadi beberapa dokumen perizinan lainnya belum diurus. Mulai dari izin operasi hingga izin gangguan," tandasnya. 

Ditegaskannya, padahal kelengkapan perizinan merupakan kewajiban bagi pengusaha. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah (Pemda), hal ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kurang lebih sama, disampaikan anggota DPRD lainnya, jika keberadaan Alfamart dan Indomaret harus dibatasi di Kabupaten Pelalawan. Hal ini dikhawatirkan akan mematikan usaha kecil milik masyarakat.

"Kita khawatirkan keberadaan waralaba ini akan mematikan usaha kecil masyarakat. Kita minta agar keberadaan waralaba ini dibatasi," ujar Syafrizal.

Penulis : Andy Indrayanto
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Menteri Agama Keluarkan SE Berisi Syarat untuk Penyelenggaraan di Tempat Ibadah
  • Ditetapkan Jadi Tersangka Gara-gara Minta Presiden Mundur, Pecatan TNI Ditahan
  • Penambahan Kasus Nihil, 1 Lagi Pasien Covid-19 di Riau Sembuh
  • Gencar Berantas Narkoba, Polres Inhu Tangkap Lagi 2 Pengedar Sabu
  • Tak Boleh Bawa Penumpang di New Normal, Ojol Bakal Demo Besar-besaran ke Istana
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved