BREAKING NEWS :
Komunitas Pemuda Karya Sialang Sakti Gelar Festival Lampu Colok di Malam Takbiran
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Komisi IV Hearing Dengan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
Jumat, 26 Juli 2019 - 19:52:40 WIB
Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel saat memimpin hearing bersama Dinas Perum Perkim
Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel saat memimpin hearing bersama Dinas Perum Perkim

PEKANBARU-- Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, terus menggesa penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Komisi yang membidangi masalah infrastruktur tersebut berbicara mengenai porsi anggaran yang dirasa jauh dari kelayakan. Hal ini diketahui saat pihaknya melakukan hearing dengan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

 "Untuk kegiatan di Perumahan dan Pemukiman, anggarannya tahun ini lebih kurang Rp45 Miliar. Padahal tahun sebelumnya, 2 kali lipat dari itu. Lebih kurang Rp85 Miliar," Kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, saat ditemui di ruangan Komisi IV.

 Politisi dari Partai Golkar ini menyebutkan, dari porsi yang diberikan, ada penurunan dari kegiatan dari kebutuhan masyarakat terhadap pengerjaan pemukiman seperti semenisasi dan drainase.

 "Padahal itu adalah problem yang terjadi saat ini, terutama banjir. Dan ini ada kaitannya dengan kawasan pemukiman. Sementara anggarannya tersedia Rp45 Miliar, belanja langsung Rp28 Miliar. Itu yang mau dibagi di 83 Kelurahan," paparnya.

 Sementara itu, di Plafon anggaran Dinas PUPR Pekanbaru, anggaran untuk persoalan banjir dianggarkan Rp2,2 Miliar. Padahal, kepala daerah berkeinginan untuk mengatasi persoalan banjir. Sementara, anggaran belum maksimal.

 "Kondisinya ada puluhan titik genangan banjir yang ada di Kota Pekanbaru yang di inventarisir oleh dinas PUPR. Dengan kondisi seperti itu, tidak mungkin teratasi. Kami dari Komisi IV dengan anggaran banjir Rp2,2 Miliar jadi miris," ungkapnya.

 Dia berharap, ada solusi dalam mengatasi persoalan yang terjadi saat ini. Misalnya, dengan melakukan pemangkasan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain ataupun sektor anggaran dari peningkatan PAD untuk mengatasi masalah banjir.

 "Kemarin setelah kita inventarisir, lebih kurang untuk mengatasi titik genangan di kawasan pemukiman dan normalisasi, itu membutuhkan anggaran Rp60 Miliar," paparnya.

 Dari pemaparan tersebut Roni mengatakan bahwa inilah kondisi yang terjadi di KUA PPAS Tahun 2020. Dimana permasalahan banjir tidak diterjemahkan dalam kebijakan anggaran, termasuk permasalahan yang terjadi di kawasan perumahan pemukiman.

 "Termasuk banyaknya jalan berlobang, jalan-jalan sirip yang harusnya dibuka untuk mengatasi persoalan kemacetan. Menurut kami mana yang menjadi prioritas harusnya di prioritaskan terlebih dahulu," tutupnya. (***)

Pihak Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman yang hadir saat hearing

Suasana hearing komisi IV DPRD Kota Pekanbaru bersama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Anggota KOMISI IV DPRD Kota Pekanbaru Zulakrnain saat menyampaikan pendapatnya mengenai anggaran di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Anggota Komisi Iv DPRD Kota Pekanbaru Ali Suseno ALn yang hadir saat hearing

Anggota komisi IV yang hadir juga saat hearing

Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 oleh Komisi IV dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Ketua Komisi II H Fatullah saat memipin rapat dengar pendapat bersama Bapenda kota PekanbaruKepada Bapenda, Komisi II Harap PAD 2020 Tak Seperti Sebelumnya
Dinas Pendidikan hadir saat RPD bersama Komisi III DRPD Kota Pekanbaru<br>Tahun Ini Disdik Pekanbaru Ajukan Anggaran Gedung Sekolah Rp107, 5 Miliar
IlustrasiMantan Legislator di Pekanbaru Kuasai Toyota Velfire, Diduga sudah Dijual
  Suasana Hearing Komisi III DPRD kota Pekanbaru bersama BPBD Kota PekanbaruTingkatkan Kualitas Kerja, Komisi Hearing dengan BPBD Pekanbaru
Hearing Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru bersama DMPTSP didampingi wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi FajriBahas Soal Perizinan, Komisi I Hearing Bersama DMPTSP
Anggota DPRD Riau yang baru dilantik diharap turut serta cari solusi Karhutla sebelum asap kian parah. FOTO: Rivo Wijaya.Bencana Kabut Asap Riau di Depan Mata, Dewan yang Baru Dilantik Diharap Cari Solusi

 
Berita Lainnya :
  • Komunitas Pemuda Karya Sialang Sakti Gelar Festival Lampu Colok di Malam Takbiran
  • Adik Positif Corona, Satpol PP Sambangi Rumah Pedangdut Via Vallen
  • Timo Werner Cetak Rekor-rekor Baru Usai Hattrick ke Gawang Mainz
  • Tetap Bekerja Saat PSBB, Berikut Panduan yang Diberikan Kemenkes
  • Jelang Arus Balik, Kakorlantas: yang Sudah Mudik Dilarang Kembali
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Gubri Teken Sertifikat Serah Terima 2 Insinerator Relawan Peduli Covid-19
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved