PEKANBARU - Rapat Pansus LKPJ tahun 2023 hingga saat ini masih dilakukan pembahasan. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang hadir oleh Pansus DPRD Pekanbaru diminta memberikan penjelasan terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disusun Pemko Pekanbaru.

Ada beberapa OPD yang sudah dipanggil diantaranya Dinas PUPR, Disdik, Perkim, Dinsos, BPKAD, Bappeda serta Tenaga Ahli Pemko Pekanbaru.

Ketua Pansus LKPJ, Dapot Sinaga SE mengungkapkan, ada lima titik tekan atau catatan dari anggota Pansus dalam rapat tersebut.

Pansus fokus di Disdik Pekanbaru. Dimana yang pertama, seringnya terjadi pergeseran anggaran tanpa pemberitahuan kepada DPRD Pekanbaru selama tahun 2023.

"Ya kita sudah beberapa kali pertemuan dalam pembahasan LKPJ ini. Kalau kita simak dalam rapat pansus itu ada sebanyak empat kali (pergeseran). Kenapa kok digeser-geser? Apa alasannya digeser kita tidak tahu apa. Tidak ada laporan ke kita (DPRD)," ungkap Dapot, Senin (22/4/2024).

Kedua, Pansus DPRD Pekanbaru melihat adanya ketidaksinkronan data yang diberikan sebagai dokumen LKPJ tahun anggaran 2023.

"Data yang diserahkan dan data yang ada di OPD terkait berbeda angkanya, sehingga muncul kecurigaan terkesan asal-asalan dalam penyusunan, nah apalagi kalau dalam penggunaan anggaran," terangnya.

Ketiga, alokasi anggaran dari mandatori UU tentang pendidikan, diduga tidak terpenuhi atau digeser untuk kepentingan lain.

Keempat, penggunaan anggaran di Disdik lebih banyak kepada kegiatan rutin dibanding infrastruktur.

"Padahal, kegiatan infrastruktur itulah penunjang yang lebih butuh perhatian saat ini, untuk dunia pendidikan di pekanbaru," tegas Dapot.

Kelima, Pansus DPRD Pekanbaru menyoroti adanya program-program yang tidak sejalan dengan RPJMD terdahulu, alias program yang sifatnya pribadi.

"Kita tahu, seharusnya Pemko melanjutkan untuk menyelesaikannya, bukannya malah buat program pribadi yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota pekanbaru, yang sudah sangat sering kita suarakan sebagai wakil rakyat," cetusnya.

Politisi PDIP ini menekankan, pembahasan LKPJ TA 2023 belum selesai. Tim pansus masih ingin fokus mengupas dan mengkroscek semua OPD Pemko Pekanbaru sampai tahap finalisasi dan berikan rekomendasinya.

"Sementara ini kami melihat penggunaan anggarannya terkesan ugal-ugalan dan tidak tepat sasaran. Ada aroma kampanye terselubung yang kami lihat dalam penggunaannya terkesan mengarah ke TSM (terstruktur, sistematis dan masif)," ungkapnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Pansus juga telah mengundang Dinas PUPR. Dimana dalam rapat yang saat itu dihadiri Sekdako Pekanbaru Indra Pomi, ada beberapa kejanggalan dan fakta yang ditemukan tim Pansus.

Salah satu fakta yang disampaikan oleh Ketua Pansus LKPJ Dapot Sinaga yakni, dokumen LKPJ yang diterima DPRD isinya tidak memggambarkan pertanggungjawaban dari kepala daerah.

Namun, lebih kepada dokumen politik visi misi calon walikota yang seharusnya itu bukan untuk DPRD, melainkan untuk KPU dikarenakan dalam dokumen itu tidak sesuai sistematika aturan UU.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Talk Show Bertajuk Tuan Dukung Puan, Bentuk Komitmen PHR untuk Kesetaraan Gender UNESCO: 70 Persen Jurnalis Lingkungan Jadi Sasaran Intimidasi dan Kekerasan Dirjen BPD Kemendagri Puji Sinergi Pemerintahan Daerah dan Desa di Riau Angin Kencang Terpa Kantor Gubernur Riau Jelang Konser Gernas BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Bagi Dividen Rp 635,5 M		Ribuan Masyarakat Mulai Padati Kawasan BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival Pemprov Riau Siap Pecahkan Rekor MURI Masak Mie Sagu Terbanyak di Gernas BBI-BBWI 2024 Kolaborasi dengan Dispar, Disperindagkop Riau Targetkan Transaksi Gernas BBI-BBWI Lebih Rp18 Miliar PSI Riau Buka Penjaringan Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024 Rugikan Negara Rp22 M, Eks Bupati Sukarmis Terjerat Dugaan Korupsi Pembangunan Hotel Kuansing