BREAKING NEWS :
Telkom Pastikan Jaringan IndiHome Kembali Normal
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Anggota Dewan Tidak Setuju Penerapan Denda Tak Pakai Masker di Pekanbaru
Minggu, 02 Agustus 2020 - 09:35:15 WIB
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Mulyadi Amd
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Mulyadi Amd

PEKANBARU - Rencana penerapan sanksi denda bagi warga Kota Pekanbaru yang tidak menggunakan masker di tempat umum menuai kritikan. Salah satunya disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Mulyadi Amd. 

Politisi PKS ini dengan tegas menolak kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Bahkan, sebelum Pemerintah Kota Pekanbaru memenuhi beberapa persyaratan, diyakini Mulyadi implementasi pemberlakuan sanksi tersebut tidak akan berjalan maksimal. 

"Saya sangat tidak setuju, karena yang pertama, Perwako soal sanksi bagi masyarakat tidak menggunakan makser ini tidak pernah disosialisasikan kepada kami di legislatif apalagi kepada masyarakat," ungkap Mulyadi, Minggu (2/8/2020).

Dari pada denda, kata Mulyadi, Pemko Pekanbaru sebaiknya fokus mengoptimalkan sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penerapan protokol pencegahan Covid-19. Penerapan sanksi merupakan opsi paling terakhir.

"Pemko wajib bagi-bagi masker gratis ke seluruh warga Pekanbaru, yang kedua lakukan sosialisasi massif ke seluruh masyarakat yakni melalui dinas terkait, kecamatan, kelurahan, LPM, FKPM, Karang Taruna, Forum RT RW, Ketua RW, Ketua RT, berikan edukasi. Berikan peringatan, kalau ditemui masyarakat tak pakai masker, tanya alasannya apa, kalau memang yang bersangkutan tak mau, barulah dikasih sanksi," ujar Mulyadi lagi. 

Mulyadi juga menekankan, jika Pemko Kota Pekanbaru merasa telah maksimal melakukan sosialisasi dan edukasi dan memutuskan untuk memberikan sanksi, maka saran Mulyadi, sanksi tersebut bukan berupa denda, melainkan sanksi sosial. Karena sanksi denda sanksi denda dinilai tidak berkeadilan bagi masyarakat menengah ke bawah, ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Mungkin bagi bapak mungkin uang Rp 250.000 sedikit,  tapi bagi masyarakat awam sangat banyak dan sangat berharga, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat serba sulit akibat terdampak Covid-19, jadi tolong pertimbangkan kembali rencana penerapan sanksi dari Perwako tersebut," pungkas Mulyadi.

Sebagaimana yang diberitakan,  pelanggar protokol kesehatan dalam mencegah covid-19 di Kota Pekanbaru bakal kena denda. Nantinya setiap pelanggar bisa kena denda sebesar Rp 250.000.

"Kalau abaikan protokol kesehatan, mereka bisa kena sanksi kerja sosial atau denda Rp 250 ribu," terang Asisten I Setdako Pekanbaru, Azwan, Rabu (29/7/2020).

Menurutnya, pemberian sanksi ini adalah kesepakatan bersama unsur Forkopimda saat rapat evaluasi penanganan covid-19. Saat ini Kota Pekanbaru sudah kembali zona merah.

Namun kenyataannya di pusat keramaian masih banyak yang abaikan protokol kesehatan. Banyak yang tidak pakai masker atau abaikan menjaga jarak di cafe, pasar dan mal.

Kebijakan menjatuhkan saksi denda atau kerja sosial ini untuk memberi efek jera kepada masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Apalagi kebijakan pemberian sanksi yang tertuang pada Perwako Perilaku Hidup Baru masih sanksi bertahap.

Adanya sanksi bertahap mulai dari teguran hingga sanksi berat dinilai jadi kendala saat penegakan aturan. Petugas di lapangan kesulitan mendeteksi pelanggar sudah pernah melanggar atau belum.

Maka sejumlah poin dalam perwako perilaku hidup baru pun direvisi. Mereka yang kena sanksi di antaranya yang tidak kenakan masker di tempat umum hingga abaikan social distance.

"Ini jadi satu evaluasi bersama tim, ada sedikit kesulitan ketika tim penegakan hukum hendak memberi sanksi," paparnya.

Regulasi tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan ini tertuang dalam Perwako Pekanbaru No. 111 tahun 2020 tentang perubahan Perwako No.104 tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru dalam Mencegah Covid-19 di Kota Pekanbaru.

"Kita sudah sempurnakan dan kita sudah ajukan untuk difasilitsi di pemerintah provinsi. Begitu prosesnya tuntas, kita terapkan," paparnya.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Yusni Fatimah





Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Mimi Yuliani NazirPemprov Riau Dukung Pemda Terapkan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan
Penyerahan selimut dan masker ke Panti Jompo Tresna Werdha.FJPI Riau Bagi Selimut dan Masker untuk Manula di Panti Jompo Tresna Werdha
IlustrasiHari Ini Berakhir, Pemprov Riau Tak Perpanjang Penghapusan Denda Pajak Kendaraan
  Foto: AntaraDiskes Riau Sebut Stok Masker N95 untuk Covid-19 dan Karhutla Menipis
IlustrasiBanyak Warga Berkerumun Tak Pakai Masker, Gugus Tugas Riau Khawatir Gelombang Kedua Wabah Corona
Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir Hari Ini, Dinkes Riau Distribusikan 1.400 Masker Kain ke Seluruh Kabupaten/Kota

 
Berita Lainnya :
  • Telkom Pastikan Jaringan IndiHome Kembali Normal
  • Kejari Pelalawan Eksekusi Uang Perbaikan Kerusakan Karhutla dari PT Adei Rp15 Miliar
  • Polres Dumai Amankan Pelaku Penganiayaan Saksi Sidang Cerai
  • Meresahkan, Legislatif Pekanbaru Minta Aktivitas Imigran Diawasi Ketat
  • 51.520 Orang Tak Penuhi Syarat Masuk Daftar Pemilih di Pilkada Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    CEO Eka Hospital Buka Seminar Program Jaminan Kecelakaan Kerja
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved