PEKANBARU - Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar aturan diantaranya berjualan dibadan jalan di Kota Pekanbaru didukung kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru.

Namun di satu sisi, Pemko Pekanbaru juga diminta memberikan solusi bagi pedagang yang ditertibkan untuk tetap bisa berjualan.

Pasalnya, menurut anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Victor Parulian, para pedagang sangat terpaksa berjualan di lokasi yang dinilai melanggar aturan seperti badan jalan, karena tidak tersedia lokasi berjualan yang representatif.

Untuk itu, sudah sebaiknya dicarikan solusi dan pemerintah memfasilitasi kebutuhan pedagang di lapangan.

"Artinya kita tidak hanya melarang, tetapi ada solusi yang ditawarkan kepada pedagang. Kalau di badan jalan tidak boleh, tentu kita arahkan ke lokasi yang representetatif bagi pedagang. Adanya peluang perputaran ekonomi atau keuangan di lokasi yang dituju, sehingga pedagang tidak balik lagi ke lokasi lama yang dilarang," ungkap Victor, Selasa (9/5/2023).

Victor menuturkan, keberadaan PKL di Kota Pekanbaru, tidak lah semuanya melanggar aturan. Bahkan sebagian pedagang berjualan tetap taat aturan yang ada.

Hanya saja persoalannya saat ini, PKL yang berjualan menggunakan trotoar dan bahu jalan, itu terpaksa dilakukan karena merasa tidak disiapkan tempat oleh pemerintah.

"Kita berharap persoalan PKL ini cepat selesai. Sehingga tidak melulu menjadi persoalan di lapangan. Dan kepada Pj Wako, kalau memang pedagang mau ditertibkan, tolong benar-benar secara manusiawi. Berikan mereka tempat yang layak untuk mencari nafkah. Jangan sampai tak ada solusi," pintanya.

Diakui Victor, pembinaan PKL ini pernah berhasil dilakukan daerah lain. Seperti Walikota Solo saat dipimpin Jokowi, berhasil menertibkan pedagang yang berjualan tak pada tempatnya.

Namun setelah ditertibkan, pemerintah setempat langsung memberikan tempat yang layak.

"Mau kita, bisa seperti itu (kota solo) di kota pekanbaru," harapnya.

Lebih dari itu, Victor juga mengharapkan adanya kepastian dari pemerintah, terkait ikhwal ini. Jangan hanya sekadar pernyataan saja, sehingga tidak ada lagi aksi kucing-kucingan saat dilakukan penertiban.

Termasuk halnya tidak ada tebang pilih dalam penertiban. Sebab, jika masih ada tebang pilih, maka masalah PKL ini dipastikan tidak akan pernah selesai.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
73 Kades dan BPD se-Kuansing Dapat Motor Dinas, Bupati Suhardiman: Gunakan untuk Kepentingan Rakyat RAPP Dukung Dunia Pendidikan dengan Tingkatkan Kompetensi Lewat Program School Improvement Persaudaraan Jawa Kuansing Siap Menangkan Suhardiman Amby-Muklisin Jalan Desa Muara Bahan Selesai Diaspal, Bupati Suhardiman Komit Bangun Kuansing Secara Merata Pj Wako Ingatkan ASN Pemko Pekanbaru Dilarang Terlibat Politik Praktis		Bangun Kios Pasar Buah BSM, Pemko Dumai Gelontorkan Rp5,2 M Diperiksa Inspektorat, Dirut RSD Madani Diberhentikan Sementara Kolaborasi Pemkab Siak dan RAPP: 40 Keluarga di Rantau Panjang Akhirnya Nikmati Air Bersih Regional Heads in Riau Continue to Use Their Positions for Socialisation, Observer: Damaging Democracy Eight Global Drug Syndicates are Apprehended By Riau Regional Police