PEKANBARU - Teka teki siapa sosok pengganti Pj Walikota Pekanbaru Muflihun terjawab sudah. Setelah Kemendagri RI secara resmi menunjuk Risnandar Mahiwa S.STP MSi, menjadi Pj Walikota Pekanbaru menggantikan Muflihun yang habis masa jabatannya.

Penunjukan Risnandar, sesuai salinan SK No:100.2.1.3.1122 Tahun 2024, yang diteken Plh Kabiro Umum Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi, tertanggal 20 Mei 2024.

Dengan dikeluarkannya nama Risnandar Mahiwa S STP MSi, menjadi Pj Walikota Pekanbaru "menolak" tiga nama yang telah diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan satu nama yang diajukan DPRD Pekanbaru.

Pemprov Riau mengusulkan tiga nama untuk Pj Wako Pekanbaru yakni, Eva Revita, Emri Juli Arnis, dan Indra Pomi Nasution. Sementara DPRD Pekanbaru mengusulkan Sekretaris DPRD Hambali ke Kemendagri.

Atas keputusan tersebut, DPRD Kota ikutan angkat suara. Seperti yang disampaikan anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan. Ia menilai kota Pekanbaru memiliki sosok kepala daerah yang masih bisa dihandalkan dan lebih mengetahui kondisi masyarakat kota bertuah, namun tidak digubris oleh Kementerian.

Mendagri lebih memilih sosok Pj dari pemerintah pusat. Selain tidak ada ikatan emosional dengan pejabat Pemko Pekanbaru, juga akan mulai pekerjaan di kota ini dari nol.

Belum lagi Risnandar sendiri selama jadi ASN, belum pernah bertugas di Kota Pekanbaru, bahkan di Riau. Tentunya ini terkesan mengabaikan kepentingan daerah.

"Kok pusat seenaknya saja mengirimkan orang ke sini. Perlu diketahui, Kota Pekanbaru bukan dalam kondisi darurat sekarang. Nggak perlu orang pusat di tempatkan di sini. Kami punya orang-orang terbaik yang diusulkan kemarin. Kenapa tidak digubris," tegas Ruslan Tarigan, Rabu (22/5/2024).

Politisi senior ini sebenarnya mengkhawatirkan, pejabat yang ditunjuk Kemendagri bukan orang lokal Pekanbaru, akan berdampak buruk pada pembelanjaan APBD nantinya.

Kekhawatiran itu muncul, karena alasan sang pejabat tidak tahu seluk-beluk Kota Bertuah ini, juga akan lama tune-nya dengan pejabat kota. Sementara banyak permasalahan yang belum tuntas, yang perlu diperbaiki dan dikerjakan ke depannya. Belum lagi nanti akan ada biaya perkenalan selama tiga bulan, yang diambil dari APBD.

"Masalah sampah yang masih amburadul, jalan rusak, banjir dan persoalan yang menyentuh masyarakat lainnya. Kalau pejabat luar dengan waktu sedikit menjabat, patut kita pertanyakan sistem kerjanya. Apa pula jaminannya, jika tidak terlaksana. Karena setelah menjabat, dia pergi tanpa rasa bersalah. Apa hebatnya pejabat pusat itu," kata Ruslan.

"Apalagi selama ini, Kota Pekanbaru belum pernah dipimpin Pj pejabat dari luar Pekanbaru, Riau. Mulai dari Pak Syamsurizal, Pak Edwar Sanger dan terakhir dua kali Pak Muflihun. Ini harus kami ingatkan. Kita punya daerah, kok mau diatur pusat seenaknya" tuturnya.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Kemenkop Serahkan Data Koperasi ke OJK, Pengawasan Intensif dan Pendampingan Segera Dilakukan Turun 3 Persen, TBS Sawit Mitra Plasma di Riau Pekan Ini Capai Rp3.462 per Kilogram Elevasi Waduk Koto Panjang Naik 40 Cm Usai Pembukaan Pintu Pelimpah: Ini Penjelasan ULPLTA Rakor Percepatan Sertifikasi Rumah Ibadah, Menteri Nusron Prioritaskan Sertifikasi Tanah Rumah Ibadah di 2025 PNS Wajib Ikut Seleksi Ketat untuk Bergabung di Pemprov Riau, Ini Tahapannya		Empat Daerah di Riau Terendam Banjir, Ratusan Rumah Terdampak PSPS Pekanbaru Buru Stopper Baru Jelang Babak 8 Besar Liga 2 Harga Emas Antam di Pekanbaru Turun Rp1,560 Juta per Gram, Ini Rinciannya Polsek Simpang Kanan Gencarkan Cooling System Pasca Pilkada 2024: Jaga Kamtibmas dan Persatuan KPK Periksa 10 Pejabat Pemko Terkait OTT Mantan Pj Walikota Pekanbaru, Siapa Saja?