PEKANBARU - Pemotongan gaji tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru hingga pengadaan mobil dinas menjadi sorotan DPRD Kota Pekanbaru. 

Kemudian disusul soal realisasi pelaksanaan pungutan retribusi sampah yang dinilai jika dijalankan dengan maksimal akan mendatangkan potensi PAD yang cukup besar. Hal ini disampaikan melalui pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Pekanbaru saat rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kota Pekanbaru terhadap pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang perubahan anggaran pendapatan dan balanjan daerah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2021 pada Selasa (28/9/2021)

"Kita menyorot soal rencana pemko terkait pemotongan gaji THL, kita minta ini dikaji ulang lagi," ungkap Eri Sumarni, Jubir Fraksi Hanura-Nasdem.

Hal yang sama disampaikan oleh Jubir Fraksi Golkar Masni Ernawati, yang mana ia sepakat bahwa Pemko harus mengkaji ulang wacana pemotongan gaji THL.

"Kepada Pemko, tolong kaji ulang lagi soal pemotongan gaji THL ini.  Kemudian untuk DLHK juga segera merealisasikan retribusi sampah yang mana potensi PAD cukup besar di sana," ungkap Masni Ernawati. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekan Tengku Azwendi Fajri usai memimpin rapat menyampaikan bahwa pada dasarnya pandangan dari fraksi-fraksi yang sudah disampaikan cukup beragam, namun ada beberapa poin yang cukup menjadi perhatian. 

"Yang disorot tadi itu ada persoalan pemotongan honor. Pemotongan honor ini sebenarnya kan, bukan suatu hal yang umum, bukan kebijakan yang baik. Tapi mungkin dari sisi pemerintah, kami menyarankan untuk mempertimbangkan kembali," ungkap Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri.

Selain persoalan itu, DPRD juga menyoroti pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru. Namun, ia mengaku belum cek seperti apa detail pengadaan kendaraan dinas itu.

"Berkaitan dengan pengadaan mobil dinas kita akan koordinasi lagi dengan Ketua TAPD, seperti apa. Saya belum cek detailnya. Tapi sebaiknya, kalau ada mobil dinas yang masih layak gunakan saja," jelasnya.

Namun, Ia menyarankan agar mengoptimalkan saja kendaraan yang ada. Apalagi banyak aset berupa mobil dinas yang dikuasai pihak luar 

"Aset-aset kita banyak dikuasai pihak luar, saya minta optimalisasi aset kita khususnya kendaraan dinas. Sehingga bisa kita data ulang sesuai peruntukannya," jelasnya.

Setelah melakukan paripurna pandangan fraksi hari ini, DPRD kota Pekanbaru kembali melakukan rapat paripurna terkait jawaban pemerintah terhadap pidato pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Balanjan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021. Ditaergetkan Rabu (29/9/2021) sudah dilakukan pengesahan. 

Penulis: Mimi
Editor: Rico

BERITA LAINNYA
Sopir Bus ALS Diburu Polisi Usai Terguling dan Tewaskan 1 Penumpang di Sumbar PDI-P Rohil Buka Penjaringan Cakada untuk Pilkada 2024 Disdik Pekanbaru Siapkan 4 Jalur PPDB 2024/2025 ASN Pemkab Inhu Perkuat Silaturahmi dengan Apel Bersama dan Halalbihalal Usai Lebaran Pasca Kebakaran, Bupati Zukri Minta Seluruh ASN DLH Pelalawan Tetap Semangat		Hambali Usulkan Ahmad Yuzar Jadi Pj Sekdakab Kampar Pasca Libur Idulfitri, Karutan Rengat Cek Teralis dan Dinding DLH Rohil Bersihkan Tumpukan Sampah di Bagan Batu Hari Pertama Pasca Libur Lebaran, Disdukcapil Pekanbaru Mulai Ramai Didatangi Masyarakat Disnakertrans Riau Turunkan Tim Pengawas Tindaklanjuti 33 Perusahaan yang Tak Bayar THR