PEKANBARU - Penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi dua agenda yang mendapat perhatian utama DPRD Kota Pekanbaru dalam pembahasan anggaran 2027.
Dengan proyeksi RAPBD sebesar Rp3,044 triliun, legislatif kini dihadapkan pada tantangan menentukan program yang paling mendesak untuk dibiayai.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 telah memasuki tahap akhir.
Seluruh komisi DPRD Pekanbaru sudah memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja untuk membedah kebutuhan anggaran masing-masing.
Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid mengatakan, pembahasan anggaran murni 2027 hampir rampung.
Sebagian besar OPD telah menyampaikan usulan dan kebutuhan pendanaannya.
"Tinggal dua atau tiga OPD lagi yang masih dalam proses pembahasan," kata Isa, Rabu (18/11/2026).
Menurut Isa, DPRD ingin memastikan program unggulan pemerintah kota tetap berjalan.
Namun, keterbatasan kemampuan anggaran membuat penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan secara selektif.
Sektor pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) serta perumahan dan kawasan permukiman (Perkim) menjadi perhatian khusus, terutama menyangkut kondisi jalan dan persoalan banjir yang terus muncul di sejumlah kawasan Pekanbaru.
"Selain itu, fokus lainnya adalah penanganan banjir. Persoalan banjir ini sudah cukup banyak terjadi di berbagai wilayah," ujarnya.
Isa mengakui, menentukan lokasi pembangunan bukan perkara mudah. Dengan kebutuhan infrastruktur yang tersebar di berbagai kecamatan, pemerintah tidak mungkin mengerjakan seluruh persoalan secara bersamaan.
"Karena itu, penentuan prioritas pembangunan menjadi cukup alot, terutama dalam menentukan daerah mana yang harus didahulukan," jelasnya.
DPRD menargetkan APBD Murni 2027 dapat ditetapkan pada 30 November 2026. Tenggat tersebut menjadi penting agar program pembangunan dan pelayanan publik tahun depan memiliki kepastian penganggaran.