Aturan penertiban PKL masih bikin bingung para PKL Pangkalan Kerinci." /> Aturan penertiban PKL masih bikin bingung para PKL Pangkalan Kerinci." />
Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
+ INDEX BERITA

16:49 - Harapkan Keseriusan Desa d...
15:01 - Pelantikan 3 PAW Anggota D...
09:15 - DPRD Pelalawan Gelar Rapat...
18:51 - DPRD Pelalawan Minta OPD K...
15:38 - DPRD Pelalawan Tetapkan Pe...
14:18 - Penyampaian dan Penyerahan...
18:37 - Rekomendasi DPRD Jadi Baha...
19:58 - Menjamur, Kebanyakan Toko ...
15:19 - Di Hadapan Dewan, Bupati P...
17:35 - Dewan Desak Polres Beranta...
15:44 - Dewan Minta PLN Taati Atur...
06:02 - Penertiban PKL Pangkalan K...
17:34 - Malam Ini, DPRD Pelalawan ...
16:12 - Dewan Beberkan Penyebab Re...
19:50 - Ketua dan Wakil Ketua DPRD...
17:54 - Pimpinan DPRD Pelalawan Di...
17:32 - Besok, DPRD Pelalawan Rapa...
17:14 - Sekwan Tunggu PDI-P Serahk...
19:28 - Cemaskan Mutasi, Para Peja...
10:28 - Dewan: Penempatan Pejabat ...
 
Penertiban PKL Pangkalan Kerinci Diminta Tidak Simpang Siur
Rabu, 15/10/2014 - 06:02:12 WIB
TERKAIT:
 
 

PELALAWAN - Terkait hasil penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang kota Pangkalan Kerinci dengan memanfaatkan halaman ruko, saat ini masih membingungkan. para PKL merasa ragu terkait batasan yang diperbolehkan. 

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi 1 DPRD Pelalawan Faizal SE M.Si dari para pedagang yang mengeluhkan soal ini pada dirinya, Selasa (14/10/2014).

"Jadi saya dapat informasi dari para pedagang kaki lima terkait penggusuran mereka. Para PKL ini meminta kepastian soal simpang siur tempat berjualan mereka itu yang benar jaraknya 4 meter dari tepi jalan atau disejajarkan dengan ruko," terang Sekretaris Komisi 1 DPRD Pelalawan Faizal SE pada media ini, Selasa (14/10/2014).

Faizal mengatakan bahwa pentingnya kepastian dan kejelasan informasi yang sebenarnya terkait jarak tempat berjualan tersebut. Karena dikhawatirkan kalau informasinya  simpang siur maka para PKL was-was membangun tempat usaha baru. Takut digusur lagi bila salah.

"Saya minta kepada pemerintah daerah khususnya bagi instansi terkait harus meyampaikan penjelasannya berapa betul batas yang diperbolehkan bagi PKL untuk mendirikan tempat usahanya," pintanya lagi.

Penulis : Andy Indrayanto
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • DLHK Kurangi Aktivitas Satgas Kebersihan karena Corona, Termasuk OTT
  • Gubri Diminta Contoh Sumbar Soal Hadapi Corona, Terapkan Kebijakan Lock Area
  • Jika Terinfeksi Virus Corona, Seberapa Besar Peluang untuk Bertahan Hidup?
  • Suzuki XL7 Hadirkan Spion Tengah Bisa Rekam Perjalanan
  • Karantina Wilayah! Mulai Senin Orang Luar Dilarang Masuk Sumbar
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved