Warga Keluhkan Pembangunan Tower Sutet PLN Garuda Sakti - Pasir Putih, Mulai Ganti Rugi hingga Hadirnya TNI
PEKANBARU - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menggelar Hearing dengan PT PLN UIP II UPKJS 2 wilayah Riau Kepulauan Riau serta intansi terkait, guna menindaklanjuti keluhan warga terkait pembangunan tower Sutet PLN di Jalan Garuda Sakti Tampan tepatnya di kawasan RT 01/RW 09.
Masyarakat mengeluhkan minimnya sosialisasi dari pembangunan tower yang dinilai membahayakan masyarakat tersebut, termasuk urusan ganti rugi lahan yang tak kunjung tuntas. Juga kehadiran puluhan personel TNI di lokasi pembangunan tower.
Salah seorang warga, Mahendra mengaku, tidak ada sosialisasi yang dilakukan pihak PT PLN sebelum melakukan pembangunan tapak tower di tanah warga. Hal ini sangat dikecewakan warga, karena timbul kekhawatiran terhadap rasa aman dan keselamatan di pemukiman warga.
"Kami tidak menghalangi pembangunan tapak tower Sutet, karena ini merupakan program pemerintah. Hanya saja, masalah sosialisasi ganti rugi lahan tidak tersampaikan secara baik kepada warga. Selain itu, masyarakat juga dibuat resah karena adanya anggota TNI yang berjaga di lokasi pembangunan tower Sutet. Ini ada apa," ungkap Hendra saat hearing bersama Komisi IV DPRD Pekanbaru.
Dari pemarapan awal pihak PLN, diketahui untuk wilayah Riau sendiri, ada sekitar 3.192 tapak tower yang harus dibangun, namun baru selesai sekitar 2.421 tapak tower. Sedangkan untuk Kota Pekanbaru, jalur transmisi PLN Garuda Sakti - Pasir Putih akan dibangun sebanyak 107 tapak tower namun yang baru selesai sebanyak 78 tapak tower.
Terkait keberadaan TNI di lokai pembangunan Tower, Kolonel Indra (Binda) Riau mengaku hanya menjalankan tugas dalam melakukan pengawalan.
"Tugas kami untuk mendampingi seluruh proyek pembangunan pemerintah pusat, termasuk juga bidang infrastruktur listrik. Selain itu, kami juga ditugaskan untuk mengusut siapa saja yang menghambat pelaksanaan pembangunan tower Sutet PLN di kawasan Garuda Sakti. Cuma yang jadi kelemahan, memang sosialisasi yang dilakukan dari pihak PLN terhadap warga sangat minim," ungkap Kolonel Indra Selaku Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Riau saat Hearing.
Sementara itu, Plt Asisten Menejer PLN UIP II UPKJS 2 wilayah Riau Kepri, Sandi Pasaribu mengatakan, pihaknya meminta maaf atas segala ketidaknyamanan warga akibat pembangunan tower Sutet PLN. Pembangunan tower ini demi kepentingan masyarakat banyak, jangan sampai ini menimbulkan masalah bagi mereka.
"Kita minta maaf yang sebesar-besarnya kepada warga, ini hanya miskomunikasi aja. Kita akan undang warga untuk melakukan sosialisasi, serta menuntaskan masalah ganti rugi lahan. Sementara untuk masalah kehadiran anggota TNI, ini sudah merupakan protap karena ada MoU yang dilakukan. Kendati demikian, kita akan kondisikan lagi sehingga warga tak perlu takut dawn resah," beber Sandi.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel mengatakan, ini merupakan tindaklanjut dari hasil kunlap Komisi IV beberapa waktu lalu ke lokasi pembangunan tower PLN. Dirinya berharap, permasalahan ini bisa diselesaikan karena sudah ada solusi yang didapatkan saat hearing berlangsung.
"Secara regulasi, mereka menuhi perizinan namun proses sosialisasi tidak komprehensif ke masyarakat. Ke depan kita tidak mau ini terjadi, kita minta PLN kembali melakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap proses pembangunan tower Sutet dan urusan ganti rugi lahan. Ini harus segera diselesaikan pihak PLN, sehingga pembangunan tower Sutet bisa berjalan lancar, kita sangat mendukung program ini kok," ungkap Roni usai melakukan hearing, Selasa (10/10/2017) siang.
Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
