PEKANBARU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tenayan Raya Pekanbaru dikabarkan berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Alasan pemberhentian tersebut dikarenakan mesin unit dua yang sedang beroperasi mati akibat tidak ada tim ahli yang mengoperasikan.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Pekanbaru dengan tegas meminta pihak PT. PLN untuk bertanggungjawab, dan jangan jadikan razia Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal di PLTU Tenayan Raya tersebut sebagai alasan.

"Jangan tertangkapnya TKA China ilegal kemaren dijadikan alasan, masak sumberdaya manusia yang ada di PLN tidak bisa menggerakkan atau mengoperasikan PLTU itu," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel, Selasa (24/1/2017).

Yang menjadi pertanyaan Politisi Golkar ini lagi, apakah terlalu lemah betul bangsa dan SDM dalam negeri ini kalau dikatakan ternyata dengan tertangkapnya TKA turbin PLTU berhenti.

Ia juga heran rekanan PLN yang ada tidak bisa menggerakkan PLTU.

"Kalau masalahnya hanya teknis saja. Dan tidak adanya tim ahli untuk menggerakkan PLTU, saya rasa pemberhentian itu hanya alasan yang manurut saya tidak masuk akal," tegas Roni.

Pasalnya, lanjut Roni, selama ini pembangunan PLTU Tenayan raya 2x100 Mw ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat Pekanbaru. Sudah terlalu sering rasanya PLN menjanjikan dengan siapnya proyek ini, maka Riau tidak akan defisit listrik lagi.

"Ternyata sampai hari ini PLTU itu juga belum beroperasi kan?, apalagi mandeknya PLTU dikaitkan dengan TKA dari China itu, Masyarakat Pekanbaru tidak mikirin masalah tenaga kerjanya, itukan tanggungjawab PLN dan perusahaan yang melaksanakan pembangunan PLTU itu," tegasnya.

Penulis  : Mimi Purwanti
Editor    : Unik Susanti