PEKANBARU - Pasca agenda turun kemasyarakat atau reses digelar pada 25-29 Juli 2022 lalu. Ada ratusan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru dimasing-masing daerah pemilihan (Dapil), dan yang paling dominan masalah infrastruktur, bantuan modal UMKM, layanan jaminan kesehatan dan banyak lagi.

Lewat Paripurna Laporan Reses yang digelar pada Senin (3/10/2022), dewan berharap, aspirasi dominan yang disampaikan warga bisa diperhatikan dan ditindaklanjuti Pemko Pekanbaru.

Rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama didampingi Nofrizal dan Tengku Azwendi Fajri. Sementara itu, dari kalangan eksekutif dihadiri Sekdako Pekanbaru M Jamil serta sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pada paripurna laporan reses ini, masing-masing juru bicara dari setiap dapil menyampaikan laporan reses secara bergantian. Juru bicara dapil 1 (Kecamatan Limapuluh, Sukajadi dan Pekanbaru Kota), Victor Parulian menyebutkan, ada ratusan aspirasi yang disampaikan masyarakat, namun ada beberapa aspirasi dominan.

"Dari ratusan aspirasi yang disampaikan adalah persoalan infrastruktur jalan, perbaikan drainase dan gorong-gorong, air bersih, bantuan beasiswa, lampu jalan dan pengurusan administrasi pendudukan, KIS dan Jamkesda serta bantuan modal usaha dan masalah persampahan," ucap Victor.

Juru bicara dapil II (Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur), Krismat Hutagalung mengatakan, dalam pelaksanaan reses yang dilaksanakan ada sejumlah aspirasi dominan yang disampaikan.

"Mempermudah pengurusan admnistrasi  kependudukan, KIS, Jamkesda, bantuan modal usaha, persampahan, infrastruktur jalan dan jembatan serta drainase serta rumah layak huni," kata Krismat.

"Masyarakat juga meminta pemerintah, agar menyiapkan akses pendidikan yang murah dan berkualitas, serta meminta Pemko Pekanbaru membuat lampu jalan. Pak Sekda, kalau masih bisa sistim e-pokir untuk dibuka, tolong dibuka. Agar aspirasi yang disampaikan masyarakat, bisa ditambahkan ke dalam sistem," sebut Krismat.

Sementara itu, juru bicara dapil III (Kecamatan Sail, Kulim dan Tenayan Raya), Zulfhami mengungkapkan, aspirasi dominan yang disampaikan masyarakat dilampirkan dalam laporan reses anggota DPRD Pekanbaru dapil III.

Juru bicara dapil IV (Kecamatan Bukit Raya dan Marpoyan Damai), Indra Sukma mengatakan, DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dalam membangun daerah, melalui kegiatan reses guna menyerap aspirasi masyarakat.

"Ada beberapa aspirasi dominan yang disampaikan masyarakat, diantaranya infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sumur bor, RLH, pengurusan administrasi pendudukan, KIS, KIP dan Jamkesda," tuturnya.

"Kemudahan dalam mengakses bantuan modal usah dan infrastruktur pendidikan, lampu jalan dan penanganan banjir serta persoalan sampah. Semoga aspirasi yang disampaikan, bisa dimasukkan dalam kegiatan Musrenbang Kota Pekanbaru serta dijadikan sebagai bahan acuan bagi pembangunan ke depan," ucap Indra Sukma.

Sedangkan juru bicara dapil V (Kecamatan Bina Widya dan Tuah Madani), Roni Pasla mengatakan, secara umum aspirasi warga di dapil V hampir sama dengan yang disampaikan warga di daerah lain. "Semoga, aspirasi yang disampaikan warga bisa segera ditindaklanjuti Pemko Pekanbaru," sebut Roni Pasla.

Terakhir, juru bicara dapil VI (Kecamatan Payung Sekaki dan Senapelan), Suherman menyebutkan, pada umumnya masyarakat menyampaikan persoalan kesejateran sosial dan pendidikan. "Adapun jumlah aspirasi yang disampaikan sebanyak 218 usulan, semuanya kami lampirkan dalam laporan reses dan tidak dibacakan satu per satu," sebut Suherman.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan seluruh aspirasi yang diserap dari masyarakat. Dimana, kesejahteraan sosial dan program bantuan modal usaha menjadi fokus utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

"Berdasarkan aspirasi yang disampaikan, poin yang paling dominan yakni stimulus bantuan modal usaha pasca pandemi serta masalah infrastruktur. Tentunya kami sudah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemko Pekanbaru, semoga ini bisa ditindaklanjuti agar pelaku usaha kita bisa terbantu dengan adanya program bantuan modal usaha atau stimulus dari pemerintah," ucap Ginda.

Sementara itu, Sekdako Pekanbaru, M Jamil menyatakan, hasil reses yang disampaikan DPRD Pekanbaru nantinya akan ditindaklanjuti Pemko Pekanbaru. Bahkan, aspirasi masyarakat tersebut tetap akan diperjuangkan dalam APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023 nanti.

"Jadikan hasil reses ini menjadi catatan pemerintah, dan itu nanti akan dimasukkan ke dalam anggaran 2023. Fokusnya masih kepada kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan bantuan modal usaha," pungkas Jamil.

Berdasarkan agenda rapat paripurna, seharusnya dilakukan laporan panitia khusus terhadap revisi Ranperda nomor 2 tahun 2015 tentang penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal kepada BUMD dan Badan  Usaha lainnya. Namun agenda tersebut batal dilaksanakan, karena belum selesai dilakukan verifikasi oleh Gubernur Riau.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah