Hearing DPRD dan DLHK Terungkap Banyak Hal Miris dalam Pengelolaan Sampah di Pekanbaru
PEKANBARU - Hingga saat ini DLHK Pekanbaru masih belum melakukan lelang pengelolaan sampah untuk tahun 2025 mendatang.
Meski belum dilelang, pihak ketiga masih jadi target utama Pemko Pekanbaru dalam pengelolaan sampah tahun depan.
"Meski belum melakukan lelang, tapi sangat berpotensi tahun depan masih pihak ketiga. Namun DLHK mengaku hanya untuk 6 bulan saja kontrak pihak ketiga tersebut," kata Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz ST dilansir tribunpekanbaru.com, Rabu (11/12/2024).
Komisi IV sempat mempertanyakan kenapa DLHK Pekanbaru tetap ngotot pihak ketiga. Sementara ada solusi lain, yakni swakelola atau pengangkutannya diserahkan ke kecamatan tahun depan.
Mengenai pengawasan, Plt Kepala DLHK Pekanbaru, Reza Pahlevi saat hearing dengan Komisi IV DPRD Pekanbaru mengakui, lebih mudah mengawasi kinerja kecamatan dibanding pihak ketiga.
"Tapi DLHK tetap saja ke arah itu (pihak ketiga). Jika nanti di awal tahun tak terkejar atau tak selesai lelang, maka DLHK berjanji akan ambil alih angkut dulu. Itu tadi, rencana pihak ketiga itu 6 bulan saja. Setelah itu silakan Wako terpilih mengevaluasinya," ujar Zulfan menerangkan hasil hearing.
Yang lebih membuat geleng-geleng kepala lagi, lanjut Politisi NasDem ini, untuk laporan retribusi sampah sepanjang tahun 2024 hanya didapatkan Rp3,5 miliar. Padahal targetnya Rp24 miliar.
Mirisnya, pemungutan retribusi sampah oleh petugas DLHK di Jalan Hangtuah itu sebesar Rp70 juta. Namun yang disetorkan ke kas daerah hanya Rp10 juta.
"Ini fakta hearing, dan DLHK mengakuinya. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Padahal staf DLHK sendiri yang memungutnya. Kan aneh, atasan takut sama staf. Ini contoh kecil di satu ruas jalan saja, bagaimanapun di ruas jalan lainnya," tanya Zulfan Hafiz.
Meski demikian, Zulfan Hafiz mengungkapkan, Komisi IV DPRD nantinya akan tetap memberikan rekomendasi swakelola untuk tahun depan. Sebab, selain irit anggaran, juga ebih mudah mengawasi swakelola dari pada pihak ketiga.
"Bahkan kita Komisi IV mewanti-wanti dalam hearing, jangan sampai DLHK jadi trending topic seperti yang terjadi hari ini di Kota Pekanbaru, pasca eks Pj Wako dan eks Sekda kena OTT KPK," sebutnya.
Diketahui, anggaran pengangkutan sampah tahun 2025 dianggarkan di APBD Pekanbaru sebesar Rp71 miliar. Sedangkan anggaran pengangkutan sampah tahun 2024 sebesar Rp75,6 miliar.
Pos anggaran DLHK Pekanbaru sendiri tahun 2024 sebesar Rp143,6 miliar, yang sudah terealisasi Rp107,2 miliar.(*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :