Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
+ INDEX BERITA

16:49 - Harapkan Keseriusan Desa d...
15:01 - Pelantikan 3 PAW Anggota D...
09:15 - DPRD Pelalawan Gelar Rapat...
18:51 - DPRD Pelalawan Minta OPD K...
15:38 - DPRD Pelalawan Tetapkan Pe...
14:18 - Penyampaian dan Penyerahan...
18:37 - Rekomendasi DPRD Jadi Baha...
19:58 - Menjamur, Kebanyakan Toko ...
15:19 - Di Hadapan Dewan, Bupati P...
17:35 - Dewan Desak Polres Beranta...
15:44 - Dewan Minta PLN Taati Atur...
06:02 - Penertiban PKL Pangkalan K...
17:34 - Malam Ini, DPRD Pelalawan ...
16:12 - Dewan Beberkan Penyebab Re...
19:50 - Ketua dan Wakil Ketua DPRD...
17:54 - Pimpinan DPRD Pelalawan Di...
17:32 - Besok, DPRD Pelalawan Rapa...
17:14 - Sekwan Tunggu PDI-P Serahk...
19:28 - Cemaskan Mutasi, Para Peja...
10:28 - Dewan: Penempatan Pejabat ...
 
Parlementaria DPRD Kabupaten Pelalawan
Di Hadapan Dewan, Bupati Pelalawan Sampaikan LPJ Pelaksanaan APBD 2014
Jumat, 03/07/2015 - 15:19:04 WIB
<div align="justify"><font size="1"><b><i>Bupati memberikan LPJ pada Ketua DPRD disaksikan Wakil Ketua DPRD 1 dan 2.  </i></b></font></div>
Bupati memberikan LPJ pada Ketua DPRD disaksikan Wakil Ketua DPRD 1 dan 2.
TERKAIT:
 
 

PELALAWAN - Bupati Pelalawan HM Harris dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pelalawan, Senin lalu (22/6/2015), memberikan penjelasan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 di hadapan anggota DPRD Pelalawan. Pada kesempatan itu, Bupati Harris menyampaikan LPJ pelaksanaan APBD tahun 2014 sebagai wujud pelaksanaan ketentuan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Disebutkan undang-undang, Kepala Daerah wajib menyampaikan Raperda tentang LPJ pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam pembacaan LPJ itu, Bupati Harris memaparkan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan tahun 2014.

"Hasilnya bisa dilihat bersama, kita berhasil mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," ungkapnya.

Bupati juga menyampaikan, dalam pengelolaan keuangan daerah masih ada sejumlah kelemahan. Untuk itu, Bupati Harris menegaskan akan terus berupaya melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyampaiannya, Bupati Harris menyatakan opini WTP diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketiga kali.

Dimana pada pemeriksaan penggunaan anggaran tahun 2012 dan 2013, Pelalawan menyabet opini serupa dari instansi pemeriksa keuangan negara itu. Prestasi ini akan selalu ditingkatkan, menyusul semakin ketatnya pemakaian keuangan pemerintah.

Penyampaian LPJ APBD 2014 ini adalah sebagai wujud pelaksanaan ketentuan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada bleid itu diatur bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Raperda LPJ kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Memang masih ada beberapa kelemahan penggunaan keuangan, tapi masih bisa diperbaiki. Pemda akan terus berupaya melakukan evaluasi agar semakin sempurna," tambahnya.

Dikatakan Harris, pelaksanaan APBD Pelalawan masih tetap mengacu pada visi misi pembangunaan Pemkab Pelalawan. Selain melakukan upaya perbaikan, Pemda akan memperkuat pengawasan pemakaian keuangan daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses berjalannya tahun anggaran. (Adv)

Fraksi di DPRD Sampaikan Pandangan Umum terhadap LPJ Bupati Pelalawan

PELALAWAN - Salah satu azas pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas yang mengharuskan Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PemDA kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) sebagai kewajiban konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di dalamnya berisikan pencapaian dan realisasi program pembangunan yang dijalankan.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan tahun 2014, Bupati Pelalawan HM Harris sudah menyampaikan LPJ APBD tahun 2015 di hadapan sidang paripurna DPRD Pelalawan pekan silam. Atas LPJ yang disampikan Pemerintah Daerah, pada hari Rabu (1/6) Fraksi fraksi yang ada di DPRD Pelalawan menyampaikan pandangan umumnya terhadap penyampaian pertanggung jawaban kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun tahun.

Enam fraksi di DPRD Pelalawan dalam pandangan umumnya masing masing kompak memberikan apresiasi kepada Pemerintahan atas prestasi meraih hatrik (tiga kali berturut turut) memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas penggunaan anggaran pembangunan.

Dalam pandangan umum itu, masing-masing fraksi memberikan catatan tersendiri tas pencapaian kinerja pemeirntah daerah di tahun 2014. Fraksi Partai Golkar sebagai pemilik mayoritas suara di DPRD Pelalawan menjadi fraksi pertama yang menyampaikan pandangan umumnya.

Pandangan umum Partai Golkar dibacakan oleh Hj Fatmalena, fraksi yang diketuai Baharuddin ini menerima dan menyambut baik LPJ Bupati Pelalawan. Namun partai pendukung pemerintah daerah ini memberikan beberapa catatan terkait kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dinilai lamban dan tidak tuntas dalam mereliasasikan anggaran tahun 2014.


