"Yang paling sering (dikeluhkan) adalah zonasi. Baik SMP maupun SMA, karena kita tahu sekolah negeri yang tersedia tidak memenuhi tiap kelurahan terlebih lagi kecamatan. Dengan jumlah SMP hari ini yang lebih kurang 40 SMP yang ada, tentu tidak juga bisa menampung semua karena ruang belajar yang juga terbatas," jelas Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zulkarnain, Selasa (14/7/2020).

Lanjut politisi PPP ini menjelaskan bahwa ada juga indikasi masyarakat yang tinggal berdekatan dari sekolah tak juga dapat diterima sekolah. Tentu hal ini akan dikomunikasikan oleh Komisi III ke Dinas Pendidikan, untuk mempertanyakan adakah yang lebih dekat dibanding masyarakat yang masuk dalam zonasi. 

"Kita tahu, walaupun zonasi masuk namun juga dirangking mana yang lebih dekat dari sekolah, bukan dirangking nilai, kecuali jalur prestasi. Maka dari itu, dalam waktu dekat kami akan komunikasikan ke Disdik terkait keluhan masyarakat ini,'' kata Zulkarnain. 

Tambah Zulkarnain, jika nanti ada pengaduan terkait zonasi ini, hal ini akan menjadikan pekerjaan rumah bagi Komisi III. Hal seperti ini mementingkan komunikasi, karena tidak semua warga yang daftar melalui jalur zonasi yang akan masuk semua.

"Namun demikian, setiap aturan maupun keputusan ada kebijakan. Disini juga tidak mungkin juga semua ditampung nanti sekolah swasta tidak ada peserta didik dan tutup. Maka dari itu ada dua sisi yang kita perhatikan, anak-anak yang berkeinginan untuk masuk ke sekolah negri sesuai dengan aturan perwako, harus diakomodir. Dan sisi kedua yakni sekolah swasta kalau dipaksakan semua masuk negeri, sekolah swasta mau dapat siswa dari mana. Karena sekolah bukan hanya sekolah dari pemerintah saja. Tanpa dukungan swasta, pembangunan dan kewajiban apapun timpang jika tidak didukung swasta," papar Zulkarnain.

Penulis: Mimi Purwanti

Editor: Yusni Fatimah