BREAKING NEWS :
Kasus Covid-19 di Inhu Mencapai 518 Kasus, 437 Orang Sembuh
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Komisi I DPRD Pekanbaru Sorot Konflik Kepemilikan Lahan Warga dengan PLTU
Selasa, 27 Oktober 2020 - 20:26:47 WIB
DPRD Pekanbaru
DPRD Pekanbaru

PEKANBARU - Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH mengungkapkan konflik kepemilikan lahan seluas 8 hektar di kawasan PLTU Tenayan Raya hingga saat ini masih bergulir. Bahkan saat ini Komisi I masih menerima laporan dari masyarakat,  bahwa saat ini ganti rugi lahan tidak kunjung dibayarkan pihak PLTU Tenayan Raya kepada masyarakat padahal mereka sudah beroperasi selama 5 tahun.

Pembangunan PLTU Tenayan Raya berkapasitas 2 x 100 MWa tersebut, berdiri diatas lahan seluas 40 hektar yang merupakan hibah dari Pemko Pekanbaru. Konflik kepemilikan lahan bermula, ketika pihak PLN Wilayah Riau Kepri membangun sejumlah tapak tower transmisi sebanyak 163 buah diatas tanah warga. 

"Permasalahan konflik kepemilikan dan ganti rugi lahan ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan tidak ada penyelesaian. Masyarakat sudah lelah, dan melaporkannya ke Komisi I DPRD Pekanbaru agar bisa ditindaklanjuti dan dicarikan solusi," ungkap Ida, Selasa (27/10/2020).

Ida juga mengatakan, bahwa pihaknya di Komisi I, sudah memanggil Camat dan Lurah dan masyarakat petani yang bersengketa. Bahkan dalam waktu dekat akan memanggil pihak Manajemen PLTU.

"Kita akan panggil pihak manajemen PLTU Tenayan Raya dan melakukan sidak. Kami sebagai wakil rakyat, akan menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan. Kenapa pihak manajemen PLTU sangat tertutup dan terkesan arogan, apa sebenarnya yang mereka tutupi di dalam sana. Jangankan masyarakat, kami saja wakil rakyat di DPRD Pekanbaru sangat susah untuk masuk kesana," ujar Ida lagi.

Ida menambahkan, selain masalah ganti rugi lahan dengan warga, PLTU Tenayan Raya juga dituding merekrut lebih banyak jumlah tenaga kerja asing dan luar daerah sehingga masyarakat tempatan hanya sebagai penonton. Padahal, kuota jumlah tenaga kerja lokal dan luar daerah sudah diatur oleh Perda Kota Pekanbaru dengan perbandingan 70 : 30 persen.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
98 TKA Asal Tiongkok di proyek PLTU Tenayan Ilegal
 

BERITA LAINNYA    
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Inhu Jawalter S MPd.Kasus Covid-19 di Inhu Mencapai 518 Kasus, 437 Orang Sembuh
Penyaluran bantuan kepada janda miskin di Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat, Duma Boru Situmeang. Bhayangkara Jip Community Berikan Bantuan untuk Duma
IlustrasiPositif Covid-19 Riau Bertambah 138 Kasus, Pekanbaru Penyumbang Kasus Terbanyak
  FPK taja seminar yang bertemakan Budaya Sebagai Kunci Kejayaan Bangsa.Diikuti Paguyuban se-Riau, Seminar FPK Hadirkan Gubri dan Kapolda
Alfedri-Husni.Paslon Alfedri-Husni Matangkan Persiapan Debat Publik
Foto bersama.BWI Pusat Kunjungi AUFIA Global Islamic Boarding School Riau
Komentar Anda :

 
 
Potret Lensa
Penandatanganan Pakta Integritas Ikatan 4968
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved