PEKANBARU - Syahrial, warga Jalan Lokomotif Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, menjadi salah satu contoh dari sekian banyak warga kurang mampu di Kota Pekanbaru. Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit pria 47 tahun ini mengaku kepayahan mencari biaya pendidikan keenam anaknya.
Sementara pekerjaan serabutan yang ditekuni pria yang akrab disapa Didit ini hanya bisa menanggung kebutuhan sehari-hari keluarganya saja, untuk itu Didit berharap di tengah geliatnya pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru, pemerintah menaruhkan sedikit perhatian terhadap kalangan masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Pekanbaru saat ini, terutama perhatian terhadap bantuan pendidikan.
Adapun enam anak yang sekarang diasuh Didit dan istrinya Tina yang baru dinikahinya beberapa bulan lalu yakni, Bayu Bujana yang telah bersekolah di tingkat SMA, Banu Muharram kelas 1 SMP, Baim Sugalih kelas 6 SD, Bima Fauzan kelas 2 SD, Muhammad Rio (11) SD dan M Azwan (7) baru masuk SD.
"Kami belum ini nikah, masing-masing kami membawa anak dari pernikahan kami yang sebelumnya. Istri saya sekarang bawa anak 4 piatu, dan saya bawa anak dua dari istri sebelumnya, pekerjaan saya hanya serabutan kalau undah makan sehari-hari masih bisa saya tutupi, tetapi untuk biaya pendidikan keenam anak saya ini cukup keberatan, untuk itu sudi kiranya ada perhatian pemerintah untuk membantu meringankan beban saya ini, " ungkap Didit saat ditemui Nofrizal MM ketua Komisi III DPRD kota Pekanbaru didampingi Dinas Sosial Khairani, Rabu (19/10/2017).
Kepada wartawan Nofrizal mengatakan hal ini merupakan salah satu contoh beratnya biaya sekolah bagi keluarga yang kurang mampu. Dimana diketahui biaya pendidikan saat ini yang paling memberatkan orangtua ketika anak masuk sekolah, mulai dari biaya seragam, biaya buku dan lainnya.
"Dari kunjungan tadi, kita tahu bahwa ia berharap biaya ini bisa ditanggung pemerintah atau sekolah. Minimal untuk beli buku. Kita berharap, ini salah satu contoh ternyata masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pembiayaan sekolah bagi warga kurang mampu. Kita sepakat dengan walikota yang mengatakan baju seragam tidak wajib debeli disekolah, bagi yang tidak mampu bisa beli sendiri. Jika memang tidak mampu sekali wajib dibantu," ungkapnya.
Sementara itu, Nofrizal juga mengajak Dinas sosial untuk mendata dan melihat kondisi masyarakat yang ada saat ini. Minimal Dinsos bisa memberikan rekomendasi bahwa ada masyarakat yang butuh bantuan, baik pendidikan maupun kesehatan.
"Kita mendorong supaya lembaga-lembaga yang dibentuk pemeritah dapat mendata, melihat masalah masyarakat, sehingga kita bisa mendorong untuk dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu," tambahnya.
Bahkan bila perlu, tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk mengadakan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat kurang mampu.
"Kita rancang dalam bentuk peraturan daerah atau Perwako sehingga nanti payung hukumnya jelas. Kita masukkan dalam APBD agar bisa dianggarkan. Minimal, meskipun sedikit tapi ada bentu bantuan untuk masyarakat, seperti BLT. Kalau perlu di daerah buat seperti itu, tapi betul-betul diseleksi yang menerimanya. Karena jika anggaran hanya menggesa ke fisik seperti pembangunan saja sementara dari segi masyarakat sendiri banyak yang tidak mampu tentu sangat disayangkan. Baik adanya BLT daerah dan saya berharap adanya program tersebut di daerah," harap Nofrizal.
Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
