Pemko Kekurangan Anggaran Perbaikan Jalan, Ruslan: Ada DBH dari Pemrov Tapi Tertahan
PEKANBARU - Kondisi jalan rusak di Kota Pekanbaru hingga saat ini ramai dikeluhkan masyarakat. Bahkan belum ada tanda-tanda dilakukan perbaikan, termasuk jalan kota yang saat ini menjadi kewenangan Provinsi Riau, seperti Jalan Kartama, Kelurahan Perhentian Marpoyan Damai.
Minimnya anggaran dinilai menjadi penyebab belum dilakukan perbaikan jalan rusak di kota Pekanbaru. Ini juga diakui oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan.
"Banyak transferan yang belum masuk. Tapi kitakan punya dana OP, gunakan dana itu untuk perbaikan jalan rusak yang menjadi prioritas. Dan yang paling penting lihat kondisi jalan yang bakal diperbaiki, kalau kondisi jalannya rawan terjadi genangan banjir jangan diaspal lagi tapi dicor. Karena kalau diaspal maka akan cepat hancur lagi," ungkap Ruslan, Senin (26/2/2024).
Menurut politisi PDI-Perjuangan ini lagi, kondisi kerusakan jalan disejumlah titik di Pekanbaru seharusnya juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Mengingat Pekanbaru menjadi wajahnya Provinsi Riau, termasuk segera menggelontorkan anggaran yang saat ini menjadi haknya Pemko Pekanbaru.
"Kita punya dana bagi hasil yang bersumber dari pajak kendaraan, tapi provinsi menahan hak kita. Ada sekitar Rp 300 miliar dari pajak kendaraan yang seharusnya ditransfer langsung dan dapat membantu pembangunan kota Pekanbaru. Ini namanya terbawa ego sektoral, Pekanbaru ini halaman depannya Provinsi Riau," cetus Ruslan Tarigan.
Untuk itu, Ruslan berharap Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau untuk saling bersinergi menyelesaikan persoalan kerusakan jalan yang saat ini ramai dikeluhkan masyarakat.
"Harus saling bersinergi, karena kerusakan jalan di Pekanbaru tidak hanya menjadi tanggung pemerintah kota, tapi juga ada jalan yang menjadi tanggungjawab Provinsi dan pusat melalui anggaran APBN," ujarnya lagi.
Untuk solusi jangka pendek, Ruslan berharap segera dilakukan perbaikan jalan rusak dengan menyesuaikan kemampuan keuangan yang ada.
"Lakukan percepatan perbaikan, termasuk memperbaiki kondisi drainase yang menjadi penyebab terjadinya genangan air kejalan," pungkas Ruslan.
Penjabat Wako Pekanbaru, Muflihun, menghadapi tantangan besar dalam upaya memperbaiki ruas jalan rusak di kota tersebut. Meski berbagai langkah telah diambil, Muflihun mengakui bahwa hasilnya belum optimal.
"Kita berupaya untuk memperbaiki ruas jalan rusak, namun kondisi keuangan pemko sedang tidak baik," jelasnya.
Dengan ratusan kilometer ruas jalan rusak, mencari sumber anggaran untuk perbaikan menjadi pekerjaan rumit bagi pemerintah kota. Muflihun menyatakan bahwa belum ada kejelasan dari mana anggaran akan diperoleh.
Hanya saja Pemko tidak tinggal diam. Muflihun telah mengajukan permohonan bantuan anggaran perbaikan jalan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Di samping itu, dalam APBD Kota Pekanbaru tahun ini, anggaran perbaikan jalan tetap dialokasikan.
"Tapi beri support juga untuk kami, kami juga minta bayarkan pajak daerah, agar bisa perbaiki jalan. Jangan sampai kita bertekak soal ini," tambah Muflihun dikutip situs pekanbaru.go.id.
Untuk tahun ini pihaknya menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan tahun ini. Beberapa ruas jalan akan diperbaiki secara bertahap, sebagai upaya konkret menangani masalah yang sudah berlangsung lama.
"Ini bentuk kepedulian kita, walaupun untuk seluruhnya belum dapat dilakukan karena kondisi yang sudah parah dan banyak," tutupnya.
Dalam menghadapi tantangan jalan rusak yang sudah berlangsung lama, komitmen pemerintah kota dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk mencapai perbaikan yang signifikan. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat juga diharapkan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.
Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Riki
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
