PELALAWAN - Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di Kabupaten Pelalawan, sedari awal anggota DPRD Pelalawan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menolak usulan ini. Pasalnya, ada sejumlah alasan yang membuat anggota dewan ini keberatan jika PSBB diberlakukan di daerah ini.
"Saya sedari awal menolak usulan PSBB ini. Alasannya, berkaca dari kota yang sudah menerapkan sebelumnya ternyata hal tersebut tidak berhasil memutus mata rantai covid. Yang putus justru makan dan penghasilan orang," tandas anggota DPRD Pelalawan, Abdullah, pada halloriau, Selasa (12/5/2020).
Dia menjelaskan bahwa Pemprov Riau mengajukan PSBB saat di daerah ini pasien positif sudah nol dari 4 di awal Mei lalu sementara PDP tinggal 4 dari 35. Dan di Kabupaten Pelalawan tak terjadi transmisi lokal di daerah ini.
"Kemudian data miskin dan terdampak tidak akurat. Negara dan daerah sudah hadir puluhan tahun tapi kesepakatan tentang definisi miskin masih berbeda beda, sehingga data berbeda beda dan tidak jelas," katanya.
Ini artinya, sambungnya, tanpa periode yang jelas maka APBD tidak akan sanggup mensupply sembako. Saat ini saja, Pemerintah Pusat memangkas transfer ke daerah 161 M untuk penanganan covid. Kemudian Pemda harus menyiapkan sembako 15 M perbulan untuk 42.600 KK dalam data DTKS.
"Belum lagi yang belum masuk data. Artinya, potensi kisruh seperti Pekanbaru terhadap data yang belum akurat dikhawatirkan akan terjadi," ujarnya.
Lanjutnya, dikhawatirkan lagi jika PSBB diberlakukan maka sektor perekonomian akan menjadi lumpuh. Ini saja saat PSBB belum diberlakukan banyak para pedagang mengeluh dengan pendapatannya yang turun drastis, apalagi jika PSBB diberlakukan.
"Ketika PSBB tidak efektif, maka Pemda tidak akan ada dana lagi jika terjadi lockdown. Jadi PSBB hanya memperparah kondisi ekonomi, tanpa menjawab solusi berhentinya mata rantai covid. Sebab akan terjadi pembatasan-pembatasan aktivitas perekonomian lebih luas," tegasnya.
Dikatakannya, kondisi saat ini di Kabupaten Pelalawan begitu optimis. Dengan data penurunan kasus covid Pelalawan, daerah ini sudah cukup berhasil dengan sosial dan physical distancing.
"Selama ini kita hakekatnya sudah semi PSBB. Sekolah diliburkan. Kita sudah menerapkan social dan physical distancing meski kesadaran perlu ditingkatkan," katanya.
Disinggung soal SK PSBB yang telah disahkan di daerah ini bersama 4 daerah lainnya di Riau, Abdullah menjelaskan bahwa setahu dirinya kawan-kawan sudah menggalang dukungan untuk penolakan.
"Meskipun secara birokratis, SK Menkes mesti dijalankan Pemda," tukasnya.
Penulis : Andi Indrayanto
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
