PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, H Fatullah blak-blakan menilai niat Pemko Pekanbaru memberikan penghargaan umrah kepada RT dan RW diduga mengarah pada kepentingan politik Pj Walikota Pekanbaru yang berkemungkinan maju di Pilwako 2024 mendatang.
Untuk diketahui, umrah juga akan diberikan ke ASN yang berprestasi. Untuk RT/RW syaratnya harus berhasil mengelola kawasannya menjadi lingkungan bersih di tahun ini.
Oleh sebab itu, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah meminta Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun untuk tidak menebar janji, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan politiknya.
"Jelas ada (rencana reward umrah untuk RT dan RW dengan kepentingan politik di Pilwako 2024). Ini bukan menuduh, tapi ini (2023) sudah tahun politik," ungkap Fatullah, Rabu (25/1/2023).
Politisi Gerindra ini menilai seluruh kegiatan yang dilakukan Muflihun sangat mungkin berkaitan dengan kepentingan politiknya, sama halnya dengan para anggota DPRD.
"Mainnya agak halus lah sedikit," cetusnya.
Selanjutnya Fathullah juga mempertanyakan dan meminta kejelasan Muflihun, terkait sumber anggaran yang akan digunakan untuk memberangkatkan RT/RW dan ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk berangkat umrah.
"Kalau kenaikan insentif RT dan RW itu sah-sah saja, tetapi kalau untuk umrah harus diperhitungkan dan uangnya dari mana," jelasnya.
Dia pun berpesan agar APBD Kota Pekanbaru tahun 2023 yang sudah disahkan sebesar Rp2,699 triliun, untuk tidak disalahgunakan.
"Pj (Muflihun) harus hati-hati menggunakan anggaran, banjir sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Itu (penyelesaian banjir) harus diutamakan," pungkasnya.
Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
