PEKANBARU - Memasuki era pasar bebas atau yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), DPRD Kota Pekanbaru berharap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menyiapkan proteksi diri atau perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, terutama dalam bidang tenaga kerja.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zulkarnain, jika Pemko lalai, MEA tidak hanya dianggap sebagai tantangan, tetapi juga bakal jadi ancaman bagi pekerja Pekanbaru jika tidak mempersiapkan diri sejak awal.
"Pada masa yang serba bebas dan canggih ini, kita mengingatkan pemerintah agar jangan berlengah-lengah. Harus membuka mata bagimana kedepannya masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan hidup dan tidak tertinggal dalam segi ekonomi karena adanya kebijakan MEA ini," ungkap Zulkarnain, Senin 2/1/2017).
Selain itu, lanjut Politisi PPP ini lagi, masyarakat pun jangan berdiam diri dan bergantung kepada pemerintah saja.
"Mari kita tingkatkan usaha kita, keterampilan ataupun potensi diri dalam menghadapi persaingan ekonomi yang bebas ini, kita juga melihat geliat investasi di kota Pekanbaru sangat tinggi, seperti perkembangan hotel, restoran, pasar modren seperti jamur yang tumbuh di musim hujan," ungkapnya.
"Untuk itu, dengan banyaknya investasi yang masuk dan berkembang di kota Pekanbaru sekarang ini, salah satu peluang bagi masyarakat kota Pekanbaru untuk bisa mendapatkan haknya untuk bisa bekerja. Apalagi pemerintah kota Pekanbaru telah ada Perda-nya yang mengatur tentang tenaga kerja lokal," imbuhnya.
Disamping itu pula, kepada Disnaker kota Pekanbaru juga diminta tidak berdiam diri dan menunggu dengan banyaknya peluang investasi yang masuk. Semua investasi yang masuk sudah pasti membutuhkan tenaga kerja.
"Maka pihak Disnaker harus jemput bola dengan banyaknya peluang investasi yang masuk sekarang ini. Memang sejauh ini kita lihat peluang kerja sangat terbuka lebar bagi masyarakat kota Pekanbaru, apalagi dengan banyaknya investasi yang masuk di kota Pekanbaru ini namun bagaimanapun, persaingan tenaga atau skill yang dibutuhkan pihak investasi itu pasti ada. Makanya perlu ada upaya pemerintah dalam mengawasi keterbukaan peluang kerja tersebut. Jangan sampai masyarakat daerah tidak mendapat haknya untuk bekerja," papar Zulkarnain.
Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Unik Susanti
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
| BERITA LAINNYA |
|
|
 Bakal Telan Biaya Rp1,8 Miliar, SDN 83 Pekanbaru Segera Dibangun Pasca Terbakar
  Harga Komoditas Pertanian di Riau Stabil, Pinang Kering Tetap Rp4.400/Kg
 Pj Wako Bakal Berganti, Sekdako Tegaskan ASN Pemko Pekanbaru Tetap Produktif
 Edaran Disdik Riau Melarang Acara Mewah Perpisahan Sekolah, Ini Respon PGRI Riau
 Genjot Pendapatan Daerah, Bapenda Kepulauan Meranti Upgrade Aplikasi Sitanjak
|
|
 Pj Sekdaprov: Otda untuk Kesejahteraan dan Demokrasi
 Digrebek, Bandar Narkoba Kampung Dalam Pekanbaru Tunggang Langgang Lompat ke Sungai Siak
.jpg) Alumni Angkatan I, Sovia Septiana Wakilkan Caleg Terpilih dari Riau Hadiri Halalbihalal Golkar Institute
 Sambut Pilkada Serentak 2024, HKR Dorong Generasi Muda Rohul Turut Berpolitik
 Ikut Halalbihalal Polresta Pekanbaru, Ini Pesan Kapolda Riau untuk Personel
|
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
