Ini Catatan Legislatif yang Harus Dilakuka Pemko Pekanbaru Jika Terapkan Lockdown
PEKANBARU - Melihat kondisi wabah virus corona atau Covid-19 semakin mengkhawatirkan, Walikota Pekanbaru, Firdaus berencana akan melakukan Lockdown.
Walikota Pekanbaru, Firdaus mengungkapkan, selama karantina wilayah diberlakukan maka masyarakat harus berada di rumah secara penuh. Pemko bakal menjamin ketersediaan pasokan pangan, jika karantina wilayah diberlakukan.
"Betapa mematikannya Covid-19 ini, mari kita perangi bersama. Tetaplah di rumah, ikutilah anjuan pemerintah. Kita merencanakan lockdown kota, karantina kota, isolasi kota. Ini sedang kita persiapkan. Kebutuhan pokok warga masih bisa terpenuhi hingga 20 hari kedepan, meski Kota Pekanbaru ditutup total," ungkap Walikota.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani menilai pemerintah tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, disamping itu, Hamdani juga memberikan catatan dimana Pemko juga harus memikirkan kondisi masyarakat pra sejahtera yang kini mulai kesulitan memenuhi kebutuhan harian mereka. Saat ini, banyak warga yang kehilangan mata pencarian mereka pasca kebijakan social distancing diberlakukan.
"Pertama ketersediaan pangan, karena kalau Lockdown diumumkan sampai 14 hari kedepan Pemko Pekanbaru harus punya data yang akurat masyarakat mana saja yang bisa atau dapat bantuan," kata Hamdani, Selasa (31/3/2020).
Hamdani menjelaskan penduduk Kota Pekanbaru yang mencapai 1,3 juta penduduk tersebut tidak mungkin rasanya jika keseluruhannya dapat dibantu oleh pemerintah.
"Misalnya dari 1,3 juta penduduk kita ambil 300 nya dan itulah yang berhak mendapatkan bantuan karena juga keterbatasan APBD," ujarnya.
Untuk pola penyaluran bantuan sendiri, Politisi PKS ini menuturkan hal tersebut secara keseluruhan diambil alih oleh Pemko Pekanbaru. Baik dalam bentuk subsidi kebutuhan pokok ataukah pemerintah langsung memberikan bantuan langsung untuk masyarakat.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Hamdani menuturkan pihaknya akan kembali menemui Pemko Pekanbaru untuk menindaklanjuti wacana dari Pemko Pekanbaru tersebut.
"Pertama akan kita minta adalah data masyarakat tidak mampu, kedua pekerja informal dengan gaji yang tidak cukup dan ketika dipaksa harus bekerja di rumah itu juga harus mendapatkan bantuan," tukasnya.
Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
-650x440.jpeg)