Juru Bicara Fraksi Madani Junaidi Purba menyerahkan berkas Pandangan Umum Fraksi pada LKPJ Bupati Pelalawan tahun anggaran 2014 kepada Pimpinan Sidang Paripurna, usai membacakan Pandangan Umum.

"Banyak realisasi anggaran di tahun 2014 yang tidak terserap, dan banyak pula proyek pembangunan yang asal jadi sehingga tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, untuk itu kita minta Pemkab untuk  mengevaluasi kinerja SKPD agar pembangunan lebih baik lagi di masa mendatang, dan kepada SKPD SKPD untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Fraksi PAN Plus mendapat giliran kedua menyampaikan pandangan umumnya, dibacakan oleh Beni Ilham, farksi ini menganggap LPJ Bupati Pelalawan lemah kaena tidak melampirkan hasil audit BPK terkait penggunaan anggaran di tahun 2014.

"Untuk itu kami minta Bupati menjelaskan hal ini," ujarnya.
 
Adanya UU Keterbukaan informasi publik, LPJ Bupati Pelalawan juga harus disampaikan kepada publik secara utuh. Fraksi PAN Plus juga memberikan penilaian yang sama atas kinerja SKPD yang lamban dalam menjalankan kegiatan sehingga berdampak minimnya serapan anggaran.
Fraksi Hanura Demokrat memberikan apreasiasi atas meningkatnya APBD di tahun 2014 dibandingkan APBD tahun sebelumnya, namun fraksi ini menyayangkan peningkatkan itu di barengi dengan peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir masa anggaran.

"Tidak semua peningkataan itu bernilai positif, peningkatan silpa pada anggaran 2014 menandakan lemahnya kinerja perangkat daerah dalam merealisasi anggaran, kata Evi Zulfian sebagai juru bicara fraksi.

Kritikan keras atas LPJ Bupati Pelalawan disampaikan oleh Fraksi Gerindra Plus. Melalui juru bicaranya Rustam Sinaga, Fraksi ini memandang pembangunan di Kabupaten Pelalawan tidak merata, beberapa bagian daerah mendapatkan jatah pembangunan bernilai triliunan rupiah, sedangkan daerah yang lain mendapatkan porsi yang sedikit.

"Pembangunan hanya terfokus pada satu kecamatam saja," tegasnya

Pembangunan infrastruktur tidak luput dari perhatian Fraksi Gerindra Plus ini, menurut mereka banyak infrastruktur di bangun di tahun 2014 yang bermasalah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, padahal pembangunan infrastruktur itu telah mengahbiskan anggaran yang besar.

"Belum lagi pembangunan fisik yang dilakukan tidak sesuai dengan rancangan awalnya, kejadian seperti ini tidak boleh terjadi di masa mendatang, tegas Rustam.

Salah satu program strategis Pemkab Pelalawan, yakni Pelalawan Cerdas menjadi sorotan Fraksi Gerindra, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di nilai sangat mengecewakan.

"Penerimaan siswa tidak sebanding dengan daya tampung sekolah, untuk itu Disdik Pelalawan harus mencari solusi agar permasalahan ini tidak terjadi pada PPDB tahun depan," himbaunya.

Fraksi Gerinda Kinerja birokrasi dan otonomi desa selama ini menerima laporan dari banyak kalangan mengenai rumitnya pengurusan surat kependudukan mulai dari tingkat terbawah, di kantor desa sampai ke Dinas terkait yakni Disdukcapil. Seharusnya dinas terkait lebih mementingkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa harus mempersulit dengan birokrasi yang tidak perlu.

Fraksi ini juga menyayangkan kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan potensi wisata Bono, porsi besar-besaran yang dilakukan Pemkab berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan wisatawan.

"Sangat disayangkan pengembangan wisata Bono berjalan lamban, tingkat kunjungan wismansemakin hari semakin menurun," tandasnya

Fraksi PDIP dengan juru bicara H Saniman juga menyoroti kinerja Disdik dalam hal pengadaan mobilier yang banyak belum sampai di tujuan padahal tahun anggaran sudah habis setengah tahun lamanya, belum lagi mobilier yang sudah rusak. Tak hanya itu, Fraksi PDIP meminta Dinas Pekerjaan Umum, untuk menyerahkan dokumen tahun jamak ke dewan. Hal ini disebabkan banyak proyek tahun jamak tidak sesuai sfek atau mubazir.

Terakhir Fraksi Madani menyampaikan padangan umumnya terhadap LPJ Bupati Pelalawan, fraksi ini menilai realisasi anggaran tahun 2014 tidk maksimal, angka 70.0 serapan anggaran APBD sangat mengecewakan.

"7 Program strategis pemkab Pelalawan sangat kita dukung, namun perlu dievaluasi," tegasnya. (Adv)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Resmi! Begini Tata Cara Ajukan 'Libur' Nyicil Kredit
  • DLHK Kurangi Aktivitas Satgas Kebersihan karena Corona, Termasuk OTT
  • Gubri Diminta Contoh Sumbar Soal Hadapi Corona, Terapkan Kebijakan Lock Area
  • Jika Terinfeksi Virus Corona, Seberapa Besar Peluang untuk Bertahan Hidup?
  • Suzuki XL7 Hadirkan Spion Tengah Bisa Rekam Perjalanan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved